Kondamaru, InocentiusCelinoty (2011) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Udara Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini termasuk juga melindungi hak setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, dan salah satu hak yang harus dilindungi yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak azasi warga negara Indonesia. Udara merupakan sumber daya alam merupakan karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara untuk kelangsungan hidup di bumi ini. Pembakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab pencemaran udara sehingga menimbulkan asap tebal yang terjadi di pulau kalimantan yang menyebabkan terjadinya kabut asap itu juga sampai tersebar di negara tetangga seperti malaysia, Singapura, Brunai Darusalam yang sangat merugikan dari segi kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hubungan Internasional dan lain sebagainya. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan ambien udara tidak dapat memenuhi fungsinya. Dalam tesis ini mempunyai rumusan dan batasan masalah adalah bagaimanakah aspek hukum pencemaran udara sebagai akibat dari pembakaran hutan dan atau lahan dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang berbadan hukum atau yang memiliki izin usaha yang kegiatan usahanya mengakibatkan pencemaran udara. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (metode pendekatan perundang-undangan) yaitu metode pendekatan yang menelaah beberapa asas-asas, kaidah-kaidah, pasal-pasal atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum pencemaran udara ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pembahasan tesis ini membahas mengenai aspek hukum pencemaran udara dan pertanggungjawanan pidana terhadap para pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Udara yang dikatakan tercemar apabila sudah melebihi baku mutu yang ditetapkan, sehingga terjadi perubahan kualitas udara dari normal tidak menjadi normal, sehingga udara tersebut telah tercemar. Dan akibat hukum bagi pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi pidana, karena sanksi tersebut membawa konsekuensi bagi pelakunya sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan dari tesis ini adalah akibat hukum bagi pelaku pencemaran udara dapat dikenakan sanksi pidana bermaksud agar pelaku menjadi jera dan memberikan pendidikan untuk semua orang. Saran dari dari penulisan tesis ini adalah koordinasi antara instansi pemerintah terkait perlu ditingkatkan, terutama mengantisipasi turunnya kualitas udara khususnya di Kalimantan Tengah. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang jelas mengenai penanganan kabut asap atau pencemaran udara terutama yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan atau lahan. Meningkatkan penerapan sanksi hukum dan meningkatkan pengawasan atas perizinan lahan yang telah diterbitkan.
English Abstract
As it were we know that one of state aim that exist in Constitution Uncovering 1945 4th paragraphs, which is protects whole indonesian nation and all tumpah Indonesia blood. In this case included also protect rights each Indonesia citizen without but, and one of rights who shall be protected which is rights to get good and healthy environment one constitutes Indonesian citizen human right. Air constitutes natural resources constitute Gods grant from above and godsend That Esa Mighty that shall be looked after and to be petted for viability at earths it. Forest burn and or farm constitutes one of sacrilege cause air causing fumes thick one be become by island Kalimantan that cause its happening smog it also until spread at neighbouring state as malaysian as, Singapore, So Brunai Darusalam adverse from health facet, economy, cultural social, International relationship and other as it. Air sacrilege is its input or to be inserted its substance, energy, and or other component into air ambien by man activity, so ambiens air quality goes down to get to causative particular zoom ambien airs cant accomplish its function. In this thesis have formula and problem limitation is how aspect sentence consequent air sacrilege from forest burn and or farm and effect law for going effort agent business activity which gets legal body or one have effort permit that its business activity beget air sacrilege. In this thesis writing utilize normatifs judicial formality approximate methods (legislation approximate methods) which is approximate methods which study severally grounds, methods, sections or rules in legislation regulation that gets bearing with adulterating jurisdictional aspect air being sighted from Law No. 32 Years 2009 About protection and Environment Managements. Under consideration this thesis works through to hit aspect air adulterating law and pidanas accountability to agents impairment and or environment sacrilege. Air say so begrimed if has exceeded specified quality standard, so quality change happening airs from not normal become normal, so that air have begrimed. And effect law for sacrilege agent can put on pidanas sanction, since that sanction take in consequence for its agent as shaped as from conduct contempts of court and evoke pidanas accountability. Conclusion from this thesis is effect sentence to divide sacrilege agent airs to get put on by pidanas sanction intends that agent becomes intimidated and give education for everyone. Tips from this thesis writing is coordination among government institution concerning needs improved, particularly anticipates descent of air quality in particular at Kalimantan Intermediates. Government advisabling to issue clear policy about smog handle or air sacrilege especially that because of forest burn and or farm. Increasing sanction implement sentences and increase observation on about permit farm already been published.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.046 342/KON/p/041200924 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 11 Jul 2012 11:27 |
| Last Modified: | 11 Jul 2012 11:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156258 |
Actions (login required)
 |
View Item |