Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah Karena Wasiat (Analisis Yuridis terhadap Pasal 112 Ayat (1) a Butir 3 Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahu

Firdausya, RivenMeyaga (2014) Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah Karena Wasiat (Analisis Yuridis terhadap Pasal 112 Ayat (1) a Butir 3 Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahu. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No.3/1997) yakni: “Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka: Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”. Apabila dikaitkan pada Pasal 1813 KUHPerdata, yakni: “Pemberian kuasa berakhir: salah satunya adalah dengan meninggalnya si pemberi kuasa maupun kuasa”, terlihat jelas terdapat adanya suatu ketidaksinkronan atau konflik norma hukum antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Pemberian kuasa otomatis berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdata, namun dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b seorang PPAT membuat akta hibah wasiat dengan dasar adanya surat kuasa dari pemberi kuasa sebagai pemberi hibah wasiat kepada Pelaksana Wasiat, dimana pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia. Dengan demikian maka muncul permasalahan mengenai: 1) Bagaimana kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Selain itu dalam pengolahan digunakan metode interpretasi gramatikal (menurut bahasa) yaitu dengan menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No. 3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata karena meninggalnya pemberi kuasa (pewaris), mengakibatkan berakhirnya kuasa tersebut. Namun lain halnya untuk pelaksana wasiat ( executeur-testamentair) yang tidak akan berakhir pelaksanaannya dengan meninggalnya salah satu pihak (pewaris). Dan akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No. 3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata yaitu apabila yang dimaksud dalam bunyi dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No. 3/1997) tersebut adalah dengan menggunakan surat kuasa maka akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum dengan meninggalnya salah satu pihak. Namun berbeda dengan pelaksana wasiat , dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) tidak mengakibatkan berakhir atau gugur atau batal demi hukum.

English Abstract

Article 112 paragraph (1) a point 3 Letter b (The Decree of Agrarian State Minister (PMNA) No. 3 of 1997) has stated that: “in the case of inheritance accompanied with will-based bequest, then a certificate made by Land Certificate Preparer Officer (PPAT) about the bequest shall be authorized on the behalf of Will-Based Bequest Grantor to the Will Implementer”. Pursuant to Article 1813 Civil Code, it is asserted that “the authorization is over when either the grantor or the granted is passed away”. Both regulations are not synchronous or in other words, law norm of both regulations is in conflict. According to Article 1813 Civil Code, the authorization is automatically ended by the death of Will Grantor, but Article 112 paragraph (1) a point 3 Letter b explains that Land Certificate Preparer Officer can release will-based bequest certificate to Will Implementer based on letter of authorization of Will Grantor when Will Grantor is about passed away. Therefore, some problems determined in this research are: (1) How is the position of will implementer in the will-based bequest certificate based on Article 112 paragraph (1) a point 3 Letter b (PMNA No. 3 of 1997) compared to Article 1813 Civil Code? and (2) How is legal consequence against the position of will implementer in the will-based bequest certificate based on Article 112 paragraph (1) a point 3 Letter b (PMNA No. 3 of 1997) compared to Article 1813 Civil Code?. Research method is normative with statute approach and conceptual approach. Law materials are described and analyzed for its relation to each other. Data processing procedure is grammatical interpretation method (based on language) by interpreting words in regulations based on linguistic and grammar norms. It is concluded that based on Article 112 paragraph (1) a point 3 Letter b (PMNA No. 3 of 1997), the position of will implementer in the will-based bequest certificate still remains strong despite the death of the grantor. It means that that authorization of will implementer (executeur-testamentair) is not finalized by the death of the grantor and it contrast to Article 1813 Civil Code. Legal consequence of both regulations is different. Article 1813 Civil Code may deny the letter of authorization if one party in this letter is passed away. However, Article 112 paragraph (1) a point 3 Letter b (PMNA No. 3 of 1997) still allows the authorization to the will implementer despite the death by the release of letter of authorization on the behalf of the deceased.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.054/FIR/k/041405969
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 17 Sep 2014 14:58
Last Modified: 17 Sep 2014 14:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156528
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item