Analisis Efektivitas Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas Di Kawasan Asean

Yo`el, SiciliyaMardian (2016) Analisis Efektivitas Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas Di Kawasan Asean. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pencemaran asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir disetiap musim kemarau di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pencemaran asap lintas batas ini dianggap sebagai masalah bersama negara-negara di ASEAN. Akibat lain dari pencemaran ini adalah timbulnya ketegangan diplomatik antara Indonesia sebagai negara pencemar dengan negara-negara lain yang tercemar. Untuk mengatasi masalah tersebut, ASEAN kemudian menyusun regulasi mengenai pencemaran asap lintas batas melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang mulai efektif berlaku sejak tahun 2003 dan telah diratifikasi semua anggota ASEAN pada 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas AATHP dalam hukum nasional yang mengatur tentang pencemaran asap lintas batas di negara anggota ASEAN dan penegakan hukum AATHP pada proses penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh pencemaran asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AATHP ternyata tidak bisa berlaku dengan efektif dalam implementasinya pada hukum nasional. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yakni tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan AATHP, tingkat kepatuhan para pihak yang rendah, dan pihak ketiga yang diberi delegasi kewenangan untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan AATHP masih belum terbentuk. Ketidakefektifan AATHP juga ditunjukkan dengan ketiadaan perubahan perilaku dan perubahan lingkungan menjadi lebih baik setelah AATHP dibentuk. AATHP juga tidak efektif dalam penyelesaikan sengketa akibat pencemaran asap di ASEAN karena dalam AATHP tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan AATHP dan pihak ketiga (ASEAN Centre) yang diberi delegasi kewenangan untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan AATHP masih belum terbentuk. Meskipun demikian, berdasarkan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan internasional baik international responsibility maupun international liability, negara pencemar tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada negara lain atas pencemaran yang berasal dari negara tersebut.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.046/YOE/a/2016/041611093
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 17 Jan 2017 09:23
Last Modified: 17 Jan 2017 09:23
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156263
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item