Nashiruddin, MohammadAnas (2014) Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian terhadap Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sebelumnya peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang nyaris sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya, apakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012? dan apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan judicial review tersebut? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, artikel-artikel yang berfungsi memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum tertier yang merupakan bahan penunjang yang akan membantu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis bahwa sebenarnya perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak.
English Abstract
Previously the role and authority of the Regional Supervisory Council listed in Article 66 Act No. 30 In 2004 Regarding Notary Profession is almost the same as the role of the Notary Honorary Council was eliminated by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with Decision No. 49/PUU-X/2012 because it contradicts Indonesian state constitution. Furthermore, if the authority Notary Honorary Council in accordance with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 49/PUU-X/2012? and what the legal considerations in the Constitutional Court decided that judicial review? Research carried out by juridical normative research method, which used data is the primary legal materials include materials that form the legal of laws and regulations and the issues related to with secondary legal materialsthat legal materials which includes books, articles that serve to explain and information on primary legal materials, as well as a tertiary legal materials supporting materials that will help provide clues to primary and secondary legal materials examined. Overall data was analyzed by qualitative analysis method and presented in the form of descriptive analysis. Based on analysis result that the unequal treatment of the notary office has been set up and granted protection in the Notary Code, while the notary as citizens in the process of law enforcement at all stages must be equal before the law enforced as intended and is guaranteed by Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution. therefore, imperative the Notary Honorary Council approval is contrary to the principle of independence of the judicial process and contrary to the duty of a notary as citizens who have equal standing before the law. In this way it can eventually lead to a denial of justice itself. Justice delayed is justice rejected.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/NAS/k/041407414 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Dec 2014 14:01 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156675 |
Preview |
Text
Mohammad Anas Nashiruddin.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |