Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia.

Ariyanto, Yading (2015) Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini membahas tentang Hak jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dalam perspektif keadilan hukum di Indonesia. Peninjauan kembali yang ajukan oleh jaksa penuntut umum banyak menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi, ahli hukm dan Lembaga Swadaya Masyarakat ada yang mengatakan bahwa jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan ada yang mengatakan juga bahwa jaksa tidak mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan apa dasar hukum Mahkamah Agung merima peninjauan kembali dari penuntut umum. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum terakhir setelah dilakukan upaya hukum biasa banding dan upaya hukum kasasi, pengaturan mengenai peninjauan kembali (PK) terdapat dalam pasal 263 sampai 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Seperti dijelaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP Yaitu. 1). Permintaan peninjaun kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan saja. 2). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3). Peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahliwarisnya. Salah satu masalah yang hukum akhir-akhir ini adalah pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum (JPU) menimbulkan pro dan kontra atau polemik dan pendapat kontroversial baik dikalangan akademisi, pejabat penegak hukum dan para ahli hukum (khususnya ahli hukum pidana), sebagain diantaranya mengatakan yang boleh mengajukan peninjaun kembali yaitu terpidana atau ahliwarisnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP , dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan yang boleh mengajukan peninjauan kembali yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan adanya dualisme pemahaman dan pendapat tersebut akan menimbulkan ketidak adilan dan pastian hukum bagi para pihak khususnya terpidana dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan tetapi dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa mengajukan upaya hukum peninjaun kembali misalnya, dalam kasus pertama kali yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu kasusnya Muchtar Pakpahan pada tanggal 25 Oktober tahun 1996 dengan No. 55/PK/Pid/1996, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjaun kembali dengan terdakwa Muchtar Pakpahan yang merupakan aktivis buruh kala itu. Dalam hal ini tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Muchtar Pakpahan yaitu. “melakukan tindak pidana penghasutan dan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut”. Apa bila kita membaca dan difahami secara utuh dan tidak ditafsirkan secara sepotong-potong isi pasal 263 KUHAP, sampai sekarang ini masih ada sementara pihak yang berpendapat bahwa yang berhak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahliwarisnya, sedangkan pihak jaksa penuntut umum yang nota bene mewakili masyarakat dan korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan PK. Pendapat tersebut selain terasa tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran pasal 263 KUHAP secara utuh dan objektif.Berdasarkan bunyi pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwaris. Akan tetapi berdasarkan “pasal 263 ayat (3) KUHAP” iii 3 ternyata selain “terpidana” atau “ahliwaris” masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kemabali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah jaksa penuntut umum, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan inckracht yang dalam diktumnya atau bunyinya menyatakan “perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Pasal 263 KUHAP yang terdiri dari tiga ayat tersebut dibaca secara utuh dan objektif maka dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai rasa keadilan dan hak asasi manusia, baik HAM yang dimiliki terpidana atau ahliwarisnya maupun HAM yang dimiliki korban kejahatan atau pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam proses yang mewakili oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk lebih memperkuat rumusan pasal 263 ayat (3) KUHAP perlu dibandingakan dengan dengan perumusan pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer. Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi “Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK) Kata kunci: Peninjauan kembali, Hak jaksa penuntut umum, Mahkamah Agung.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/345.012 62/ARI/h/2015/041507967
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.01 Criminal courts
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 05 Nov 2015 10:30
Last Modified: 05 Nov 2015 10:30
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156276
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item