Perlindungan Hukum Pemegang Sah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah terhadap Sengketa Kepemilikan (Studi pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2011/PN.Malang)

Bidasari, Anindya (2013) Perlindungan Hukum Pemegang Sah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah terhadap Sengketa Kepemilikan (Studi pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2011/PN.Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian yang dilakukan berlatar belakang hak atas tanah yang awal kepemilikannya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan kemudian didaftarkan dan secara sah mendapat sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka secara langsung sah mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Namun masih dapat digugat oleh pihak lain, hingga dalam pengadilan sertifikat yang telah lama didapat menjadi tidak sah dan tidak mendapat perlindungan hukum. Contohnya pada Putusan Pengadilan No.52/Pdt.G/2011/PN.Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang sah sertifikat hak milik atas tanah terhadap sengketa kepemilikan. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer tediri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, jurnal, kamus bahasa indonesia dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tersier terdiri dari buku teks non hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukumnya yang teridir dari (1) perlindungan preventif yaitu melalui Peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan Hukum Melalui Sarana Perjanjian. (2) Perlindungan Hukum Represif, terdiri dari (a) Perlindungan Hukum Melalui Jalur Non Litigasi berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dan (b) Perlindungan Hukum Melalui Jalur Litigasi. Saran dari hasil penelitian yang bisa diberikan yaitu hendaknya BPN membuktikan kepastian tentang segala hal yang dapat dibuktikan oleh sertifikat itu nantinya. Hendaknya Hakim lebih mencermati aturan-aturan hukum yang ada. Serta bagi pemegang sah sertifikat hak milik atas tanah, hendaknya lebih mencermati adanya peraturan yang menjelaskan jika batas 5 tahun setelah dikeluarkannya sertifikat, maka pemegang sah sertifikat tidak bisa digugat kembali.

English Abstract

Research conducted background early land rights ownership in accordance with the procedures of legislation and was legally registered and then get a certificate that has been issued by the National Land Agency, the direct legal protection and legal certainty. But still can be sued by the other party, to the court which has long obtained the certificate becomes invalid and does not have legal protection. For example in No.52/Pdt.G/2011/PN.Malang Court decision. Based on this background, it formulated the problem of how to form the rightful holder of the certificate of legal protection of property rights over the land ownership dispute. The research was conducted using the normative legal research legislation approach, conceptual approaches and case-based approach. Sources of primary legal materials consist of legislation. Secondary legal materials consist of textbooks, journals, dictionaries Indonesian and opinions of the scholars. Tertiary legal materials consist of non-legal textbooks. Based on this research, that the form of legal protection that teridir of (1) preventive protection is through Regulation Legislation and Legal Protection Through Facility Agreement. (2) Protection of Repressive Laws, consisting of (a) Legal Protection of Non-Litigation Through Technical Instructions by number 05/JUKNIS/DV/2007 on Mediation Mechanism and Implementation (b) Path Through the Legal Protection Litigation. Advice from the results of research that could be given the BPN should prove the certainty of the things which can be proved by the certificate later. Judges should be more attention to the rules of existing law. As well as the legitimate holder of certificate of title for the land, should be more attention to the rules that describe when a limit of 5 years after the issuance of the certificate, the holder of a valid certificate could not be sued again.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 2/BID/p/041308675
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 24 Jan 2014 09:40
Last Modified: 24 Jan 2014 09:40
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156404
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item