Evi (2013) Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Berdampak terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam jual beli rumah terdapat perjanjian pendahuluan yaitu perjanjian pengikatan jual beli antara pelaku usaha properti dan konsumen sebelum terjadi perjanjian jual beli rumah yang sesungguhnya. Biasanya telah disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku. Dimana seluruh isi perjanjian pengikatan jual beli tersebut ditentukan sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya lebih kuat dibandingkan konsumen. Penggunaan perjanjian baku tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian baku tersebut tidak seimbang dan cenderung menguntungkan pelaku usaha bahkan berdampak pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Kenyataanya dalam substansi isi perjanjian pengikatan jual beli rumah terdapat pencantuman klausula eksonerasi. Namun pada kenyataannya sanksi sulit diterapkan, karena sangat sulit bagi konsumen yang kedudukannya lemah untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan dalam dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli rumah. Jenis penelitian ini adalah bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu perjanjian pengikatan jual beli dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam substansi pengikatan jual beli rumah dianggap melanggar asas kebebasan berkontrak. Pencantuman k lausula eksonerasi dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah yang substansinya berisikan pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab, pelaku usaha melakukan tindakan sepihak dan penolakan pengembalian uang kepada konsumen yang memberatkan dan merugikan konsumen . Dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dalam unsur sepakat belum terpenuhi, sebab konsumen tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian pengikatan jual beli rumah dengan pelaku usaha. Konsumen terpaksa untuk menyetujui sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak dengan demikian prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi konsumen karena hak-hak konsumen dibatasi oleh pelaku usaha. Bentuk perlindungan konsumen dalam Perjanjian pengikatan jual beli yang berdampak pada perjanjian kredit pemilikan rumah yang isinya mengandung klausula eksonerasi ditandai dengan adanya pengalihan tanggung jawab pengembang , pelaku usaha melakukan tindakan sepihak dan penolakan pengembalian uang kepada konsumen sehingga dampak dari perjanjian yang dari awal telah dibuat tidak seimbang mengikuti dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi kedudukan kreditur dan debitur menjadi tidak setara/seimbang, sehingga wujud atau bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pencantuman klausula eksonerasi pada pembuatan perjanjian pengikatan jual beli rumah yait
English Abstract
There is a preliminary agreement in sale and purchase of a house. It is a binding agreement of sale and purchase between a business doer property and a consumer before the real agreement of sale and purchase of a house happens. This agreement, usually, has been prepared first by the business doer in form of raw agreement. The whole contents of the binding agreement is decided unilateral by business doer whose position is stronger than consumer`s. The use of the raw agreement creates a loss for the consumer who will buy the house because the rights and obligations arrangement in the agreement is not balance and it tends to bring benefit for the business doer, even it has impact to House Ownership Credit (KPR). The fact, in the substance of contents of the binding agreement of sale and purchase of a house, there is the inclusion of exoneration covenant . But, the fact, the sanction is hard to be applied because the position of the consumer is weak to prove the absence of the deal which is made in the binding agreement of sale and purchase of a house. The type of this research is normative and with legislation approach, library research and documents study of binding agreement of sale and purchase and House Ownership Credit (KPR) agreement. From this research, it could be known that the substance of the binding of sale and purchase of a house is considered violating the principle of contract freedom. The inclusion of exoneration covenant in binding agreement of sale and purchase of a house which its substance contains the business doer divert the responsibility, business doer does unilateral act and the refusal of refund to the consumer which incriminating and disadvantage the consumers. In relation with the provisions of Chapter 1320 KUH Perdata in factor of agreed yet fulfilled, because the consumer does not has a power to bargain in decided the contents of binding agreement of sale and purchase of a house with the business doer. The consumer is forced to agree so that the agreement is considered never happen and it binds the people, therefore the principle of contract freedom which stated in Chapter 1338 KUH Perdata does not has effect for the consumers because their rights are limited by the business doer. The form of protection to the consumers in binding agreement of sale and purchase which has impact to house ownership credit whose contents contain exoneration covenant is marked with the presence of developer responsibility diversion, business doer does unilateral act and the refusal of refund to the consumer so that the effect from the first agreement is made unbalance following the Agreement of House Ownership Credit (KPR) becomes creditor and debitor becomes unequal/unbalance, thus the form or shape of legal protection to the consumer in inclusion exoneration covenant to the making of binding agreement of sale and purchase should contain the agreement of bargain in each agreement, beside in the agreement, it should notice the condition of consumer and it should not violate the provision in Chapter 18 point a, b, and c in Act of Consumer Protection (UUPK) which cause the cancellation of the agreement for the sake of law.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043/EVI/k/041309022 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 04 Mar 2014 09:09 |
| Last Modified: | 04 Mar 2014 09:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156476 |
Actions (login required)
 |
View Item |