Setianto, Himawan (2013) Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Dibidang Pertambangan Pada Tahap Penuntutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Miranda Priciple, merupakan hak-hak konstitusional dari terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.Miranda Rule tepatnyaMiranda Principle merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Tujuan penyusunan kebijakan Bantuan Hukum juga merupakan jaminan terpenuhinya hak bagi fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan; mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum: menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bertitik tolak dari fenomana di atas, menjadi suatu yang menarik untuk dianalisis dari aspek hukum, apakah bantuan hukum sudah benar-benar diberikan pada pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa dalam menghadapi proses hukum. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua warga Negara Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum tersebut. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa serta jumlah penduduk miskin yang mencapai 32 juta jiwa serta wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu masih jauh dari tingkat yang ideal. Secara kuantitatif, rasio antara advokat dan jumlah penduduk Indonesia saat ini masih sangat timpang. Secara umum fenomena bantuan hukum di Indonesia dengan melihat realitas yang ada juga tidak jauh berbeda sebagaimana terjadi di Kabupaten Katingan. Pada kasus-kasus tertentu tidak jarang terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, padahal secara aturan mereka berhak mendapatkan penasehat hukum untuk mendampinginya dalam menghadapi kasus tersebut. Seperti pada perkara tindak pidana pertambangan yang sedang meningkat terjadi di Kabupaten Katingan. Merujuk pada latar belakang masalah dan dalam upaya menjawab isu hukum dalam rumusan masalah ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Guna menunjang kegiatan penelitian yang bersifat empiris tersebut, maka dalam penulisan hukum inipun digunakan metode pendekatan, yaitu: yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Di wilayah hukum Kabupaten Katingan, pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pertambangan pada proses penuntutan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat penulis sajikan data bahwa ternyata 100% responden mengaku tidak didampingi penasehat hukum. Hal ini dikarena pelaku tidak diberitahukan haknya oleh penuntut umum (berdasarkan data di atas, 60 responden mengaku tidak diberitahukan dan 40% mengaku tidak diberitahukan). Atas kondisi demikian, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor intern (dari terdakwa sendiri) dan faktor ekstern yang menjadi penyebab tidak semua terdakwa di dampingi penga ara atau pembela dalam proses pemeriksaan. 2. Dengan tidak adanya pendampingan bantuan hukum oleh pengacara atau advokat yang mendampingi terdakwa dalam tahap penuntutan Pengaruhnya bagi terdakwa adalah bahwa hak-hak terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum tidak ada atau tidak didapatkan, sehingga akan merugikan hak-hak terdakwa. Tidak didampinginya terdakwa pada tahap penuntutan tentu berpengaruh bagi pelaksanaan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses penuntutan, baik itu dalam hal kebebasan terdakwa memberikan keterangan kepada penuntut umum serta perlakuan penuntut umum terhadap terdakwa.
English Abstract
Miranda priciple, a constitutional rights of the accused, including the right not to answer the questions concerned officials in the criminal justice process and the right to be accompanied or represented since the General Counsel of the investigation up to and / or in all levels of the process peradilan.Miranda tepatnyaMiranda Rule Principle constitutional rights that are universal in almost all countries based on the law. Legal Aid policy objectives is also a guarantee for the fulfillment of the rights of the poor to gain access to justice, both within and outside the judicial process; realize the constitutional rights of citizens in accordance with the principle of equality before the law: ensuring sound implementation of legal aid implemented uniformly across territory of the Republic of Indonesia, and to realize an effective judiciary, efficient, and accountable. Based on the above Unexplained, became an attractive for analysis of the legal aspects, whether legal aid is actually given to criminal defendants in this case in the face of legal proceedings. Empirical evidence indicates that not all Indonesian citizens enjoy the legal aid. Given the size of Indonesias population of 220 million people and the number of poor to 32 million people, and such a vast territory of Indonesia, access to justice for those who are poor or can not afford the level is still far from ideal. Quantitatively, the ratio between the advocates and the population of Indonesia is still very lame. In general phenomenon in the Indonesian legal aid to see the reality that there is also not much different as in Katingan. In the specific cases not infrequently accompanied defendant attorneys, but the rules they are entitled to legal counsel for him on the face of the case. As in criminal cases on the rise of mining occurred in Katingan. Referring to the background of the problem and in an effort to answer the legal issues in the formulation of this problem, the authors use type of empirical legal research. Activities to support the empirical study, it is used in legal writing even this approach, namely: socio-juridical. From the results of research and analysis by the author on the legal issues in this thesis, it is obtained the following answer: 1. Right of the Accused to Obtain legal aid at the level of investigation as stipulated in Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation not fully applied by police Investigators at the Police Resort Palangkaraya. This can be seen in the results table spread some questionnaires that have been the author created. The provisions of Article 54, 55, 56 and 114 Criminal Procedure Code is a uarantee of legal protection for the suspect / defendant to Obtain legal aid implementation must be met in an investigation process. As a condition roomates is imperative, neglect or violation of these rights may result in the invalidity of the examination process has been conducted on the suspect or the Accused. If this turns out to the case as Public Prosecutor (PP) keep asking the prosecution to the court, the court shall declare in its decision the Prosecutor demands unacceptable. 2. In the absence of legal aid assistance by a lawyer or lawyers who assist the defendant in the prosecution stage effect for the defendant is that the rights of the accused in obtaining legal aid does not exist or can not be found, so it would be detrimental to the rights of the accused. Not didampi ginya defendant in the prosecution stage would affect the implementation of thefulfillment of the rights of the accused in the prosecution process, be it in terms of freedom of the defendant to provide information to the public prosecutor and the prosecutor general treatment of the defendant.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.01/SET/b/041401559 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.01 Criminal courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 04 Jun 2014 14:12 |
| Last Modified: | 04 Jun 2014 14:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156275 |
Actions (login required)
 |
View Item |