Raksapati, LusianaOktavia (2013) Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Sistem Peradilan Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, diantaranya: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pengadilan Anak. Dengan kata lain, Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah “perlindungan khusus” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan UU Pengadilan Anak. Berangkat dari latar belakang di atas, pada kesempatan ini penulis fokus pada dua isu hukum yaitu menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses hukum, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Katingan serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Dengan adanya kajian ini, penulis mengharapkan perlindungan hukum sebagai salah satu wujud penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Katingan dapat terwujud. Sehingga adanya pemenuhan kepastian hukum, keadilan dan kemanfatan bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Merujuk pada latar belakang masalah dan dalam upaya menjawab isu hukum dalam rumusan masalah ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Guna menunjang kegiatan penelitian yang bersifat empiris tersebut, maka dalam penulisan hukum inipun digunakan metode pendekatan, yaitu: yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku tindak pidana) di Kabupaten Katingan telah ditangani dengan cukup baik, khususnya ketika mereka sedang dalam proses peradilan pada semua tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan pelaksanaan pemasyarakatan di Lapas). Perlakuan atas anak dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, sehingga perlindungan hukum bagi anak di Kabupaten Katingan telah terpenuhi dan terjamin. 2. Hambatan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Kabupaten Katingan: (a) Hambatan pada tahap penyidikan yaitu kendala sarana, yang berupa keterbatasan fasilitas (tempat penahanan); dan Kendala teknis dalam penyidikan. (b) Hambatan pada tahap penuntutan yaitu saat ini Kejaksaan Negeri Katingan belum memiliki Jaksa Penuntut Umum yang khusus dalam menangani penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang masih digolongkan sebagai anak di bawah umur. Ini merupakan salah satu hambatan bagi Kejaksaan Negeri Katingan dalam melaksanakan proses penuntutan terhadap anak tersebut. Akibatkan, pola perlakuan seringkali disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa. (c) Penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada saat proses pemeriksaan sidang pengadilan adalah belum adanya hakim khusus anak yang menangani perkara anak-anak pelaku tindak pidana. (d) Hambatan pada tahap pemasyarakatan yaitu belum adanya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak baik di Kabupaten Katingan maupun di Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah. Karena kabupaten Katingan merupakan kabupaten baru hasil pemekaran, maka sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemasyarakatan juga belum memadai. Sampai saat ini anak didik pemasyarakatan masih bercampur dengan napi dewasa di Lapas umum. Dikhawatirkan, jika tidak segera dipindahkan ke Lapas anak, mereka mudah dieksploitasi dan terpengaruh perilaku negatif napi dewasa.
English Abstract
In the juvenile justice system, which is related to some elements of the unit, including: Investigators Children, Children prosecutor, judge and clerk Kids Child Penitentiary. Juvenile Justice is executing judicial authority is in the general court the duty and authority to examine, decide and resolve cases of children as defined in the Juvenile Court Act. In other words, Investigator Son, Prosecutor Child, Child Justice and Children Correctional Officer is a unity that is included in a system known as the Children Criminal Justice System (Juvenile Justice System), aims to tackle child delinquency as well as expected to provide protection to children who have problems with the law. One form of protection is given to children who are particularly vulnerable to engage or be involved in delinquency or misconduct is a "special protection" against children in conflict with the law (ABH). ABH involving children in the legal process, through a special court (the formal justice system) based on the Juvenile Court Law. Departing from the above background, on this occasion the authors focus on two legal issues is to analyze the legal protection of children in conflict with the law in the legal process, particularly in jurisdictions Katingan and obstacles in the implementation of the legal protection. With the existence of this study, the authors expect legal protection as one form of law enforcement for children in conflict with the law in Katingan can be realized. So that the fulfillment of legal certainty, justice and kemanfatan for children as criminals. Referring to the background of the problem and in an effort to answer the legal issues in the formulation of this problem, the authors use type of empirical legal research. Activities to support the empirical study, it is used in legal writing even this approach, namely: socio-juridical. From the results of research and analysis by the author on the legal issues in this thesis, it is obtained the following answer: 1. Based on the research and observations of writer, children in conflict with the law (criminal) in Katingan have handled it pretty well, especially when theyre in the judicial process at all stages of the examination (investigation, prosecution, trial and execution of correctional examination in prison). The treatment of children held humanely in accordance with the dignity and the rights of children, So that legal protection for children in Katingan fulfilled and guaranteed. 2. Barriers legal protection for child offenders in the implementation of the juvenile justice system in jurisdictions Katingan: (a) Barriers at the stage of investigation, namely constraint means, in the form of limited facilities (detention), and technical constraints in the investigation. (b) Barriers at the prosecution stage today Katingan State Attorney General does not have a special prosecutor to handle the prosecution of criminals who are still classed as minors. This is one of the obstacles for the State Attorney prosecuting Katingan in carrying out the process of the child. Causes the, the pattern of treatment is often equated with adult criminals. (c) Obstacles in providing legal protection for criminal child during the examination process is the absence of the trial court special judge to handle cases child children criminals. (d) Barriers on the stage that is the lack of correctional Correctional Institute at Childrens well Katingan and in Palangkaraya city as the capital of Central Kalimantan. Because the district Katingan a new district of the division, the facilities and infrastructure associated with the implementation of stewardship is inadequate. Until now students penal still mixed with adult inmates in public prisons. It is feared that, if not immediately transferred to the prison children, they are easily exploited and negatively affected the behavior of adult inmates.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.03/RAK/p/041309301 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.03 Offenders |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 11 Apr 2014 09:43 |
| Last Modified: | 11 Apr 2014 09:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156301 |
Actions (login required)
 |
View Item |