Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Penjara terhadap Perkara Tindak Pidana Pornografi (Studi di Pengadilan Negeri Palangka Raya)

Pembika, AlfonsusIndra (2011) Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Penjara terhadap Perkara Tindak Pidana Pornografi (Studi di Pengadilan Negeri Palangka Raya). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan lahirnya berbagai macam pesawat komunikasi. Sehingga berdampak kepada dinamika berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan di dalam masyarakat. Hal ini tentunya menunjukan bahwa penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Namun demikian, kecanggihan teknologi dari berbagai macam pesawat komunikasi tidak selalu membawa dampak positif dalam mewarnai dinamika berinteraksi di masyarakat. Permasalahan bahkan selalu muncul, disaat perkembangan teknologi dari berbagai macam pesawat komunikasi sampai saat ini belum diiringi dengan kesiapan mental masyarakat yang sepenuhnya baik, baik secara spiritual maupun intelektual dalam menerima kemajuan teknologi komunikasi tersebut. Sehingga dari kemajuan teknologi komunikasi tersebut justru memicu suburnya kejahatan pornografi. Lahirnya undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tentang Pornografi membawa konsekuensi bagi pemerintah melalui lembaga peradilan untuk turut serta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pornografi. Dengan demikian, maka hakim pun secara otomatis mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pornografi melalui putusannya. Penelitian ini berupaya mendapatkan dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pornografi serta memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan : 1) Apa jenis penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana pornografi dan tujuan pemidanaannya? 2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi? Penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis hasil analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai jenis penjatuhan sanksi pidana dan dasar-dasar pertimbangan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu statute aproach, case approach dan conseptual approach. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan teori pemidanaan gabungan. Jenis bahan hukum yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan pustaka berupa buku-buku literatur pakar hukum yang terkait dengan kajian penelitian ini serta wawancara dengan nara sumber hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai data pendukung, dan bahan hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia dan berbagai literatur bahasa pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa a) Dalam putusan hakim pengadilan negeri Palangka Raya terhadap para terdakwa tindak pidana pornografi, jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara dan pidana denda dengan sistem perumusan kumulatif-alternatif dan tunggal sehingga terdapat disparitas jenis sistem perumusan sanksi serta bobot sanksi pidananya; b) Bobot sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa dan tidak untuk mencapai tujuan pemidanaan sepenuhnya yaitu pembinaan. Sedangkan bobot sanksi pidana denda dalam jumlah nominal yang tinggi hanya bertujuan untuk menakut-nakuti (afschrikking); c) Dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pornografi didasarkan pada fakta-fakta materiil yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi; d) Dasar-dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan dari terdakwa sendiri. Selanjutnya diantara beberapa dasar pertimbangan hokum dalam dua putusan hakim tersebut juga terdapat disparitas dari beberapa dasar pertimbangan hukum.

English Abstract

Sophisticated of information and communication technology is attributed by arising some communication instruments. So it gives impact to dynamic of interaction, communication, and relation within global community. This showed that using information and communication technology instrument has been changing people life style and developed in new life setting with encouraging changing of social, economy, cultural, defences, security and law enforcement. However, technology sophisticated from various communication instrument types is not always bringing positive impact in effecting dynamic interacted within community. Even, the problems are always arising, when technology development from some communications instruments until now have not been balanced by readiness of people mental that totally good, both spiritually or intellectual in receiving the communication technology progression. So, the communication technology progress could be triggering the prosperous of pornography crime. The arising of Indonesian Republic Act in Number 44 about Pornography brings consequences for the government trough judicature institution to participate in overcoming criminal case of pornography. Thus, the judges automatically have responsibility in overcoming criminal case of pornography by their decision. This research is attempting to get and analyze judge decision of Palangka Raya Court of First Instance in overcoming criminal case of pornography with obtaining answer for the formulated problems: 1) what kind of giving criminal sanction in judges decision for criminal case of pornography and what about aiming of their sending to jail? 2) What is the ratio decidendi of law of judges in criminal case of pornography? The research describes systematically of analysis result for judges decisions at Court Palangka Raya of First Instance on giving criminal sanction and ratio decidendi of law by using normative juridical approach –statue approach, case approach and conceptual approach. The used theory is authentication theory based on statue negatively and Collaboration Convert Theory. Law material used in this research is regulation, as secondary law material, such as library material as like literature related with this study and interview with judges at Court Palangka Raya of First Instance as encouragement data, and tertiary law material, such as dictionary, encyclopaedia and some encourager languages literature. Result research showed that a) In judges decision of Court Palangka Raya of First Instance for defendant of pornography crime, type of criminal sanction given by judge is jail criminal and fine criminal by alternative-commulative formulation and single, so there is disparity of sanction formulation system type with its criminal sanction weight; b) Jail criminal sanction weight given to defendant is only to fulfil justice sense for defendant and not to achieve totaly of criminal aim, that is an education. While fine criminal sanction weight in high nominal is only aimed to make fear (afschrikking); c) Ration decidendi of law of judges at Court Palangka Raya of First Instance in their decision for criminal case of pornography crime are based on material fact obtained from witness explaining and evidence material related with pornography crime; ; d) Ratio decidendi of law of judges in more focused decision in proofing defendant action and conditions from defendant him/herself. Furthermore, among various ratio of decidendies of law in the two decision judges are also exist disparity of ratio decidendi of law.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.054 7/PEM/d/041101652
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 27 Apr 2011 17:00
Last Modified: 27 Apr 2011 17:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156265
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item