Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Pencemaran Air Diakibatkan oleh Pembuangan Oli Bekas di Ba

Maryah, Dewi (2012) Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Pencemaran Air Diakibatkan oleh Pembuangan Oli Bekas di Ba. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kota Samarinda merupakan kota yang memiliki keragaman aktivitas mata pencaharian salah satunya aktivitas/profesi di sekitar perairan bantaran Sungai Mahakam, dikenal dengan usaha kapal tambangan (kapal klotok/kapal tambangan sebagai sarana penyeberangan sungai Mahakam), selain itu juga dikenal dengan pengusaha kapal pengangkut baik pengangkut pasir maupun pengangkut batu bara. Limbah oli mesin yang berasal dari kapal tersebut di buang secara langsung ke permukaan sungai. Oli tersebut adalah salah satu jenis limbah B3 yang seharusnya memiliki izin pengelolaan dan penanganan khusus. Dalam pengawasan Perda kota Samarinda atau instansi-instansi terkait seperti Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakan setiap perda kota yang diterbitkan oleh walikota akan tetapi tindak pencemaran lingkungan atas pelanggaran Perda Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dilakukan oleh beberapa pemilik usaha dan/atau kegiatan kapal tidak diketahui oleh Pemkot karena tinjauan pihak satpol PP tidak menjangkau hal tersebut dengan kata lain kurangnya pengawasan yang pada akhirnya menyebabkan pengawasan penerapan (implementasi) tidak terlaksana dengan baik. Pihak BLH (Badan Lingkungan Hidup) melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat luas untuk mensosialisasikan perda lingkungan namun hasilnya nihil. Dari hasil penelitian, ditemukan keterangan bahwa hampir semua pemilik usaha kapal pengangkut tidak memiliki izin usaha dan izin pengelolaan limbah seperti yang diatur dalam undang-undang, sehingga pihak pengawas penegakan hukum mengalami kesulitan untuk menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana yang disarankan dalam hukum lingkungan. Izin usaha angkutan kapal tersebut diterbitkan oleh instansi dinas Perhubungan, yang berkerjasama dengan instansi dinas BLH yang menguji apakah kapal-kapal dan sistem pengelolaan limbah yang digunakan ramah lingkungan, maka izin pun dapat diterbitkan. Lembaga pengawasan yakni Satpol PP semestinya melakukan razia atas kepemilikan ijin usaha kapal tersebut dengan tujuan agar Perda Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tersebut dapat terlaksana secara efektif. Dari hasil penelitian Tesis ini, penulis menarik kesimpulan bahwasanya lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Perda tersebut tidak efektif. Kurangnya koordinasi antara dinas atau instansi terkait dan minimnya fasilitas untuk menjangkau lokasi pecemaran tersebut, serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat tentang arti penting ramah lingkungan menjadi hal penting untuk penegakan perda Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tersebut. Sebagaimana pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai efektivitas hukum dalam sistem hukum ( legal system ) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari: hukum itu sendiri, struktur hukum (instansi terkait), serta budaya (masyarakat), bila ketiga unsur tersebut dapat berjalan dengan baik maka peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dan tertib.

English Abstract

Samarinda Municipality is a city which has a diversity of livelihood activities. One of the activities/professions can be found around the Mahakam Riparian, known as “kapal tambangan” or ferry boats activities (these klotok boat/fery boats function as a means of crossing the river Mahakam). In addition, there also some business activities in hauling services, including sand and coal hauling services. The wastes in the form of used lubricant oil released from the boats are directly disposed into the river. The used lubricant oil is one of B3 waste which should have a permit for special treatment and management. In relation to the supervision of local regulation, the government of Samarinda Municipality or other relevant institutions, such as civil police force units are responsible for enforcing every regulation issued by the city Mayor. However, environmental pollution actions which infringe the local regulation of Samarinda Municipality Number 30 Year 2003 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control remain to be done by the owners of the ship and these actions are not known by the government because the civil police officers do not reach the issue. In other words, there is a lack of supervision which leads to the ineffective implementation. The Environmental Agency (Badan Lingkungan Hidup) has attempted to approach the community to disseminate the local regulation concerning the environment, but it does not give satisfactory result. The result of the research revealed that almost all of the owners of the hauling ships do not have any business permits and waste management permits as what is regulated by the law. As a result, the supervisors as law enforcers found it difficult to give administrative sanctions as what is stated in the environmental law. Business licenses for operating hauling ships are issued by the Transportation Service Office, in collaboration with Environmental Agency (BLH) by testing whether the ships and their waste management systems were environmentally-friendly. Only by meeting this requirement, the licenses may be issued. Supervisory Institutions like Civil Police Units should inspect whether the activities here licenses or not to make sure that the Local Government of Samarinda Municipality Number 30 Year 2003 is effectively implemented. Based on the result of this research, the writer concludes that weak supervision becomes one of the main factors that make the local regulation is not effectively implemented. The lack of coordination among relevant institutions and the limited number of facilities to reach the location of the pollution, and the lack of community awareness concerning the important meaning of environmentally-friendly become an important aspect in enforcing the local regulations Number 30 Year 2003. Another opinion from Laurence M. Friedman stating that law effectiveness and legal system is a set of law which consist of the law itself, the structure of the law (relevant institutions), and culture (of community). If the three elements are able to run well, that the law can be applied effectively and orderly.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.046 343/MAR/p/041204132
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 12 Dec 2012 16:25
Last Modified: 12 Dec 2012 16:25
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156260
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item