Mediasi Penal (Penal Mediation) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Firdiyanto, Dadang (2012) Mediasi Penal (Penal Mediation) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan tesis ini, membahas mengenai Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena berbagai problematika seperti problematika filosofis, yuridis, sosiologis, asas dan sistem hukum. Problematika filosofis ini meliputi keadilan birokratis/prosedural masih mendominasi dibanding pemenuhan keadilan substantif bagi warga masyarakat, pencapaian tujuan hukum hanya kepastian hukum saja tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum, serta perlunya penyelesaian perkara pidana yang lebih menyembuhkan, lebih resolutif dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka. Problematika yuridis seperti mediasi penal belum diatur dalam KUHP/KUHAP maupun peraturan perundang-undangan di indonesia, termasuk belum jelas batasan diskresi dalam kewenangan kepolisian. Problematika sosiologis yakni proses peradilan pidana yang berbelit-belit, masih dilakukannya mekanisme yang sama bagi semua jenis masalah dalam penyelesaian perkara pidana, penyelesaian kasus secara informal tidak menghapus penyelesaian secara formal, dan mediasi penal dalam implementasinya sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Sedangkan problematika asas dan sistem hukum meliputi hukum di Indonesia menganut legalistik formal, termasuk peradilan sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan yang sulit diwujudkan. Pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan Tesis ini adalah Apa yang menjadi landasan pemikiran diperlukannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan Bagaimana konsep mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi internasional dan peraturan-peraturan Negara lain yang relevan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai buku, dokumen negara, laporan hasil penelitian, makalah, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus, glosarium dan doktrin-doktrin maupun sumber-sumber dari internet yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis. Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif baik deskriptif analitis maupun kualitatif dan metode ekploratif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan pemikiran mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana dalam konsep sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang khususnya pada tahap penyidikan meliputi landasan filosofis (restorative justice, pancasila, dan teori integratif), landasan yuridis (ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan internasional dan regional), serta landasan sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kekeluargaan, musyawarah mufakat, kearifan lokal hukum adat). Terdapat beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dengan menggunakan mekanisme mediasi penal yang dapat diselesaikan pada tahap penyidikan di tingkat kepolisian. Dari prinsip-prinsip tersebut, secara singkat dapat dikategorisasikan mengenai tindak pidana yang dapat maupun tidak dapat serta sebagian dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal yaitu tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat luar biasa, di mana tidak ada peluang untuk diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal; tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan berat, di mana penggunaan mekanisme ini tidak membebaskan pelaku tindak pidana, melainkan hanya meringankan hukuman; dan tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik aduan maupun kejahatan yang sangat ringan (kuantitatif) dan terdapat aspek perdatanya (kualitatif), di mana dapat diselesaikan dengan mekanisme mediasi penal yang bisa membebaskan pelaku. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dapat diselesaikan di dalam sistem peradilan pidana dengan sistem ganda, yaitu melalui sistem peradilan pidana alternatif (non litigasi). Perkara pidana yang diselesaikan melalui mekanisme ini secara garis besar tahapan penyelesaiannya dimulai dari sarana litigasi ke sarana non litigasi dan berakhir di sarana litigasi kembali. Dalam konsep model penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme ini, penyidik (polisi) akan menawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara damai atau kekeluargaan melalui mekanisme mediasi penal. Jika proses mediasi penal mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi. Sebaliknya, jika proses mediasi penal berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Dari hasil kesepakatan mediasi penal (surat perjanjian atau dading) beserta bukti-bukti yang mendukung maupun hasil pelaksanaan kesepakatan mediasi penal, polisi dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Pidana (SKP3). Selanjutnya berkas-berkas tersebut diajukan dan dilaporkan ke Pengadilan untuk memperoleh ketetapan pengadilan atau ketetapan hakim sehingga memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incracht).

