Octavia, AdeIrma (2013) Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah yang Mengalami Tumpang Tindih (Overlapping) (Studi Kasus di Wilayah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang megalami tumpang tindih, yang menjadi perseteruan antara pemegang hak atas tanah (HGU, HM, HGB) karena sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) berada pada sebidang tanah yang sebagian/seluruhnya sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadi tumpang tindih hak atas tanah serta menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang sah hak atas tanah berupa sertipikat pada kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan:(1) terjadinya tumpang tindih pada kasus di Gili Trawangan disebabkan karena: Penelantaran tanah oleh pemegang HGU menyebabkan H.Abdullah Sani mendaftarkannya dengan HM, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Ketidaktahuan pemegang HM bahwa tanah yang dimohonkannya tersebut merupakan tanah HGU yang telah diterbitkan sertipikat sebelumnya, Kesalahan yang disebabkan oleh karena kecerobohan dan ketidakhati-hatian dari petugas pendaftaran tanah. (2) Perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertipikat difokuskan pada perlindungan hukum represif, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sudah meluas sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kepada pemegang HGU adalah tidak ada, dibatalkannya sertipikat HGU oleh BPN disebabkan karena diterlantarkan oleh ke-4 pemegang haknya. Bagi pemegang sah HM adalah Kantor Pertanahan KLU memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan perubahan batas tanahnya yang masuk dalam penguasaan PT. WAH. Namun, setelah Kantor Pertanahan melakukan pemanggilan terhadap pemegang HM dan HGB untuk melakukan musyawarah dan dari hasil musyawarah bahwa PT. WAH bersedia memberikan ganti rugi kepada ahli waris alm. H. Abdullah Sani berupa uang dan relokasi. Dan bagi pemegang HGB yakni sampai saat ini PT. WAH masih menguasai tanah HGB . Berdasarkan penelitian, maka penulis menyarankan : 1) Kantor Pertanahan KLU dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah lebih teliti dan cermat dalam memeriksa data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan, selain itu pembaharuan data di Kantor Pertanahan juga harus selalu dijaga agar data yang tersimpan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan sehingga masyarakat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 2) masyarakat yang hendak mengajukan permohonan hak atas tanah dilakukan dengan itikad baik dan tidak salah dalam penunjukan batas-batas tanah yang dimohonkannya, agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan penerbitan sertipikat yang tumpang tindih. Untuk itu Kantor Pertanahan KLU perlu lebih aktif lagi mensosialisasikan mengenai tata cara dan manfaat penting pendaftaran tanah yang sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga sertipikat yang diperoleh dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
English Abstract
This research discusses the legal protection of land rights holders who got overlap, which became a feud between the holders of land rights (HGU, HM, HGB) because the certificates that issued by the Land Office of North Lombok are located on the part of land/entirely the same land. Purpose of this research are to identify and to analyze the causes of overlapping land rights and to find and analyze the forms of legal protection which is given to the rightful holder of a land certificate in the case. This research is an empirical law with juridical and sociological approach to the case. The results showed: 1)There is an overlapping land in Gili Trawangan case:The abandonment of the land by the holder of HGU causes HM to register the land to apply for possession right. However, Land Office at Gili Trawangan has not socialized yet an appropriate land registration procedure and therefore, the community seem still lacked of knowledge about the appropriate administration and possession of the right of the land. It is not surprised then if the holder of possession right does not even know that the applied land is already legalized and certified previously as the rightful land. Mistake is related to carelessness, improperness, and imprecision of the officer of land registration in examining and checking the physical and juridical data of the certificate of possession right from H. Abdullah Sani and PT. WAH, by either conducting filed observation or investigating the land history and assessing the evidences of land possession or land occupation. (2) Law protection for the valid holder of land right with certificate is focused on repressive because the dispute is already widened and therefore, requiring efforts from BPN to resolve it. Law protection given to the holder of HGU is none because HGU certificate with the four right holders is canceled by BPN due to the abandonment by these four right holders. Law protection for the valid holder of possession right is by opportunity given by Land Office of KLU to the holder of possession right to apply the change toward appropriate land border to reclaim the land proportion in the area of PT. WAH. Indeed, Land Office has invited the holder of possession right and the holder of HGB, which is PT. WAH, to do an assembly. The result of assembly indicates that PT. WAH is willing to indemnify the beneficiary of the deceased H. Abdullah Sani in form of money and relocation. Anyway, the form of law protection to the holder of HGB is that until now, PT. WAH still occupies the HGB land. Based on these results, the author may suggest that (1) Land Office of KLU shall publish the precise and appropriate land certificate after examining physical and juridical data of the applied land. Data renewal in Land Office must be kept based on the real condition in the field and such that, the community can access the appropriate data at any time. (2) The community must apply for the land right by good intention and by precision in showing the border of the applied land to avoid from the presence of mistake shown in the released certificate, such as in the case of overlapping land. Land Office shall be more active in socializing the procedure and the benefit of land registration in such that the certificate can warranty the certainty and the legal protection of the holder of land right.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/OCT/p/041309081 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 Mar 2014 09:52 |
| Last Modified: | 18 Mar 2014 09:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156420 |
Actions (login required)
 |
View Item |