Kebijakan Formulasi Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tidak Memberi Pertolongan Pertama kepada Pasien Gawat Darurat oleh Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Sa`idah, Ayu (2014) Kebijakan Formulasi Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tidak Memberi Pertolongan Pertama kepada Pasien Gawat Darurat oleh Penyelenggara Pelayanan Kesehatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan tesis ini membahas mengenai kebijakan formulasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat oleh penyelenggara pelayanan gawat darurat yang dilatarbelakangi terjadinya kasus penolakan pasien gawat darurat dikarenakan tidak dapat membayar uang muka ataupun keterlambatan penanganan karena proses administrasi yang rumit yang akibatnya terjadi kecacatan maupun kematian bagi pihak pasien, padahal tindakan ini bertentangan dengan UU Kesehatan, UUPK dan UURS. Tindakan penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut mengakibatkan terjadinya konflik, namun penyelesaiannya selama ini bagi pihak pasien masih dirasakan belum memenuhi tujuan hukum, karenanya perlu dianalisis mengenai implikasi yuridis serta penyelesaian dari tindakan peneyelenggara pelayanan kesehatan yang tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat oleh penyelenggara pelayanan gawat darurat selama ini serta perlu adanya konsep kebijakan formulasi mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindakan penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut mendatang. Tesis ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan penggunaan pendekatan conceptual approach, statute approach dan comparative approach serta dianalisis dengan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan kegiatan intepretasi ini menggunakan metode hermeneutik. Berdasarkan analisis dari permasalahan tersebut maka didapatkan jawaban bahwa tindakan penyelenggara pelayanan kesehatan yang tidak memberi pertolongan pertama pada pasien gawat darurat diatur dalam UU Kesehatan, UUPK dan UURS namun dari keseluruhan dasar yuridis tersebut yang paling memenuhi rumusan/unsur pidana yaitu dalam Pasal 32, 190 dan 201 UU Kesehatan, selain itu pertanggungjawaban pidana ada pada tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta rumah sakit dengan ancaman sanksi pidana, denda dan pencabutan izin usaha serta badan hukum. Namun, penyelesaian tindakan penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut selama ini melalui pengaduan ke lembaga MKDKI yang dirasa oleh pihak pasien belum mampu memenuhi nilai keadilan. Selain itu, prinsip daya guna atau kemanfaatan juga belum didapatkan oleh pihak pasien/korban karena tidak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian karena dalam hal konflik yang melibatkan pelayanan kegawatdaruratan pasien tidak diboleh menuntut ganti kerugian yang termuat dalam Pasal 58 UU Kesehatan. Konsep untuk menyelesaikan konflik medik seperti ini masih bertumpu pada KUHP yang dikategorikan sebagai perbuatan kelalaian padahal melalui beberapa analisis yang dilakukan perbuatan penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malpartik medik dengan pertanggungjawaban pidana yang efektif dimuat pada Pasal 32, 85, 190 dan 201 UU Kesehatan yang di masa datang harus diperkuat dengan perumusan respon time agar perumusan unsur pidana ataupun sanksi pidananya efektif. Selain itu, untuk mencapai keadilan serta kemanfaatan maka diperlukan konsep pembaharuan hukum pidana dengan merumuskan mediasi penal ke dalam undang-undang sebagai penyelesaian konflik medik seperti ini seperti Informal Mediation, Family and Community Group Confrences dan Victim-Offender Mediation .

English Abstract

This thesis discusses the formulation of policy mediation as an alternative penal settlement of the case that do not give first aid to emergency patients by emergency service providers that motivated the rejection case of emergency patients can not be due to a down payment or delay in treatment due to complicated administrative processes that result the case of disability or death for the patient, but this action is contrary to the UU Kesehatan, UUPK and UURS. Measures of health care providers that result in conflict, but its completion has been for the patients still felt not to meet the statutory objectives, it needs to be analyzed on the juridical implications as well as the completion of the actions of health care providers who do not give first aid to emergency patients by emergency service providers during this time as well as the need for the concept of policy formulation regarding penal mediation as an alternative to completion of the health care providers act next. This thesis is a type of doctrinal legal research with a conceptual approach, the statute of approach and comparative approach and analyzed with the systematization of the material written law and this activity using hermeneutic interpretation. Based on the analysis of the problems it is found that the response actions that health care providers do not provide first aid in emergency department patients arranged in UU Kesehatan, UUPK and UURS but on the whole the most basic juridical formulation meets/criminal element that is in Section 32, 190 and 201 UU Kesehatan, except that no criminal responsibility on health professionals, leaders of health care facilities and hospitals with the threat of criminal sanctions, fines and revocation of business licenses and legal entities. However, completion of these actions during the health care providers through a complaint to the agency MKDKI perceived by the patient is not able to meet the value of justice. Moreover, the principle of efficiency or expediency is also not obtained by the patient/victim for not getting compensation or damages as in the case of a conflict involving emergency service patients are not allowed to sue for damages contained in Article 58 of the UU Kesehatan. Concept to resolve medical conflicts like this still based on the Criminal Code that are categorized as an act of negligence when the analysis is done through some health care providers such actions can be categorized as medical malpractice with effective criminal liability contained in Article 32, 85, 190 and 201 of the UU Kesehatan in the future must be tempered with the formulation of the response time to the formulation of the criminal element or criminal sanctions effective. Moreover, to achieve fairness and usefulness of the required concepts of criminal law reforms by formulating mediation in penal laws as conflict resolution such as medical Informal Mediation, Family and Community Group Confrences and Victim-Offender Mediation.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.032 18/SAI/k/041406853
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 07 Nov 2014 16:58
Last Modified: 07 Nov 2014 16:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156249
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item