English Abstract

In the writing of this thesis, discussing the Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases at the Investigation Stage of The Criminal Justice System in Indonesia. It is motivated by various problems such as the problems of philosophical, legal, sociological, the principle and the legal system. Philosophical problems include bureaucratic/procedural justice dominates rather than the fulfillment of substantive justice for the citizens, the achievement of the purpose of the law is only the legal certainty without regard to justice and legal expediency, and the need for the completion of the criminal case is more healing, more resolutive and without any party losing face (elegant solution). Juridical problems such penal mediation has not been regulated in the Penal Code/Criminal Procedure Code nor the laws and regulations in Indonesia, including the unclear limits the authority of police discretion. Sociological problems such as the criminal justice process convoluted, still doing the same mechanism for all kinds of problems in the criminal settlement, informal settlement of a criminal case does not remove formal settlement, and penal mediation in its implementation have been undertaken by the community and law enforcement officers. While the problems of principles and legal system is the law in Indonesia adopted a formal legalistic, including judicial principle is simple, fast, short and low cost are difficult to be realized. The subject matter will be the subject of the writing of this thesis is What is the thinking base for the penal mediation in the settlement of criminal case at the investigation stage of the criminal justice system in Indonesia, What kind of criminal acts that can be settled through penal mediation in the settlement of a criminal case at the investigation stage of the criminal justice system in Indonesia, and How does the concept of a criminal case resolution mechanisms through penal mediation at the investigation stage of the criminal justice system in Indonesia. This type of research is used to discuss this problem using a kind of normative research using three approaches, namely conceptual, legislation, and comparative approaches. Legal materials in this study consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Techniques of collecting primary legal materials obtained by literature study on legislation and international conventions and other state regulations that are relevant, secondary legal materials obtained through a variety of books, state documents, research reports, papers, scientific journals, and articles relating to the problems studied, and tertiary legal materials obtained by quoting directly from the dictionary, glossary and doctrines as well as resources from the internet which are directly related to the issues raised writer. The technical analysis of legal materials in this study using the descriptive method both qualitative and analysis descriptive and also explorative methods. Based on the results of research it can be concluded that the thinking base penal mediation in the settlement of a criminal case in the Indonesia criminal justice system concepts in the future especially at the investigation stage includes the philosophical basis (restorative justice, pancasila, and integrative theory), the juridical basis (provisions contained in national legislation and also the international and regional provisions), as well as the sociological basis (the values that live in Indonesian society such as kinship, consensus agreement, local wisdom of customary law). There are some principles in the settlement of criminal cases through non-litigation means by using a penal mediation mechanism that can be resolved at the investigation stage at the police level. From these principles, can be briefly categorized the criminal act that can and can not and some can be settled through a penal mediation mechanism that is criminal act included in the category of extraordinary crime, where there is no opportunity for resolution through penal mediation mechanism; criminal act that are included in the category of serious crimes, in which the use of this mechanism does not release offenders, but only alleviate the punishment; and criminal act that are included in the category of complaint delict or very minor crime (quantitative) and there is a civil aspects (qualitative), which can be solved by penal mediation mechanism that could free the perpetrator. The Settlement of criminal case through a penal mediation mechanism can be resolved in the criminal justice system with a dual system, namely through an alternative criminal justice system (non-litigation). Criminal cases are resolved through this mechanism in outline the solution stage begins from litigation to non-litigation means and ended up in litigation means back. In the concept of a criminal cases settlement model through this mechanism, the investigator (police) will offer to the parties to the dispute to be resolved peacefully or kinship through a penal mediation mechanism. If the process of penal mediation was failed, then the next process is to follow the settlement process of criminal cases through the litigation. Conversely, if the penal mediation process worked well and resulted in an agreement, then the criminal case was completed. From the results of penal mediation agreement (letter of agreement or “dading”) along with supporting evidence and the results of the implementation of penal mediation agreement, police can issue an Assessment Letter of Criminal Case Settlement (SKP3). Furthermore, the paperwork (evidence, etc) is filed and reported to the Court to obtain a court decision or judges determination so as to obtain legally enforceable (incracht).

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/345/FIR/m/041204124
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 07 Nov 2012 14:52
Last Modified: 07 Nov 2012 14:52
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156325
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item