Miharja, Ediyar (2012) Perlindungan Hukum terhadap Perawat yang Melakukan Tindakan Kedokteran dan Kefarmasian di Sarana Pelayanan Kesehatan yang Tidak Ada Tenaga Dokter dan Kefarmasian. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tindakan kedokteran dan kefarmasian seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu tenaga dokter dan kefarmasian. Kenyataan, oleh karena berbagai faktor tindakan medis dan kefarmasian dilakukan oleh tenaga keperawatan terutama di sarana pelayanan kesehatan yang tidak terdapat tenaga dokter dan apoteker/keteknisan kefarmasian. Pelaksanaan tindakan medis dan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sangat rentan dengan masalah hukum. Hukum positif yang berlaku saat ini hanya memberikan kewenangan kepada perawat untuk melakukan tindakan medis setelah mendapat pelimpahan secara tertulis dari dokter. Sedangkan praktik kefarmasian dapat dilakukan tenaga keperawatan secara terbatas. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan medis dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan yang tidak terdapat dokter atau apoteker/tenaga keteknisan kefarmasian, maka keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perawat memiliki fungsi dan pengaruh yang sangat penting guna menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap perawat oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang melakukan tindakan kedokteran dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan yang tidak terdapat tenaga dokter dan kefarmasian. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metoda pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan berdasarkan hierarkinya selanjutnya diolah dan dianalisis secara normatif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara formal telah tercantum dalam Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, namun secara substansial belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan karena beberapa hal, yaitu : penormaan yang tidak sesuai dengan realita sosial yang ada di masyarakat, adanya ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara beberapa peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan, dan terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berkaitan dengan diskresi bagi tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan yang tidak terdapat tenaga dokter atau kefarmasian. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah segera melakukan revisi substansi peraturan perundang-undang di bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan profesi keperawatan sehingga lebih berorientasi pada perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan dan diharapkan agar materi mengenai diskresi bagi tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan yang tidak terdapat tenaga dokter atau kefarmasian segera dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan yang saat ini sedang dibahas di DPR dan mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi keperawatan.
English Abstract
Any actions based on medicine science and pharmacology must be given by the health workers with related skill and authority, such as doctor and pharmacist. Some factors of medical and pharmaceutical actions delivered by nursing workers are different from those given by doctor and pharmacist/pharmacy technician. These actions by nurse are subjected to legal problem. Positive law only provides authority to the nurse to carry out medical action after written delegation from doctor. Pharmaceutical practice may be given by nursing workers but in limited manner. To ensure the law protection to the nurse during medical and pharmaceutical actions in the health service structure in the absence of doctor or pharmacist/pharmacy technician, the regulations are established to protect the nurse for the important function and influence and to avoid the crime against the nurse by the law enforcing officer. The objective of research is to identify, to describe and to analyze the law protection policy for the nursing workers with medical and pharmaceutical actions in the health service structure in the absence of medical and pharmaceutical workers. Type of research is normative law study with statute and conceptual approaches. Data are secondary comprising to primary, secondary and tertiary materials of law. These law materials are collected based on hierarchy. It is then processed and analyzed in the analytical normative manner. Result of research indicates that the formulation of law protection policy for nursing profession in delivering health service has been formally stated in the health statue. Substantially, however, it gives less law certainty and law protection to the nursing workers because of several matters: (1) the norm is not compatible with social reality, (2) lack of synergy or synchronization between statutes where the low-level statute is contrast with high-level statute, (3) the content of statute is not matched with the type of statute, and (4) law vacuum (rechtsvacuum) related to the discretion of nursing workers with medical and pharmaceutical actions in the health service structure in the absence of doctor or pharmaceutical worker. Research may suggest that the government must give revision to the substance of health statute, especially in relative with the nursing profession, such that the law protection can be given to the nursing worker. Any materials concerning with discretion to the nursing workers with medical and pharmaceutical actions in the health service structure in the absence of doctor or pharmaceutical worker, must be immediately integrated into Nursing Statute Draft (RUU) to be discussed in the House of Representative, such that the government and the House are stimulated to validated the Draft to provide the law certainty and law protection for the nursing profession.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.041 4/MIH/p/041200926 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Jul 2012 11:42 |
| Last Modified: | 27 Jul 2012 11:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156252 |
Actions (login required)
 |
View Item |