Arofa, ViniRia (2012) Pertanggungjawaban Yuridis Kantor Pertanahan terhadap Perubahan Data Pendaftaran Tanah dalam Keadaan Sengketa (Studi Putusan Nomor : 100/G/2010/PTUN.SBY). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penerbitan sertifikat hak atas tanah beserta perubahannya oleh kantor pertanahan adalah perbuatan hukum dibidang tata usaha negara. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional selaku instansi tata usaha negara dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat kasus sengketa tata usaha negara yang mengandung unsur kelalaian badan TUN juga terdapat kelalaian pejabat umum. Badan TUN tersebut adalah Kantor Pertanahan sedangkan kelalaian pejabat umum tersebut adalah kelalaian PPAT. Yaitu yang terdapat dalam PUTUSAN NOMOR : 100/G/2010/PTUN.S . Akibat kelalaian dari kantor pertanahan dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah pada sertifikat tersebut sangat merugikan Muhammad Ali dan dapat berdampak fatal bagi pemegang haknya. Muhammad Ali sebagai pihak yang telah beritikad baik untuk membeli tanah dari Rudy Widjaya, tidak bisa mendapatkan haknya karena tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 juni 1989 No. 3143 K/Pdt/1987 menyatakan bahwa Rudy Widjaya sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena perolehan Rudi Widjaya atas Tanah Hak Milik No 3/Desa Temas dan No.109/Desa Temas didasarkan Kuasa Mutlak dan hal itu bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982. Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban yuridis kantor pertanahan terhadap perubahan data pendaftaran tanah dalam keadaan sengketa? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah yang data yuridis pendaftaran tanahnya berubah pada saat tanah dalam keadaan sengketa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan ( Statuta Approach ) dan metode pendekatan kasus ( Case Approach ). Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum, teori keadilan, teori pertanggungjawaban dan teori positivisme. Dari hasil Penelitian dapat diketahui bahwa kebenaran formil Akta PPAT dan warkah yang diserahkan oleh PPAT sebenarnya harus diteliti terlebih dahulu oleh kantor pertanahan, Azas Prae Sumptio Iustae Causa yang dijalankan oleh Kantor pertanahan bertentangan dengan keadilan, karena Muhammad Ali dalam kasus di atas sebagai pihak pembeli tanah yang beritikad baik tidak dapat menikmati tanah yang sudah dibelinya, karena adanya kelalaian dari kantor pertanahan yang melakukan balik nama pada sertifikat atas nama Rudy Widjaya menjadi atas nama Muhammad Ali pada Sertipikat Hak Milik No. 3/Desa Temas dan Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Temas. Terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang seharusnya dilaksanakan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pertanggungjawaban yuridis Kantor Pertanahan terhadap perubahan data pendaftaran tanah dalam keadaan sengketa adalah berupa pertanggungjawaban administratif yang diatur secara jelas dan implisit dalam Pasal 63 PP no.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan teori pertanggungjawaban yaitu teori fautes de services Kepala kantor pertanahan dimungkinkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan dalam kasus ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kekuatan Hukum sertifikat hak atas tanah yang data yuridis pendaftaran tanahnya berubah pada saat tanah tersebut dalam keadaan sengketa berdasarkan kasus dalam putusan NOMOR : 100/G/2010/PTUN.S dan berdasarkan mekanisme pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif bertendensi positif adalah dapat dibatalkan demi hukum.
English Abstract
Issuance of certificates of land include the changing by the land office is a legal act in the field of state administration. In this case, the National Land Agency as state administrative agencies in the execution of his duty should be guided by legislation and regulations. There are disputes the state administration agency are contain substans of TUN agency negligence and also public functionary negligence. TUN agency is the Land Office, while public functionary were negligent omission PPAT. That is contained in the DECISION NUMBER: 100/G/2010/PTUN.S. The consequence from the negligence of the land office in changing the land registration`s file is very detrimental to Muhammad Ali and can be fatal to the rights owner. Muhammad Ali as the one who had good conviction to purchase the land from Rudy Widjaja, can not get his rights because the land is based on the Decision of the Mahkamah Agung RI dated 29 June 1989 No. K/Pdt/1987 3143 states that Rudy Widjaja was no longer entitled to the land because the acquisition of Number Property Rights Certificates. 3/Temas village and Number Property Rights Certificates. 109/Temas village by Rudy Widjaya based on Kuasa Mutlak and it is contrary to the instructions of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982. Based on the above background, the problem is formulated as follows: 1. What about the accountability of land office about changed the land registration`s file in dispute condition? 2. What about the legal power of the certificate of land that the legal file is changed at the time of the land in dispute condition? This study uses normative research to discover the principles of law committed against the positive law. With the approach method are legislative approach and case approach. Theoretical framework used in this thesis include the theory of legal certainty, justice theory, accountability theory and positivism theory. From the research results can be seen that the truth of formal official document of PPAT and document that submitted by PPAT should be examined first by the land office, Prae Sumptio Iustae Causa Principle which is run by the Office of Land contrary to justice, since Muhammad Ali in the above case as the purchaser of land good conviction can not enjoy the land already purchased, due to the negligence of the land office that issued the certificate on behalf of Muhammad Ali with the issuance of the certificate number: No Property Rights Certificates. 3/Desa Temas and No Property Rights Certificates. 109/Desa Temas. There is a breach of legislation by the Land Office should be implemented in order to create legal certainty and justice for the community. The juridical liability of the Land Office to issue certificates of land in dispute is a state subject to administrative responsibility in a clear and implicit in Article 63 Regulation No.24 Year 1997 on Land Registration. Based on the accountabillity theory that is fautes de services theory, head office as the guarantor of the decision to issue the sertificate of land as possible can be held responsible for negligence that causes harm to others who may be classified as an unlawful act provided for in Article 1365 Civil Code. And in this case can not be held criminally accountable. Legal force of land rights certificates are issued at the time the land is in a state disputes in the verdict on a case NUMBER: 100/G/2010/PTUN.S and based on the mechanism adopted for land registration system in Indonesia that is negative is a positive tendency can be canceled by operation of law.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/ARO/p/041202336 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 04 Oct 2012 09:42 |
| Last Modified: | 04 Oct 2012 09:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156642 |
Actions (login required)
 |
View Item |