The Implementation Of Land Dispute Handling Policy In Indonesia : A Case Study At Land Office Of Gorontalo Municipality

Wibowo, Budi (2013) The Implementation Of Land Dispute Handling Policy In Indonesia : A Case Study At Land Office Of Gorontalo Municipality. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dirancang untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan sengketa lahan di Kantor Pertanaan Gorontalo Municipality, Indonesia. Kantor pertanahan telah menerapkan kebijakan berdasarkan peraturan baru dalam penanganan perselisihan lahan, tetapi jumlah perselisihan tanah yang belum terselesaikan masih tinggi. Metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan pekerjaan lapangan dan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, situs web, dan wawancara dengan informan terkait. Untuk membuat penelitian lebih fokus dan terstruktur, peneliti yang berfokus pada penyelesaian empat kasus yang dilakukan pada tahun 2011. Implementasi kebijakan dalam kasus-kasus ini dievaluasi oleh delapan kriteria tata kelola yang baik (UNESCAP), selanjutnya cobalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan membatasi. . Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kantor Pertanahan telah menerapkan peraturan baru untuk menangani perselisihan lahan tetapi Kantor Pertanahan tidak dapat memperoleh hasil yang optimal karena beberapa faktor seperti komunikasi di antara para pemangku kepentingan, sikap pelaksana, kecukupan sumber daya, kecukupan struktur birokrasi. Dalam hal tata kelola yang baik, untuk orientasi konsensus, aturan hukum, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, ekuitas dan kriteria inklusivitas tidak terlalu buruk, tetapi untuk responsif terlalu lambat. Studi ini umumnya merekomendasikan untuk mereformasi regulasi saat ini, meningkatkan komunikasi antara pelaksana dan aktor lain, meningkatkan jumlah personel dari bagian perselisihan lahan dan penanganan konflik dan kompetensi dan anggarannya secara proporsional. Partisipasi Ayahanda (Kepala / Petugas Desa) sebagai Penatua Komunitas sangat penting, oleh karena itu mereka harus terlibat dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, personel harus meningkatkan kreativitas mereka untuk beradaptasi dengan berbagai jenis situasi dalam sengketa tanah.

English Abstract

This study is designed to describe and analyze the implementation of land dispute handling policy at Land Office of Gorontalo municipality, Indonesia. The Land Office has implemented the policy based on new regulation in land dispute handling, but the number of unresolved land dispute was still high. Research method of this study is qualitative method. For data collection, the researcher conducted field work and used various sources of data such as documents, website, and interview with relevant informants. In order to make the research more focused and structured, the researcher focusing on settlement of four cases that conducted in 2011. The policy implementation in these cases evaluated by eight criterias of good governance (UNESCAP), furthermore try to identify the supporting and constraining factors. The research shows that even though the Land Office has implemented a new regulation for handling land dispute but the land office was unable to get optimum result due to some factors such as communication among stakeholders, the attitude of the implementer, the adequacy of the resources and bureaucratic structure. In term of good governance, for consensus orientation, rule of the law, effectiveness and efficiency, accountability, transparency, participation, equity and inclusiveness criterias were not too bad, but for responsiveness was too slow. The study generally recommends for reforming the current regulation, enhancing communications between implementer and other actors, enhancing the number of personnel‟s of Section of Land Dispute and Conflict Handling and their competency and distributing its personnel and budget proportionally. The participation of ayahanda (Village‟s Head/officer) as community‟s elder is very important, therefore they should be involved in the settlement process. Furthermore, the personnel should enhance their creativity to adapt with different kind of situation in the land disputes.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 2/WID/t/041310527
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 12 May 2014 10:06
Last Modified: 12 May 2014 10:06
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156440
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item