Heriawanto, BennyKrestian (2014) Analisis Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perwaliamanatan yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2010. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan Wali Amanat dan perjanjian perwaliamanatan merupakan hal yang krusial bagi pemegang obligasi, khususnya untuk melindungi kepentingannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kesetaraan atas kedudukan hukum wali amanat dan emiten serta terwujudnya asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan merupakan hal penting bagi terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban yang memenuhi prinsip justice dan fairness . Berdasarkan kesadaran tersebut dalam perkembangannya keberadaan Wali Amanat dan Kontrak Perwaliamanatan diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.4/Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010. Atas ketentuan tersebut perlu diketahui permasalahan, yaitu mengenai: Apakah urgensi asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan? dan Apakah kontrak perwaliamanatan yang dibuat berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang telah memenuhi asas proporsionalitas? Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan undang-undang ( statute approach ), dan terhadap bahan hukum akan dianalisis, dan dikaji dengan teknik interpretasi sosiologis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa asas proporsionalitas memiliki peran penting dalam kontrak perwaliamantan, yaitu untuk mengkoreksi asas kebebasan berkontrak yang di dalam pelaksanaannya tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, untuk mengontrol pelaksanaan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perwaliamanatan sehingga terwujud justice dan fairness, serta untuk menjadi dasar interpretasi atas pemberlakukan peraturan Nomor VI.C.4, sehingga diketahui apakah peraturan tersebut layak atau tidak layak dijalankan. Sedangkan atas permasalahan yang kedua dapat disimpulkan bahwa Kontrak Perwaliamanatan yang dibuat berdasarkan Peraturan Nomor VI.C.4/Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat Utang tidak memenuhi asas proporsionalitas, karena di dalam pelaksanaannya asas proporsionalitas tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai kesetaraan ( equitability ), kebebasan, distribusi-proporsional, prinsip kecermatan ( zorgvuldighheid ), kelayakan ( redelijkheid; reasonableness ), dan kepatutan ( bilijkheid; equity ).
English Abstract
The existence of trustees and trustee agreements is a crucial matter for bond holders, especially to protect their interests in and out of the legal courts. The equitability of the legal standing of trustees and publicly traded entities as well as the realization of the proportionality principle in trustee agreements are important for the realization of the exchange of rights and obligations that fulfills the principles of justice and fairness. Based on this awareness, in its growth, the existence of Trustees and Trustee Agreements are controlled by Regulation No. VI.C.4/Decision of the Chief of the Capital Market and Financial Authority Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP-412/BL/2010. These requirements pose certain problems, which can be summed up in the following questions: What is the urgency of the proportionality principle in trustee agreements? And have the trustee agreements made based on the decision of the Chief of the Capital Market and Financial Authority Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP-412/BL/2010 Regarding General Requirements and Trustee Agreements of Debt Securities fulfilled the proportionality principle? This thesis uses the method of normative legal research as well as a statute approach to the regulation being analyzed, and is studied with the sociological and grammatical interpretation technique. Based on the research, it can be concluded that for the first problem, the proportionality principle has important roles in trustee agreements, which are to correct the freedom of contract principle which in its execution does not provide justice and legal protection for bond holders, to control the execution of rights and obligations of parties in the trustee agreement so that justice and fairness are fulfilled, and to function as a basis of interpretation for the enforcement of Regulation No. VI.C.4 to see whether or not it is feasible to be carried out. For the second problem, it can be concluded that Trustee Agreements which were created using Regulation No. VI.C.4/Decision of the Chief of the Capital Market and Financial Authority Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP-412/BL/2010 Regarding General Requirements and Trustee Agreements of Debt Securities do not fulfill the proportionality principle because in its execution the proportionality principle is not realized based on the values of equitability, freedom, proportional-distribution, care ( zorgvuldighheid ), reasonableness ( redlijkheid ), and equity ( bilijkheid ).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.059/HER/a/041405967 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Sep 2014 13:22 |
| Last Modified: | 17 Sep 2014 13:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156532 |
Actions (login required)
 |
View Item |