Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian (Studi Di Polresta Samarinda)

Nugroho, Aditya (2012) Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian (Studi Di Polresta Samarinda). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan tesis ini, membahas mengenai Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian (Studi Di Polresta Samarinda). Hal ini dilatarbelakangi bahwa Penahanan pada hakekatnya adalah perampasan dan hilangnya kemerdekaan seseorang dimana hak-hak yang dimilikinya sebagai manusia secara tidak langsung menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Untuk itu tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik. Penangguhan penahanan ini adalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah yang menjadi ciri utama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta sejalan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia untuk hidup bebas atau merdeka. Wewenang penangguhan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu. Masing-masing instansi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan. Pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah Prosedur penangguhan penahanan pada tahap pemeriksaan tersangka menurut Undang-undang Nomor 8 tahun tentang Hukum Acara Pidana, Bagaimana pertimbangan penyidik dalam menetapkan dilakukannya penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polresta Samarinda, Bagaimana pola penangguhan penahanan terhadap tersangka yang tepat dilakukan di Polresta Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian empiris atau sosiologis, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian yaitu bertempat di Kantor Polresta Samarinda. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan sumber data juga terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan Data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui: Wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan para pelaku/keluarganya yang melakukan penangguhan penahanan dan Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Polresta Samarinda, Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penangguhan penahanan. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Prosedur Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, diatur dalam pasal 31 KUHAP dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik sesuai dengan kewenangannya dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar Penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa Tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh Penyidik dan Pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan Penyidik khawatir Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta menyulitkan Penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Pola penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Polresta Samarinda adalah dalam hal jaminan Uang, yaitu mengadakan perjanjian dengan tersangka dan penasehat hukumnya dengan syarat2 yang telah ditentukan dan juga menentukan besarnya jaminan uang yang akan dijaminkan. Uang jaminan penangguhan penahanan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut diserahkan langsung oleh pihak tersangka ke Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Samarimda. Dalam hal jaminan orang, Polresta Samarinda menerapkan tata cara pelaksanaan jaminan orang, yang hampir sama dengan tata cara jaminan uang yang membedakannya adalah dalam hal penyerahannya yaitu Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin, maksudnya disini adalah identitas penjamin di cantumkan secara jelas dan tegas dalam perjanjian penagguhan dan Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus di tanggung oleh penjamin yang disebut “uang tanggungan”.

English Abstract

In writing this thesis, discusses the implementation of Detention Pending Investigation Process at the National Police (Police Studies in Samarinda). This is the background that the detention is essentially the deprivation and loss of personal freedom which they have rights as human beings indirectly reduced or lost altogether. For that suspects have the right to apply for suspension of detention to the investigator. Suspension of detention is in accordance with the presumption of innocence is a central feature of Act No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure as well as consistent with respect for human rights to live free or independent. Authority of the suspension can be given by all law enforcement agencies. Article 31 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure does not limit the authority of surety to the particular agency.Respective law enforcement agencies both investigators, public prosecutors, and judges the authority to order detention, both have the authority to suspend the detention. The issue will be the subject of the writing of this thesis is the procedure How surety on the stage of examination of the suspect according to Law No. 8 of the Criminal Procedure Code, How does consideration of the investigator in determining the suspension of detention of suspects at the Police Samarinda, What is the pattern surety the right of suspects conducted in Police Samarinda. Types of research used to address these issues using empirical or sociological type, using two approaches, namely case approach and conceptual approaches.Study sites are located in the Office of Police Samarinda. This type of data in this study consists of primary data and secondary data, and data sources are also composed of primary data and secondary data. Primary data collection technique is traced and obtained by means of: a direct interview with the police and the offender/family who do surety and direct observation at the study site in the Police Samarinda, while for the collection of secondary data obtained through the data is written to perform literature searches, tracking information, and studying books or literature relating to the suspension of detention. The analysis of the data used by the writer is descriptive analysis method. The results of this study found that the surety granting procedure by the investigator, provided for in Article 31 Criminal Code where the suspension can be granted by the investigators in accordance with the authority to determine whether or not the guarantee of money or people under certain conditions. Determination of the terms of the suspension of detention by the Agency which will provide the suspension of detention are factors that provide the basis of the suspension of detention. Without the conditions set out first, the surety can not be given. Surety accepted or rejected on the basis of whether or not the investigator feels confident that the suspect agreed to the terms agreed upon by the investigators and applicant. Rejection of the suspension of detention is due to fear Investigators suspect will escape, eliminate evidence and complicate the investigators in the ongoing process of investigation. Surety pattern made by Police Samarinda is in terms of cash bail, which entered into an agreement with the suspect and his lawyer with a predetermined syarat2 and also determine the amount of guaranteed money to be pledged. Surety bail which has been approved by both parties is given directly by the suspect to the Court of Samarinda deposit form issued by the City Police Samarimda. In terms of security of people, Samarinda Police implement procedures for the assurance, which is almost equal to the bail procedure that sets it apart is in terms of delivery is a clear mention of the identity of the person who guarantees, the point here is the identity of the guarantor in a clearly and firmly put in the agreementpenagguhan and institutions that hold determine the amount of money that must be covered by insurers called "bail".

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/345.052/NUG/p/041201737
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 05 Sep 2012 10:49
Last Modified: 05 Sep 2012 10:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156304
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item