Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah

Masharsono, - (2011) Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menganalisis norma hukum Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang terkait dengan isu hukum tentang konsep dan pengaturan perlindungan saksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk diteliti bagaimana penerapan perlindungan saksi dalam perkara pemilukada, serta model perlindungan saksi tindak pidana pemilu kepala daerah yang ideal. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (selajutnya disingkat dengan Pemilukada) banyak kasus tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum untuk disidangkan, karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkap, Sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Kondisi tersebut diperburuk oleh para saksi dan korban yang memiliki sifat enggan untuk mewujudkan penegakan hukum tindak pidana pemilukada disebabkan adanya ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh salah satu pasang calon. Agenda reformasi nasional yang salah satunya adalah reformasi di bidang hukum, melahirkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kaitan dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka kegunaan teoritik dari penelitian hukum ini adalah sebuah upaya menemukan konsep dan norma hokum yang ideal tentang perlindungan saksi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah Melalui penganalisisan yang dilakukan atas hasil temuan penelitian dari permasalahan hukum yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan: Pertama , pengaturan perlindungan saksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi saksi juga merupakan suatu bentuk perlindungan bagi rakyat yang mendapat jaminan konstitusi yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 UUD 1945, berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Mengingat pentingnya persoalan saksi maka di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Demikian pula dengan perlindungan diatur Pasal 1 angka 6 yang menegaskan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Berdasarkan konsep dan norma pengaturan tersebut di atas, maka ditarik sebuah konsep perlindungan saksi adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi agar dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tegaknya supremasi hukum”. Kedua , penerapan perlindungan saksi dalam perkara pemilukada, berkaitan dengan perlindungan saksi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika seorang saksi mengetahui adanya masalah-masalah hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang terdiri dari: 1) tindak pidana pemilukada adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dan diancam dengan sanksi pidana. 2) pelanggaran administrasi pilkada. 3) perselisihan administrasi pilkada. 4) perselisihan hasil pemilu. Maka penerapan perlindungan saksi dalam perkara pemilukada relevan dengan model keseimbagan kepentingan, yaitu model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Ketiga , model perlindungan saksi tindak pidana pemilu kepala daerah yang ideal adalah perpaduan antara procedural rights model dengan model the service model dikategorikan sebagai berikut: 1) hak-hak saksi sebelum proses persidangan perlu mendapat perlindungan pada pemeriksaan di tingkat kepolisian dan kejaksaan dalam menyampaikan kesaksiannya tidak diperkenankan kepada tersangka dan/atau pengacaranya untuk hadir dalam acara pemeriksaan saksi; saksi juga harus mendapat kepastian hukum atas perahasiaan identitas saksi; atau dilakukan perubahan identitas saksi untuk sementara waktu. 2) Perlindungan terhadap hak-hak saksi pada proses persidangan meliputi dilakukannya pemeriksaan secara terpisah antara saksi dengan tersangka, kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya kan disiarkan keruang persidangan. 3) pemenuhan dan perlindungan hak saksi untuk didampingi baik pada sebelum atau pada saat proses persidangan agar merasa aman dalam memberikan keterangan. Maka sebaiknya diatur program perlidungan saksi tindak pidana pemilu kepala daerah sebaiknya merupakan program khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untu

English Abstract

This law research is aimed to identify, find, and analyze the legal norms of the Protection of Criminal Witness in General Election of Regional Heads, which related to legal issues on the concept and regulation of witness protection in the perspective of Law No. 13 year 2006 about Protection of Witnesses and Victims. Based on this, it is necessary to study how the application of witness protection in election matters, as well as the ideal criminal witness protection model in election of regional heads. In the operation of Regional Head Election or Pemilihan Umum Kepala Daerah (further abbreviated to Pemilukada) a lot of criminal cases that are not touched by the legal process for being trial, because none of the witnesses and victims who dare to reveal the cases, while other evidence gained by the investigator is very inadequate. The condition was exacerbated by the witnesses and victims that unwilling to create the enforcement of criminal law in the election due to the threat of persecution, kidnapping victims, witnesses or members of his family to be murdered are the main reasons that makes them afraid to get involved in testifying against a criminal act in election done by one of the pairs of candidates. National reform agenda, one of which is the legal reform, creating the Law Number 13 Year 2006 about Protection of Witnesses and Victims, as an effort to provide protection to witnesses in relation with a crime. Based on this, the theoretical utility of this law research is an attempt to find a concept and ideal law norms on the protection of a criminal witness in the general election of regional heads. Through the analysis that conducted on the findings of research from the legal issues presented, it can be concluded: First , the witness protection regulation in the perspective of Law Number 13 Year 2006 about Protection of Witnesses and Victims. Basically, the legal protections for witnesses are also a form of protection for people that have constitutional guarantees of explicit and implicit in Article 28 UUD 1945, in the form of preventive and represissive legal protection. Considering the importance of the witness issue regulated in Law Number 13 Year 2006 Article 1, point 1 which states "The witness is a person who can provide information for the purpose of inquiry, investigation, prosecution, and examination at trial about a criminal case he heard his own, he saw himself, and/or he experienced his own". Similarly, the protections under Article 1 paragraph 6 which states, "The protection is all the effort to fulfil the rights and provision of assistance to provide sense of security to witnesses and/or victim that must be implemented by the LPSK or other agencies according to the provisions of this Law". Based on the concepts and regulation of norms above, then it could be said that a witness protection concept is "every effort to fulfil the rights and provision of assistance to provide sense of security to the witness in order to provide information for the purpose of inquiry, investigation, prosecution and examination in the trial court for supremacy law". Second , the application of witness protection in election matters, related to the protection of witnesses refers to Law Number 13 Year 2006 about Protection of Witnesses and Victims. If a witness knew the legal issues that regulated in Law Number 32Year 2004 jo Act No. 12 of 2003 which consists of: 1) election crime is a violation of requirements prescribed and threatened with criminal sanctions. 2) Violation of election administration. 3) the administration of election disputes. 4) Dispute the election results. Then, the application of witness protection in the case is focused on the election law of witness protection, when witness protection is conducted, forms of witness protection and procedures of witness protection in the criminal justice process. Third , the ideal criminal witness protection model of regional head election is a blend of ‘ procedural rights model ` and ‘ model of the service model ` are categorized as follows: 1) the rights of witnesses before the trial process is need to be protected at the examination at the police and attorney level in presenting his testimony did not allowed to the suspect and/or his lawyer to be present in the examination of witnesses; witness also must have legal certainty of concealment of identity of witnesses; or made changes of witness` identity for a while. 2) The protection of witnesses` rights in the trial process includes audits be conducted separately between the witnesses and the suspect, his testimony may be given through a camera or video recordings that will not be broadcast in the trial chamber. 3) the fulfilment and protection of witnesses to be accompanied, either before or during the trial process in order to feel safe in giving testimony, then it should set a protection program of criminal witness in the general election of regional heads as a special program of Witness and Victims Protection Agency to assist the witness in all levels of criminal case investigation of regional head election.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/345.075/MAS/p/041200264
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.07 Trials
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 27 Jul 2012 10:41
Last Modified: 28 Mar 2022 08:41
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156310
[thumbnail of Masharsono.pdf]
Preview
Text
Masharsono.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item