Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan Emas PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kab. Halmahera Utara

Rada, ArisaMurni (2012) Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan Emas PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kab. Halmahera Utara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan tesis ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan Emas PT.Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kab.Halmahera Utara. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya lingkungan merupakan objek vital yang patut dilindungi demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Aktifitas pertambangan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dan masyarakat sepatutnya mendatangkan kontribusi positif dan dalam pengelolaannya mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dewasa ini, Krisis lingkungan yang terjadi baik dalam skala nasional maupun global, sudah sampai pada tahap serius dan mengancam kehidupan. Salah satu indikator kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami, seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kuantitas dan kualitas) yang berakibat terjadinya kasus kelaparan di beberapa wilayah negara. Tak terkecuali fenomena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Teluk kao tempat beroperasi perusahaan pertambangan PT. NHM di kabupaten Halmahera Utara yang mengundang keprihatinan, resistensi serta gejolak dari komunitas disana dan LSM lokal untuk melakukan advokasi. Padahal Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungannya melalui UUPPLH dan UU Minerba. Adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi rill di lapangan. Permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini adalah apa bentuk kerugian yang dialami korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan Emas PT. NHM di kab. Halmahera Utara, apa wujud perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang diberikan oleh Pemda dan Perusahan pertambangan Emas PT. NHM, serta bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik dengan pendekatan yuridis-sosialkultural. Lokasi penelitian berada di wilayah kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung didapat di lapangan baik berupa hasil wawancara ( interview ) langsung maupun dari hasil pengamatan di lapangan (observasi) sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa “produk hukum dalam hal ini produk perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, hasil penulisan, laporan penulisan, buku-buku dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara ( overted interview ) dan observasi (overted observation). Populasi dalam penelitian ini berada di lima desa ring 1 wilayah pertambangan PT. NHM masing desa memiliki 5 orang responden, kemudian dikombain dengan responden dari PT. NHM, BLHD, Dinas pertambangan dan Energy, Polres, DPRD dan WALHI Malut. Teknik analis data yang dipakai adalah teknik deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) Selama beroperasi di Halmahera Utara telah memberikan kontribusi positif pada pada peningkatan PAD. Namun di sisi lain, keberadaannya mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami warga lokal. Kerugian-kerugian tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek, yakni kerugian dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. PT. NHM telah berkomitment untuk selalu mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan (continual improvement) guna memenuhi kriteria standar terbaik. Pada kenyataannya, PT. NHM telah lalai menjalankan tanggungjawab kepada warga lokal yang menderita kerugian. Ironisnya, laju pembangunan di Halmahera Utara tidak sinerjik dengan upaya nyata Pemda tersebut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang menderita kerugian akibat aktifitas pertambangan. Pada tataran normatif, UUPPLH telah mendelesaikan tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat). Hubungan kemitraan yang dijalankan berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik agar tidak bias dari konsep perlindungan dan pencegahan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Penulis berpendapat, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sejumlah pasal dalam UUPPLH yang masih mengandung disparitas sehingga menghambat terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta perlunya penegasan dalam UUPPLH terkait keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tahap perizinan dan tahap pelaksanaan izin. Pada tataran implementatif, realisasi sejumlah tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam UUPPLH sangat diharapkan. Secara preventif, instrumen perizinan khususnya dalam bidang lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang kuat. Aspek pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan merupakan langkah represif yang dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Selanjutnya optimalisasi peran pemerintah daerah (institusi di bidang lingkungan hidup), yang bekerja dalam bingkai good governance dengan memaksimalkan fungsi legislatif di daerah untuk memformulasikan kebijakan (legislasi dan budgeting) dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan berkelanjutan, akan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif disamping, perlunya mengakomodir dan memberdayakan elemen masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi sebagai kontrol publik.

English Abstract

This thesis discusses Law Protection Toward Victims Pollution and/or Destruction of the Environment by Gold Mining Company PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) in North Halmahera. This study conducted by considering several factors: first, the environment is a vital object which should be protected to sustain future generations. Mining activities which directly related to the environment and the society should bring a positive contribution in their management system and lay the principle of sustainable development. Today, the environmental crisis occurred in both national and global scale, has reached the serious stage and life threatening. One of the indicators of environmental damages caused by land degradation is real enough and we have experienced frequently, such as getting bigger and expanding annual floods, erosion, rivers and lakes sedimentation, landslides, scarcity of water (in quantity and quality) which cause famine in some regions of the country. Furthermore, the pollution and/or destruction of the environment in the Kao Gulf where the mining companies PT.NHM operates in North Halmahera regency which invites concerns, resistance and turmoil of the community and the advocates of local NGOs to alleviate the problems. This problem still occurred despite the State has guarantee the legal protection toward the society and the environment through Acts of Environmental Protection and Mining Law. There is a gap between what is expected and the real condition in the field. The problems of this thesis are: what are the losses suffered by the society due to pollution and/or environmental damage caused by PT. NHM gold mining companies in North Halmahera; what forms of legal protection for pollution and/or destruction of the environment victims guaranteed by the Government and PT.NHM Gold Mining Company; and how is the effective construction of legal protection against pollution and/or environmental destruction victims. The researcher used empirical legal study, using social-cultural-juridical approach. This research conducted in North Halmahera of North Maluku province. The primary data in this study were the interview and direct observation in the field, while the secondary data obtained from official documents in the form of "legal product made by competent authorities, the texts, report writing, books and other literatures. The primary data collection conducted through interviews and observation. The population in this study covered five villages of the first ring in the mining area of PT. NHM consisted 5 respondents in each village, then combined with the respondents from PT. NHM, BLHD, Mining and Energy Department, Police Department, Parliament and North Maluku WALHI. Analytical descriptive technique used to analyze the data. It was found that PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), during operations in North Halmahera, has given positive contributions in revenue increase. On the other hand, it presence caused number of losses suffered by local residents. These can be found in several aspects, such as ecology, economic, social and cultural. PT. NHM has committed to promote environmental management in accordance with the existing regulations and to make improvements continually on environmental management to meet the standard criteria. In fact, PT. NHM was negligent to local residents who experienced losses. Ironically, the pace of development in North Halmahera was not aligned with the Government attempts to provide protection against the impacts of mining activities. At the normative level, UUPPLH has mandated duties and authority of each stakeholder (government, business and society). Partnership carried on the duties and authority are expected to run well in order not to bias of the concept of protection and prevention of vandalism and/or environmental contamination. The author argues, is necessary to the review of a number of articles in the UUPPLH which still contain disparities that hinder the protection of society and the environment. And the need to discernment in related UUPPLH community involvement in overseeing the licensing stage and the stage of the permit. At the level of implementatif, the realization of a number of duties and authority of local governments in UUPPLH highly expected. Preventively, especially in the areas of licensing instruments environment must be placed in a strong position. Aspects of monitoring and enforcement of environmental laws are repressive measures needed to achieve effective protection of the law. Further optimization of the role of local government (institutions in the environmental field), which works within the framework of good governance by maximizing the legislative function in the region to formulate policy (legislative and budgeting) and the function of supervising the implementation of national and local government policies in sustainable development, will be able to realize effective legal protection in addition, the need to accommodate and empower elements of society, NGOs and universities as public control.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.046 32/RAD/p/041202539
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 05 Oct 2012 14:03
Last Modified: 05 Oct 2012 14:03
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156257
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item