Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang Melakukan Tindakan Kekerasan

Montik, ApritiaDwi (2013) Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang Melakukan Tindakan Kekerasan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Di indonesia saat ini sering kita dengar akan kekerasan yang dilakukan oleh suatu Organisasi Masyarakat (ORMAS). Tindak kekerasan dalam bentuk demonstrasi, realitasnya sebagian dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS). Berbagai konflik dan aksi-aksi kekerasan di Indonesia telah memakan banyak korban baik berupa korban harta, jiwa. Aksi pengrusakan tempat umum, penutupan paksa, melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan serta aksi-aksi lain yang pada akhirnya menimbulkan perasaan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat, terancamnya keamanan negara, hingga menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yaitu apakah Organisasi Masyarakat (ORMAS) dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pidana Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan kekerasan dan jenis sanksi pidana yang sesuai bagi para Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan kekerasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan tindak kekerasan, tidak terdapat dalam satupun Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana bagi Organisasi Masyarakat. Berdasarkan berbagai pengaturan subjek hukum tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anggota Organisasi Masyarakat atau individu/perorangan yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan dan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

English Abstract

We often heard the violent actions committed by Community Organization (ORMAS – Organisasi Masyarakat ). It is usually manifested in the form of strike, which is the reality behind the founding of Community Organization (ORMAS). Many conflicts and violent actions cause many consequences including material and immaterial. The forms of violence may include the destruction of public facility, the forced closure, the humiliation of certain tribe, religion, race, and group, and/or other actions triggering the sense of discomfort within community life, the threatened security of nation, and the lowering of international trust toward Indonesia. Taking the above matter into account, problems are determined. First is whether Community Organization (ORMAS) can be counted as the doer of violent crime against person or material. The second is how the responsibility for Community Organization (ORMAS) is for any violent actions committed. Finally, the third is what sanction or punishment is for the violent actions by Community Organization (ORMAS). Result of research concludes that the criminal responsibility by Community Organization (ORMAS) with violent actions has not been stated recently in any articles in Act No. 8 of 1985 about Community Organization although this Act explains about the criminal responsibility and the criminal punishment against Community Organization. According to law subject of criminal action declared within Criminal Code (KUHP – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), the subject who should be responsible for criminal allegation is only the member of Community Organization or the individual/person who actually do the alleged violent crime that is then should be counted for responsibility or must be given sanction or punishment based on the violence committed as clarified within Criminal Code.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/345/MON/p/041305541
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 21 Mar 2014 16:12
Last Modified: 21 Mar 2014 16:12
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156327
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item