Maryani, KomangCristin (2013) Pelaksanaan pasal 3 PP No.224/1961 jo PP No. 41/1964 mengenai pemindahan hak atas tanah absentee,. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di masyarakat kerap kali masih terjadi pemindahan hak atas tanah absentee, padahal dalam pasal 3 PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 tentang Pemindahan Hak Atas Tanah Absentee, telah diatur mengenai larangan kepemilikan hak atas tanah pertanian oleh orang atau badan hukum yang berdomisili di luar kecamatan letak tanah tersebut. Namun, kantor pertanahan Kabupaten Malang dan Kabupaten Buleleng membolehkan menggunakan surat keterangan domisili sementara yang dibuat dan disahkan oleh camat atau kepala desa letak tanah pertanian. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk menghindari pasal 3 PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 sehingga pemindahan hak atas tanah absentee dapat dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mengemukakan 2 permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 3 PP No.224/1961 jo PP No. 41/1964 mengenai pemindahan hak atas tanah absentee? 2. Bagaimanakah solusi terhadap tanah pertanian yang pemindahan hak atas tanahnya bertentangan dengan pasal 3 PP No.224/1961 jo PP No. 41/1964? Metode Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berjudul Pelaksanaan pasal 3 PP No.224/1961 jo PP No. 41/1964 mengenai pemindahan hak atas tanah absentee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan hak atas tanah absentee masih sering terjadi karena Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Malang membolehkan menggunakan surat keterangan domisili dan solusi terhadap hal tersebut adalah kantor pertanahan setempat mengubah kebijakan penggunaan surat keterangan domisili dan segera melaksanakan landreform. Pelaksanaan pasal 3 PP No.224/1961 jo PP No. 41/1964 mengenai pemindahan hak atas tanah absentee menjadi tidak efektif karena adanya tindakantindakan untuk menghindari aturan tersebut dan kebijakan yang telah ada diubah menjadi kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum.
English Abstract
The transfer of an absentee`s land rights still occurs in today`s local communities, even though the Government has issued a regulation under Government Regulation No. 224/1961 jo. No. 41/1964 pertaining the Transfer of Absentee Land Rights, Article 3 of said regulation has regulated the prohibition on agricultural land by individuals or legal entities domiciled outside the district where the land is located. However, the land office of Malang and Buleleng regency allows the use of a temporary domicile made and approved by the official office of the district or village where the agriculture land is located.This is an effort to avoid article 3 of Government Regulation No. 224/1961 jo. No. 41/1964, thus the transfer of an absentee`s land rights is allowed. Based on the background above, the author proposes two issues: 1. How is the implementation of Article 3 Government Regulation No.224/1961 jo PP. 41/1964 regarding the transfer of absentee`s land rights? 2. What is the solution to the agricultural land where the transfer of land contradicts Article 3 Government Regulation No.224/1961 jo PP. 41/1964? Empirical legal research will be used as the main research method in this thesis and will be titled Implementation of Article 3 Government Regulation No.224/1961 jo PP. 41/1964 regarding the transfer of absentee`s land rights. Results showed that the transfer of absentee land rights still occurs because the land office of Malang and Buleleng regency allows the use of a domicile certificate and the solution is that the local land office changes thepolicy on the usagea domicile certificate and immediately conducts land reform. The implementation of Article 3 Government Regulation No.224/1961 jo PP. 41/1964 regarding the transfer of absentee`s land rights becomes ineffective because of the actions to evade such rules; and existing policies are changed into policies that will not conflict with the law.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.045/MAR/p/041311864 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 May 2014 08:46 |
| Last Modified: | 16 May 2014 08:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156486 |
Actions (login required)
 |
View Item |