Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Purbawan, Arfandy (2011) Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (rechts staat) artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Menurut International Commition of Jurice ada tiga ciri penting suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, yaitu: Supremasi hukum, Persamaan di depan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah sebagai hak yang mendasar dan fundamental sehingga harus dilindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan. HAM yang dijunjung tinggi oleh setiap negara termasuk Indonesia, harus memiliki landasan yang kuat baik dalam ideologi maupun konstitusi. Hal ini karena permasalahan tentang hak asasi manusia sangat rentan terjadi, seperti kasus salah tangkap yang disertai dengan penyiksaan dan paksaan yang jelas melanggar HAM mengenai hak manusia untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan bebas dari ancaman maupun penyiksaan. Ancaman dan penyiksaan sendiri sering dijumpai dalam beberapa kasus salah tangkap di Indonesia, di mana pelakunya adalah aparatur negara yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, kepolisian merupakan lembaga pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik sebagai korban kejahatan, saksi, maupun tersangka. Hal tersebut yang menimbulkan pemikiran dari penulis untuk menyarankan agar Negara Indonesia lebih responsif dalam memberikan bantuan kepada korban salah tangkap, karena anggota kepolisian sendiri merupakan salah satu organ negara dan sudah seharusnya Negara yang berinisiatif membayar ganti rugi atau rehabilitasi tanpa harus menunggu korban mengajukan gugatan. Hal ini di dukung oleh kultur budaya di Indonesia, khususnya masyarakat ekonomi ke bawah sangat takut untuk berurusan dengan hukum, sebagian dari mereka enggan untuk menuntut balik dan meminta ganti rugi. Bagi mereka terbebas dari penjara saja sudah sangat bersyukur dan cenderung trauma untuk kembali berurusan dengan hukum dan para aparaturnya, karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang mengakibatkan pada timbulnya penderitaan dan rasa malu yang berkepanjangan. Tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap di wujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan pasal 95 dan 97 KUHAP menyatakan bahwa korban “berhak” menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap atau salah dakwaan, di mana jika kita memaknai kata “berhak” maka pengertiannya menjadi jika tidak menuntut ganti rugi maka diperbolehkan. Padahal jelas-jelas bahwa korban salah tangkap telah mengalami pelanggaran HAM dengan dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang oleh oknum kepolisian yang notabene sebagai aparat negara yang mempunyai tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

English Abstract

In Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 states that the State of Indonesia is a state law (rechts staat) means a state based on law and not on mere power (machtstaat). According to the International Commition of Jurice there are three important characteristics of a country can be said as a state of law, namely: The rule of law, Equality before the law and protection of Human Rights. Human rights are as basic and fundamental right and should be protected and free from all forms of threats and torture. Human rights are upheld by all countries including Indonesia, should have a strong grounding in both the ideology and the constitution. This is because the issue of human rights is particularly vulnerable, such as cases of wrongful arrests are accompanied by torture and coercion that clearly violates human rights on human rights to receive equal treatment before the law and free from threats or torture. Threats and torture themselves often encountered in several cases of wrongful arrests in Indonesia, where the culprit is the state apparatus in this case are police officers. In the event of a crime, the police are the first institutions that deal directly with the public, either as crime victims, witnesses, or suspects. It is the cause of thought from the author to suggest that the State of Indonesia is more responsive in providing assistance to victims of false arrest, because police itself is one of the organs of state and the State should have the initiative to pay compensation or rehabilitation without having to wait for the victim filed a lawsuit. This is supported by the cultures in Indonesia, especially the economy down so afraid to deal with the law, some of them are reluctant to hold back and asked for compensation. For those freed from prison alone is very grateful and trauma tend to return to deal with the law and the apparatus, because it was feared the process would become increasingly long and drawn-out which resulted in the emergence of suffering and shame that prolonged. States responsibility toward victims of false arrest embodied in the form of compensation and rehabilitation, but the implementation is still causing injustice to the victims. This is because in the regulation of pasal 95 dan 97 KUHAP states that the victim was "entitled" to demand compensation and rehabilitation for false arrest or false charges, where if we interpret the word "right" then the meaning becomes, if not demand compensation will be allowed. Yet clearly that the victim has suffered wrongful arrests of human rights violations by deprived of liberty arbitrarily by unscrupulous police that in fact as the state apparatus which has the task of society as a protector and patron.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.032 88/PUR/t/041103867
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 18 Nov 2011 14:33
Last Modified: 28 Mar 2022 08:38
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156250
[thumbnail of Arfandy Purbawan.pdf]
Preview
Text
Arfandy Purbawan.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item