Nikmah, Amalia (2011) Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Sekaligus Tersangka Mencermati UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hukum pada intinya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh Negara dalam rangka melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Sedangkan perlindungan hukum merupakan upaya Negara untuk melindungi subyek itu melalui pengaturan-pengaturan dalam bentuk hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan lain, maupun putusan-putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor yang sekaligus tersangka. Kasus-kasus yang terjadi seperti kasus khairiansyah salman, kasus vincentius Amin sutanto, kasus susno duadji, kasus agus condro prayitno serta kasus yang sama mengenai saksi pelapor sekaligus tersangka seharusnya mereka diberikan perlindungan, seperti saksi pelapor sekaligus tersangka yang terdapat dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Selain pengurangan hukuman, yang mana pengurangan hukuman itu dapat diberikan pada akhir kerjasama penuh saksi pelapor sekaligus tersangka dalam proses peradilan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Justice Collaborator yaitu dengan pembebasan bersyarat atau penjara ru-mah/tahanan rumah juga dapat diberikan dengan syarat saksi pelapor sekaligus tersangka telah melayani bagian penting yakni bekerjasama sepenuhnya, tidak menimbulkan bahaya kepada masyarakat dan telah menunjukkan perilaku baik. Semua hal yang diatur oleh UNODC dapat diterapkan di Indonesia mengingat kondisi hukum di Indonesia saat ini berada dalam keterpurukan terutama akibat kejahatan-kejahatan terorganisir dan White Collar Crime. Apa yang ada dalam UNODC tersebut juga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang notabene masih khawatir atas hukum Indonesia, sehingga dengan adanya Justice Collaborator masyarakat tidak akan khawatir jika memberikan keterangan dalam sebuah persidangan apapun status hukum mereka. Konsep yang ada dalam UNODC tersebut merupakan pedoman bagi Negara-negara dalam membuat peraturan mengenai kejahatan-kejahatan yang dianggap kejahatan trans nasional. UNODC memiliki fungsi untuk menyamakan persepsi Negara-negara di dunia atas sebuah kejahatan. Karena hal itulah maka konsep yang ada dalam UNODC tersebut bisa digunakan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai perlindungan terhadap saksi yang sekaligus tersangka.
English Abstract
Law is essentially a rule made by the State in order to protect every citizen. Protection is any effort made to protect certain subjects, can also be interpreted as a refuge from everything that threatens. While legal protection is a State effort to protect the subject through the arrangements in the form of law, whether in the form of legislation or other regulations, and rulings of the court which has been a permanent legal force. UU NO. 13 TAHUN 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban do not provide protection to witnesses reporting at once suspect. Cases that occurred as the case khairiansyah salman, case Vincentius Amin Sutanto, Duadji susno case, Agus Condro Prayitno case and similar cases regarding the reporting witness at once suspects should they be given protection, as well as suspect witnesses reporting contained in the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) called by the term Justice Collaborator. In addition to a reduced sentence, which reduced the sentence can be given full cooperation by the end of the reporting witness at once suspects in the judicial process. Form of protection provided to the Justice Collaborator is to parole or remand centre can also be supplied with witnesses reporting requirements once the suspect has served the important part which cooperate fully, pose no danger to the community and have demonstrated good behavior. All matters governed by the UNODC can be applied in Indonesia given the state of law in Indonesia is currently in a slump due mainly to organized crimes and White Collar Crime. Whats in the UNODC is also in accordance with the conditions of Indonesian society which in fact is still concerned over Indonesia law, so by the Justice Collaborator society will not worry if you testify in a trial whatever their legal status. Concepts that exist in the UNODC is a guideline for countries in making regulations concerning the crimes that are considered trans-national crime. UNODC has a function to make the perception of countries in the world for a crime. Because thats the concept that exist in the UNODC can be used in the Indonesian legal system, especially regarding the protection of witnesses as well as suspects.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.075/NIK/p/041103242 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.07 Trials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 14 Oct 2011 11:09 |
| Last Modified: | 14 Oct 2011 11:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156311 |
Actions (login required)
 |
View Item |