Mahmud, EisFitriyana (2013) Batas-Batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, sehingga notaris diberikan hak ingkar berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun faktanya, hak ingkar ini tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kepentingan proses peradilan. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf e tidak memberikan kejelasan mengenai kewajiban ingkar notaris. Dengan demikian, muncul permasalahan “Apa sajakah kewajiban-kewajiban notaris yang harus dirahasiakan dalam penggunaan hak ingkar pada pemeriksaan sebagai saksi di proses peradilan pidana? permasalahan kedua terkait “bagaimana yang seharusnya diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris terkait batas kewajiban-kewajiban yang harus dirahasiakan di masa mendatang?”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan serta dilakukan penafsiran secara gramatikal dan ekstensif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban notaris yang harus dirahasiakan meliputi keseluruhan isi akta yang bagian-bagian tersebut terdiri dari awal akta, akhir akta dan badan akta. Namun dalam hal terdapat kepentingan proses peradilan pidana, notaris hanya dapat memberikan keterangan terhadap bagian awal akta dan akhir akta. Disamping hal tersebut kewajiban lain yang juga harus dirahasiakan oleh notaris meliputi serangkaian fakta-fakta ataupun keterangan-keterangan yang diberitahukan oleh klien kepada notaris selama proses pembuatan akta. Beranjak dari hal tersebut, maka seyogyanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 2 huruf e diberikan penjelasan mengenai kejelasan makna agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya notaris.
English Abstract
Notaries as the position of trust are required to keep in secret the content of certificate and any explanation that are obtained in making authentic certificate suitable with the occupational oath, except the law determine the other, so the notaries are given rights of rejection based on Article 170 of Criminal Code. But in the fact, the right of rejection does not have meaning if facing the judicial process. It is because in the Law of Notarial Position especially in the Article 4 Clause (2) and Article 16 Clause (1) letter e does not give explanation about the obligation to dissenter of the notaries. So, the emerging problem “what is the notary obligations that must be kept in secret in using the right of rejection in the examination as the witness in the criminal justice process?, the second one “how the law should regulate the notarial post related with the obligation limits that must be kept in secret in the future?”. The research method was normative research with the legislation approach and conceptual approach. Then based on the obtained legal materials, it will be explained and interpreted grammatically and extensively. Based on the results, the writers concluded that the notaries obligation that must be kept in secret including wholly certificate contents from the beginning to the end and the body of the certificate. Bu tin this case for the interest of criminal justice process, notary only able to give explanation for the beginning and the end of the certificate. Beside that, the other obligation that should be kept in secret by the notaries including series of facts or explanation that given by the clients to the notary during the making of the certificate. Depart from the matters, then it should be in the Law of Notarial Position, especially in the Article 4 Clause 2 and Article 16 Clause (1) of letter e given explanation about the meaning so will bring the legal certainty for the societies, especially the notaries.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/MAH/b/041307558 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Sep 2013 14:45 |
| Last Modified: | 27 Sep 2013 14:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156669 |
Actions (login required)
 |
View Item |