Ana, Hadiatul (2011) Pelaksanaan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Alokasi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah Untuk mengetahui kesiapan Propinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan amanat pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 di Propinsi Kalimantan Tengah, dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 di Propinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Program dan kegiatan pembangunan pendidikan provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan mulai tahun 2005/2006 s.d. 2008/2009 rnempunyai dampak dan manfaat yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Pengembangan untuk tahun-tahun berikutnya sebagaimana Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2005-2010 dan Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian target mailstone renstra 2005-2010 serta Upaya Peningkatan kedepannya mengingat angaran APBD Tahun 2011 sudah 20 Persen untuk alokasi anggaran Pendidikan. Faktor penghambat Pelaksanaan Anggaran 20 APBD untuk pendidikan adalah belum semua pihak terkait memahami Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahan-perubahannya, selain itu DPA dan Khususnya DIPA sering diterima tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi capaian kinerja, SKPD belum siap dan kurang matang perencanaannya sehingga pengunaan anggaran terkesan kurang efektif dan optimal. kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga kegiatan kurang sinergis, kurang tepat sasaran terutama antara Provinsi dan kabupaten, belum terwujudnya transparasi dan akuntabilitas penggunaan angaran pendidikan dibeberapa sektor, belum siapnya lembaga tingkat satuan pendidikan untuk mengelola secara baik dan benar, dan RAPBS tingkat satuan pendidikan masih banyak yang tumpang tindih antara APBD dan BOS yang bersumber dari APBN. Faktor pendukung pelaksanaan Anggaran 20 Persen dari APBD untuk pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah ditandai komitmen Kepala Daerah mencamtumkan peningkatan kualitas SDM dalam RPJMD (Misi Kedua) yang nantinya dapat diharapkan ditunjang dengan peningkatan pendanaan, Visi dan Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkomitmen untuk membenahi dunia pendidikan, adanya RPJMD masing-masing kabupaten di Lingkungan Pemprov Kalteng sebagai arah dan tujuan pembangunan, adanya lembaga yang eksis menangani di bidang pendidikan dan adanya lembaga tingkat satuan pendidikan, adanya semangat pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Tengah, menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di Kalimantan Tengah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan sosialisasi kepada semua aparatur yang menangani bidang pendidikan agar benar-benar tahu tugas dan fungsinya, perlunya latihan peningkatan kinerja aparat yang menangani langsung anggara pendidikan, dan perlunya peningkatan SDM aparatur yang menangani langsung di bidang pendidikan, koordinasi yang baik antar stakeholder dan instansi terkait dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merumuskan anggaran pendidikan harus bekerjama dengan baik dan terus ditingkatkan
English Abstract
The purpose of this thesis research is to know the readiness of Central Kalimantan Province in implementing the mandate of Article 31 paragraph (4) Constitution NRI, 1945, To know and analyze the factors which have obstructed and supporting the implementation of Article 31 Paragraph (4) Constitution NRI 1945 in Kalimantan middle, and To know and analyze the efforts made in implementing Article 31 Paragraph (4) Constitution NRI, 1945 in Central Kalimantan Province. The results of this study found that educational programs and development activities carried out in Central Kalimantan province starting in 2005/2006 sd 2008/2009 rnempunyai impacts and benefits are very significant to improving the quality of human resources in Central Kalimantan. Development for subsequent years as the Vision of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan in 2005-2010 and the success of educational development in Central Kalimantan during the 4 (four) years can be seen from the achievements of targets mailstone 2005-2010 strategic plan and future efforts to remember angaran Improvement Budget Year 2011 was 20 percent budget allocation for education. Inhibiting factor 20 Budget Implementation Budget for education is not all parties involved understand the regulation No.54 of 2010 on the implementation of the procurement of goods / services and changes of government, besides DPA and especially DIPA often not timely received thus affecting the achievement of performance, yet SKPD prepared and less mature, so the use of budget planning seem less effective and optimal. lack of coordination and synergy in the planning and implementation, thus less synergistic activities, less on target, especially between provincial and district levels, yet the realization of transparency and accountability in the use of educational angaran in some sectors, institutions unprepared to manage the level of the education is good and right, and the budget level education units are still a lot of overlap between the budget and the BOS are sourced from the state budget. Factors supporting the implementation of Articles 20 Percent of budget for education in the province of Central Kalimantan is the commitment of the Regional Head mencamtumkan marked improvement in the quality of human resources RPJMD (Mission Two) that can later be expected to be supported with increased funding, vision and mission of the regional and deputy regional head who is committed to fix the education world, the RPJMD each district in Central Kalimantan provincial government as the environment and development objectives, the institutions that exist to handle in the field of education and the level of the education institutions, the spirit of the Central Kalimantan provincial government and communities to promote education in Central Kalimantan towards the realization of the vision and mission of education in Central Kalimantan in accordance with local medium-term development plan (RPJMD). Efforts are made is the need for dissemination to all personnel who deal with education in order to really know their duties and functions, the need for exercise performance enhancement anggara officials who deal directly with education, and the need to increase human resource personnel who deal directly in the field of education, good coordination between stakeholders and relevant agencies with the Local Government Budget Team (TAPD) in formulating the budget for education should be bekerjama well and continue to be improved.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.07/ANA/p/041104109 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Nov 2011 13:08 |
| Last Modified: | 21 Nov 2011 13:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156266 |
Actions (login required)
 |
View Item |