Formulasi Regulasi Upah Minimum Yang Responsif Terhadap Kebutuhan Pekerja/Buruh (Studi Implementasi Regulasi Upah Minimum Di Kabupaten Malang)

Rohmadhoni, DianDharu (2016) Formulasi Regulasi Upah Minimum Yang Responsif Terhadap Kebutuhan Pekerja/Buruh (Studi Implementasi Regulasi Upah Minimum Di Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan pengupahan pekerja/buruh selalu menimbulkan gejolak dan penolakan atas regulasi upah minimum oleh pekerja/buruh. Amanat pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan dalam tiga rumusan masalah. Pertama, mengapa formulasi regulasi upah minimum yang dihasilkan tidak responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Kedua, Bagaimana implikasi regulasi Upah Minimum yang tidak responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Ketiga, Bagaimana formulasi regulasi Upah Minimum yang responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penyebab formulasi regulasi Upah Minimum yang dihasilkan tidak responsif adalah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pemilihan kualitas atau merk yang ditetapkan tidak memenuhi kebutuhan pekerja/buruh, mekanisme dalam penetapan Upah Minimum yang dilakukan berjalan secara tidak berimbang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor investasi dan perkembangan daerah, dan tidak ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar peruntukkan Upah Minimum Kabupaten. Regulasi Upah Minimum yang tidak responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh tersebut menimbulkan implikasi bagi pekerja/buruh tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara layak, bagi perusahaan tidak dapat memperoleh produktivitas yang terbaik dan bagi pemerintah daerah terjadinya gejolak ketenagakerjaan yang menjadi nilai buruk bagi kondusivitas Hubungan Industrial di daerah. Formulasi regulasi upah minimum yang responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh adalah pemerintah harus mampu berperan sebagai penyeimbang kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, mekanisme pengambilan keputusan dalam Dewan Pengupahan dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan akademisi sebagai pihak netral, komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disesuaikan dengan kebutuhan pekerja/buruh saat ini, dan pengaturan secara tegas bagi pengusaha yang melanggar peruntukkan Upah Minimum.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.012 1/ROH/f/2016/041612187
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 13 Dec 2016 10:58
Last Modified: 13 Dec 2016 10:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156243
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item