Perlindungan Hukum Perusahaan Perkayuan Kecil sebagai Mitra dalam Hubungannya dengan Perusahaan Perkayuan Induk (Besar) di Kabupaten Kutai Barat

Benny, Christianus (2011) Perlindungan Hukum Perusahaan Perkayuan Kecil sebagai Mitra dalam Hubungannya dengan Perusahaan Perkayuan Induk (Besar) di Kabupaten Kutai Barat. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perusahaan perkayuan besar dan kecildalam dunia usaha sekarang ini merupakan kebutuhan bagi pengusaha. Beberapa alasan yang mendorong pengusaha membentuk perusahaan perkayuan kecil karena cukup banyak manfaat yang diperoleh misalnya untuk mengatasi masalah pajak, mengatasi persaingan usaha yang semakin ketat, mengurangi resiko, untuk memperluas kegiatan usaha, mengatasi masalah pembiayaan, dan kemajuan tehnologi. Usaha perusahaan perkayuan besar di Kabupaten Kutai Barat khususnya sepengetahuan penulis belum diimbangi secara maksimal oleh pemahaman aturan ataupun pranata hukum yang memadai misalkan yang terkait dengan perusahaan besar ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan seperti hubungan hukum antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan kecil yang lain dalam satu perusahaan besar penerapannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga dalam menjalankan kegiatannya dengan perusahaan besar antara lain Kreditur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan masing-masing perusahaan kecil dalam perusahaan perkayuan besar ( wood company ), dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum perusahaan kecil terhadap hubungannya dengan perusahaan perkayuan besar ( wood company ). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat abstrak-teoritis artinya bersifat mengurai kan teori-teori yang ada dalam literatur untuk ditemukan kebenarannya pada kenyataan di lapangan. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif komparatif, dengan jalan membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah : (1) Berdasarkan hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut pada dasarnya masing-masing pihak telah secara rinci disepakati mengenai hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakseimbangan hukum antara perusahaan perkayuan besar (induk) dengan perusahaan perkayuan kecil sebagai mitra kerjanya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (a) Dalam kenyataannya perusahaan kecil sebagai mitra kerja biasanya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Dengan demikian seluruh kebijakan perusahaan ditentukan oleh perusahaan induk. Demikian pula dalam hal pembuatan perjanjian kemitraan perusahaan kecil harus tunduk kepada perusahaan induk, (b) perusahaan kecil sebagai mitra kerja hanya mempunyai ijin usaha perkebunan dan ijin pembukaan lahan dari Bupati, sedangkan seluruh peralatan untuk operasional pembukaan lahan dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh perusahaan perkayuan besar, dengan demikian semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kemitraan akan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan perkayuan besar (perusahaan induk), (c) Perusahaan kecil sebagai mitra kerja tidak memiliki modal dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan usaha perkebunan dan pembukaan lahan yang mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dipakai sebagai nama perusahaan yang memiliki ijin sedangkan untuk semua operasional akan dibiayai oleh perusahaan induk. Dengan demikian mengakibatkan perusahaan kecil harus mengikuti semua ketentuan dan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan induk; (2) Berdasarkan penelaahan yang dilakukan terhadap isi perjanjian kemitraan antara perusahaan perkayuan besar dan perusahaan perkayuan kecil sebagai mitra kerjanya ternyata dalam perjanjian tersebut belum secara lengkap diatur mengenai cara penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (cidera janji). Menurut perjanjian kemitraan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut di atas ternyata belum terdapat klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan kecil sebagai mitra kerja dalam hal perusahaan perkayuan besar (induk) melakukan ingkar janji. Hal ini terbukti dengan tidak dicantumkannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi).

English Abstract

Big timber company in the business world at present is a need for the businessman. Several reason that support the businessman to form big timber company because a lot of benefit that is obtained such as taxes reduction, keep down tighter business competition, reduce risk, expanding business activity, cost problem handling, and technological advance. Big timber business at Kutai Barat regency, especially as known by the writer are not yet maximal balanced with enough role or law institution`s understanding such as related with these big company is Law number 1 year 1995 about limited company that is now changed with law number 40 year 2007. such regulation about law correlation between big company and small company, small company with another small company in one big company the application as ruled in the Law number 40 year 2007. The problem that faced by the third parties in the progress of performing its activity with big company for example is creditor. This research is aimed to understand and analysis the each small company`s relation under big timber company, also to understand and analysis the shape of law protection for small company against its relation between big timber companies. This research is abstract-theoretic characterized empiric law research, it means to describe theories that is existed in the literature to find the truth at the field. All data are analyzed then with comparative qualitative method, by the way of comparing the result of library and field research. The result of this research are : (1) based on right and obligation that are written at the contract, basically each parties have explicitly agreed about their right and obligation, but in the implementation are still exist unbalanced law between big timber company with small timber company as its partner. It is caused by several factor such as : (a) in the reality the small company as partner usually most of their share are owned by the big company. With this condition, all policies are determined by the big company. And so do with the making of partnership agreement, the small company have to be submissive with the big company. (b) Small company as the partner only have gardening permit effort and land clearing permit from regent, whereas all operational medium of land clearing and another expense are bear by the big company, in this situation all condition and clause in the partnership agreement will be determined unilaterally by the big company, (c) small company as the partner will not have sufficient capital and technology to perform plantage business and land clearing that cause the name of the company will be only used as the name party who have permit whereas for all operational cost will be bear by the big company. Thereby it will make the small company have to follow all rule and condition that is determined by the big company. (2) Based from the considerable study that is performed to the contents of the partnership agreement between big timber company and small timber company as the business partner, it is found that the agreement does not completely ruled about the way of lawsuit settlement if one of the party does not perform its obligation. Based on partnership agreement that is made by both parties, it is not existed clause that can give law protection to the small company as business partner in the case the big timber company break their promise. It is proved with inexistence of the rule about lawsuit settlement if one of the parties break their promise.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.066/BEN/p/041103151
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 27 Sep 2011 10:27
Last Modified: 27 Sep 2011 10:27
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156550
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item