Implikasi Yuridis Ketersediaan Tenaga Kefarmasian/Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk Memberi Perlindungan kepada Konsumen (Studi di Kota Palangka Raya)

Tamdjidillah, Gusti (2014) Implikasi Yuridis Ketersediaan Tenaga Kefarmasian/Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk Memberi Perlindungan kepada Konsumen (Studi di Kota Palangka Raya). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Obat (sediaan farmasi) adalah komoditi yang sangat berhubungan erat/terkait dalam bidang kesehatan, khususnya dengan pelayanan kefarmasian kepada konsumen/masyarakat. Praktik kefarmasian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, memelihara dan mewujudkan kesehatan di samping itu mengandung risiko yang kontra produktif terhadap kesehatan, seperti cacat fisik, baik sementara atau permanen (penderitaan seumur hidup) bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi ketersediaan tenaga kefarmasian/apoteker dan implikasi serta faktor penyebab/kendala tidak dilaksanakannya tindakan hukum terkait ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pelayanan Kefarmasian terhadap perlindungan konsumen pada apotek-apotek di Kota Palangkaraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum diimplementasikan secara keseluruhan oleh apotek-apotek yang ada di Kota Palangkaraya. Hal tersebut dapat dilihat dari 83 apotek yang ada di Kota Palangkaraya terdapat 57 (lima puluh tujuh) apotek yang pada jam buka apotek tidak dilayani oleh Apoteker Pengelola Apotek atau tidak ada Apoteker pendamping, ketersediaan Apoteker sebagai Apoteker Pengelola Apotek yang dipersyaratkan tidak terpenuhi. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kurangnya jumlah ketersediaan tenaga Apoteker yang ada di Kota Palangkaraya. Secara umum penyebab kekurangan tenaga Apoteker tersebut antara lain: (a) Tidak adanya institusi (belum adanya Fakultas Farmasi) di Kalimantan Tengah, (b) Kurangnya minat dari Apoteker bekerja di Palangkaraya dikarenakan jasa yang diberikan oleh pemilik Sarana Apotek masih dianggap tidak memadai, serta (c) Kesanggupan pemilik Sarana Apotek untuk memberikan/membayar jasa masih rendah dengan alasan terkait dengan omzet yang tidak sesuai; sehingga berimplikasi pada perlindungan konsumen yakni: (a) Upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tidak tercapai, khususnya tidak tercapainya perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh penetapan obat/sediaan farmasi dan jasa kefarmasian dan informasi (penjelasan langsung tentang penggunaan obat) serta mutu dan keamanannya, dan (b) Tidak tercapainya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat/sediaan farmasi. Dampak lain dari dilanggarnya ketentuan tersebut terhadap konsumen adalah: (a) Terjadinya pendistribusian/penyaluran obat dari sarana legal ke sarana illegal, dan (b) Terjadinya penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya/khasiatnya. (2) Faktor yang menjadi kendala / penyebab tidak diterapkannya tindakan hukum tersebut diatas terhadap apotek-apotek yang Tidak Memenuhi Ketentuan baik oleh Balai POM di Palangka Raya maupun oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya disebabkan oleh : (a). Prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palangka Raya hanya terhadap produk (pemenuhan keamanan, mutu dan khasiat obat), (b). Tidak menjadi prioritas pengawasan oleh Balai POM Di Palangka Raya tentang Pemenuhan persyaratan sebagai Apoteker Pengelola Apotek dan ketidak beradaan/berhalangan melakukan tugas Apoteker Pengelola Apotek atau tidak adanya apoteker pendamping pada saat jam buka apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, (c). Balai POM Di Palangka Raya tidak mempunyai kewenangan langsung melakukan Penghentian Sementara Kegiatan Apotik, atau mencabut izin apotik, (d). Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya lebih berorientasi pada investasi pelaku usaha namun kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen.

English Abstract

Drugs (pharmacutical avalability) are commodity that related to health sector, particuraly with pharmacy services to the community.Besides in order to raise quality of life, take care and realize of health, Pharmacy practice has a counter-productive risk against health, like phisical disability neither temporary or permanent even cause a death. Objectives of this research are to describe and analyze the implementation availability of pharmacist and implication along with cause factor about implementation of legal action that related to provision of article 108 of Law No. 36 of 2009 and Goverment Regulations No. 51 of 2009 about Pharmacy services towards comsumers protection against pharmacy in Palangkaraya. This research is empirical law research, with the approachment is socio-juridical approach. Results of this research are : (1) Implementation of Article 108 of Law No. 36 of 2009 about health is not whole implemented by pharmacy in Palangkaraya. It known by 83 Pharmacies there are 57 pharmacies not served by pharmacist pharmacy or by pharmacist companion, requirement of pharmacist as pharmacist pharmacy manager is not fulfilled. One of the cause of this is the lack of pharmacist availability in Palangkaraya.Generaly, causes the lack of pharmacist availability are : (a) There are no Institution of Pharmacy in Kalimantan Tengah, (b) Lack of pharmacist`s interest to work in Palangka Raya because kindness by pharmacy owner is in adequate, (c) Capability pharmacy owner in payment of salary still low beacause profit is not adequate. So that has implications on consumer protection, those are: (a) effort to ensure legal certainty for consumer protection is not achieved, especially to obtain drug determination/pharmacy availability, pharmacy services, information (direct explanation about drug utilization), quality and security. (b) Not achieving the right to comfort, security, and safety in consume drug/pharmacy availability. Another impact from violation of the provisions toward consumer are: (a) drug distribution from legal means to illegal. (b) drug abuse that not suitable for using it. (2) Causative factors they did not use legal action against pharmacy that not eligible according The National Agency Drug and Food Control Provincial Office in Palangkaraya or Health Department in Palangka Raya are: (a) Supervision priority by The National Agency Drug and Food Control Provincial Office in Palangkaraya only to the products (security fulfillment, quality and drug efficacy), (b) supervision is not become a priority by The National Agency Drug and Food Control Provincial Office in Palangkaraya about eligible fulfillment as pharmacist Pharmacy or there are no pharmacist companion when pharmacy opening hour as regulated in Goverment Regulations No. 51 of 2009 about Pharmaceutical Jobs and Health Ministerial Decree No. 1332/MENKES/SK/X/2002 About Changes to Health Minister Regulations No. 922/MENKES/PER/X/1993 About Provisions and Procedures Pharmacy License. (c) The National Agency Drug and Food Control Provincial Office in Palangkaraya doesn`t have direct authority to do temporary sunpension pharmacy activities, or to revoke pharmacy licenses. (d) Health Department in Palangka Raya more oriented to investment businesses but lack of consumer protection.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.041 6/TAM/i/041500109
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 28 Jan 2015 12:13
Last Modified: 28 Jan 2015 12:13
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156254
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item