Astiriani, RisqiaGita (2015) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 Terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hukum adalah sarana bahwa orang-orang perlu mengatur kehidupan mereka terutama ekonomi mereka sistem itu tentang memasuki era globalisasi. Kebutuhan hukum seperti apa diperlukan dapat mencakup keberadaan ketetapan yang sebenarnya, aturan hukum yang jelas, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang ketat oleh petugas penegak hukum. Satu perwira hukum Dalam masalah perdata adalah notaris sebagai petugas umum. Pada dasarnya, penggunaan notaris Peringkat di Indonesia didasarkan pada hukum positif yang mengatur peringkat notaris di dalamnya Legislasi tertentu, di antara UU No.2 / 2014 tentang peringkat notaris. Notaris ini UU Rank menang untuk mengikat posisi notaris dan kandidat notaris. NS Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan peringkat notaris formasi dalam tindakan peringkat notaris yang dipandang sebagai `kealamnahan` di Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5 / PUU-XII / 2014 adalah bagian dari Persyaratan untuk Pengangkatan Notaris. Penelitian juga berusaha untuk menganalisis apa upaya dapat dilakukan untuk mengamankan hak kandidat notaris yang sudah ditunjuk sebagai PPAT tetapi ditolak setelah mengajukan persetujuan penunjukan sebagai notaris berdasarkan ketentuan formasi peringkat notaris. Penelitian ini menggunakannya pendekatan undang-undang dan konsep. Sumber hukum primer, sekunder dan tersier adalah dipertimbangkan. Metode analisis deskriptif dan preskriptif digunakan untuk analisis. Hasil menunjukkan bahwa ketentuan formasi peringkat notaris di Tindakan peringkat notaris yang dipandang sebagai `alamness` dalam konstitusional Keputusan Pengadilan No. 5 / PUU-XII / 2014 benar-benar bagian dari persyaratan untuk Janji notaris. Hak kandidat notaris ditunjuk sebagai PPAT tetapi ditolak setelah mengajukan persetujuan janji temu sebagai notaris berdasarkan Ketentuan pembentukan peringkat notaris dapat diamankan dengan meletakkan peringkat PPAT dan penerapan kembali untuk peringkat PPAT berdasarkan wilayah peringkat notaris dan juga dengan memberi Perhatian pada pembentukan peringkat PPAT. Dengan memperhitungkan hasil ini, Kementerian Hukum dan hak asasi manusia atas nama pemerintah harus melakukan penilaian legislatif Notaris peringkat bertindak sehubungan dengan pengaturan sistematis persyaratan untuk janji temu notaris dan ketentuan formasi peringkat notaris ke tentukan secara ketat bahwa ada hubungan antara persyaratan untuk Pengangkatan notaris dan ketentuan formasi peringkat notaris. Tanah Nasional Agensi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dalam koordinasi dengan baik di Berurusan dengan masalah yang terkait dengan persyaratan untuk janji temu notaris dan ketentuan formasi peringkat notaris. Kandidat notaris dengan ppat janji temu harus lampirkan SK PPAT dalam mengirimkan aplikasi ke Kementerian Hukum dan hak asasi manusia. SK PPAT kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Kementerian Hukum dan hak asasi manusia untuk menunjuk kandidat notaris ke wilayah itu mirip dengan wilayah peringkat mereka sebagai PPAT.
English Abstract
Law is a means that peoples need to organize their life especially their economic system that is about entering globalization era. What such law necessities needed may include actual presence of statutes, clear rules of law, certainty of law, and strict law enforcement by law enforcing officer. One legal officer in civil issue is Notary as the General Officer. Basically, the use of Notary Rank in Indonesia is based on positive law which regulates Notary Rank within certain legislations, among other Law No.2/2014 about Notary Rank. This Notary Rank Act is prevailed to bind the position of Notary and Notary candidates. The objective of research is to analyze whether the stipulations of Notary rank formation in Notary Rank Act which are seen as “ a naturalness ” in Constitutional Court`s Decree No. 5/PUU-XII/2014 are the part of the requirements for Notary appointment. Research also attempt to analyze what effort can be done to secure the right of Notary candidates who are already appointed as PPAT but are rejected after submitting the approval of appointment as Notary based on stipulations of Notary rank formation. This research uses statute and concept approaches. Primary, secondary and tertiary law sources are considered. Descriptive and prescriptive analysis methods are employed for analysis. Result indicates that the stipulations of Notary rank formation in Notary Rank Act which are seen as “ a naturalness ” in Constitutional Court`s Decree No. 5/PUU-XII/2014 are really the part of the requirements for Notary appointment. The right of Notary candidates appointed as PPAT but rejected after submitting the approval of appointment as Notary based on stipulations of Notary rank formation can be secured by putting down PPAT rank and reapplying for PPAT rank based on Notary rank region and also by giving attention to PPAT rank formation. By taking account this result, Ministry of Law and Human Right on the behalf of government must do legislative review over Notary Rank Act in relation with the arrangement systematic of the requirements for Notary appointment and of the stipulations of Notary rank formation to determine strictly that there is a relationship between the requirements for Notary appointment and the stipulations of Notary rank formation. National Land Agency and Ministry of Law and Human Right shall be in well coordination in dealing with the issues related with the requirements for Notary appointment and the stipulations of Notary rank formation. Notary candidates with PPAT appointment must enclose SK PPAT in submitting the application to Ministry of Law and Human Right. SK PPAT is then used as the base of consideration by Ministry of Law and Human Right to appoint Notary candidates to the region that is similar with the region of their rank as PPAT.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/AST/a/2015/041503840 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 25 Aug 2015 15:26 |
| Last Modified: | 25 Aug 2015 15:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156643 |
Actions (login required)
 |
View Item |