Ardaningsih, DesakNyoman (2011) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu mendapat perhatian banyak kalangan, termasuk media massa. Kritik dan sorotan kerap dilontarkan terkait masih kentalnya nuansa kolusi dan nepotisme dalam proses seleksi CPNS. Tanpa proses seleksi yang murni dan bebas dari kecurangan, mustahil didapatkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, yang pada tahap berikutnya akan berdampak langsung pada kinerja dan produktifitas pemerintah dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan faktanya dilapangan, pengangkatan T3D terus berlangsung di Kukar meskipun belum ada kepastian hukumnya. Dari rangkaian persoalan T3D di Kukar saat ini masih menghadapi beberapa masalah, yakni kebijakan awal yang mendasari pengangkatan T3D sehingga jumlah T3D menjadi sangat besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini pun berdampak pada tidak jelasnya data jumlah T3D. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menemukan fakta, gejala dan penyebab ( problem finding ), kemudian menuju identifikasi masalah ( problem identification ) yang kemudian dilanjutkan dengan saran dalam rangka mengatasi masalah ( problem solution ). Berbagai data yang telah ada diverifikasi dan dianalisa dengan teknik analisa diskriptif kualitatif. Dengan metode penelitian tersebut dibahas temuan-temuan yang ada lalu dianalisa dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Siedmen menyatakan bahwa basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini membagi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut menjadi dua, yaitu faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor Internal hambatan internal ini bisa dilihat dari validitas data dan tingkat pendidikan tenaga honorer yang masih rendah. Hingga saat ini tidak ada data yang valid terkait dengan jumlah tenaga titak tetap (T3D) di kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada angka yang sama dalam pendataan jumlah tenaga tidak tetap daerah, baik di BKD, SKPD maupun data yang diakomodir oleh DPRD. Disamping itu hingga tahun 2010 tenaga honorer yang masuk dalam data base sebesar 7812 orang dari kurang lebih 9000 orang tenaga honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara. Validitas data dalam hal ini juga temasuk diantaranya adalah terdapat indikasi SK Palsu atau terdapat SK yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Disamping itu juga terdapat Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh PP 48 tahun 2005 atau PP 43 tahun 2007 baik dari segi usia maupun masa kerja, hal ini yang menyebabkan banyak tenaga honorer yang tidak dapat dimasukkan dalam data base. Saat ini dari sisi kuantitas PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah lebih dari cukup namun dari sisi kualitas masih rendah. Menumpuknya PNS dan T3D di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dikarenakan sistem pengendalian kepegawaian yang tidak berjalan optimal. Hal ini merupakan hambatan tersendiri dalam pengangkatan tenaga tidak tetap daerah menjadi PNS. Faktor eksternal yang menjadi hambatan diantaranya sistem administrasi (integralisme fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang belum sempurna. Perencanaan pegawai negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak mempertimbangkan pada kebutuhan setiap SKPD ( man power planning belum disusun) bahkan perekrutan T3D tidak menggunakan mekanisme formasi. Hal tersebut berdampak bahwa penerimaan PNS Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, bukan didasarkan pada kebutuhan, tetapi mengatasi tenaga honorer yang ada. Sehingga jabatan yang saat ini ada sangat berpeluang diisi oleh personal yang sembarangan dengan kata lain tidak sesuai dengan persyaratan kebutuhan pekerjaan. Banyaknya jumlah pegawai negeri. Sanksi hukum secara konkrit belum maksimal dan sulit ditegakkan. Kecenderungan kolusi yang sulit dibuktikan. Kesulitan kondisi keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam penelitian ini ditemukan lemahnya sistem rekrutmen dan pengawasan dalam pengangkatan T3D terutama pada bagian yang menangani masalah T3D yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ini pun menimbulkan masalah baru, yaitu tumpang tindihnya SK pengangkatan T3D yang banyak didapati keberadaan SK pengangkatan dengan nomor SK yang sama pada orang yang berbeda, terutama pada tahun terakhir. Akhirnya memunculkan masalah baru di aspek legalitas pengangkatan T3D tersebut dimana pada saat ini masih adanya tuntutan dari ribuan T3D tentang legalitas SK pengangkatan dan tuntutan pembayaran gaji. Secara nasional pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah pusat telah diatur dalam peraturan pemerintah, yakni PP nomor 48/2005 junto PP 43/2007. Dinyatakan bahwa tenaga honorer yang memenuhi persyaratan perundang-undangan dapat diselesaikan pengangkatannya menjadi CPNS paling lambat hingga 2009 dan tidak ada pengangkatan lagi setelah itu. Terdapat tiga unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rekruitmen PNS, yaitu: Kriteria, pelaksanaan rekruitmen PNS dilaksanakan dalam rangka mencari calon pegawai yang memiliki integritas , kredibilitasi dan kapabilitas bagus yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi bagi penyelenggaraan negara. Basis, pelaksanaan kebutuhan pegawai didasarkan pada keperluan adanya perluasan tugas dan wewenang organisasi. Dan Proses, pelaksanaan rekruitmen harus fair , equal opp
English Abstract
Candidate Acceptance of Civil Servants (CPNS) always gets the attention of many circles, including the mass media. Criticism and the spotlight is often associated still strong nuances thrown collusion and nepotism in the selection process CPNS. Without a selection process that pure and free from fraud , it is impossible get a quality community resources and competent in their fields, which in the next phase will have a direct impact on performance and productivity of government in serving the community and running the wheels of government. While the facts on the ground, lifting T3D continue in Kukar although there is no legal certainty. From a series of problems in Kukar T3D are still facing some problems, namely the policy underlying the initial appointment so that the number of T3D become very large and not in accordance with local needs. It was not clear impact on the number of T3D. This research is empirical law with juridical sociological approach which aims to find the facts, symptoms and causes (problem finding), then towards the identification of problems (problem identification), which is then followed by suggestions in order to solve the problem (problem solution). Various existing data verified and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques. With the method of the study findings are discussed and analyzed with the theory advanced by Robert Siedmen. That state law is the basis of the workings of society, then the law will be influenced by factors or social forces ranging from manufacturing to the implementation stage. Social forces will try to enter in any legislative process in an effective and efficient. The study divides the factors inhibiting the implementation of Government Regulation No. 48 of 2005 regarding the appoinment of Honorary Staff Become Civil Servants in the Regency into two, namely, internal and external factors. Internal factors internal barriers can be seen from the validity of data and level of education honorary workers are still low. Until now no data related to the number of personnel valid not fixed (T3D) in the district aquatic mammal. It can be seen that there are no similar figures in the number of non-permanent data collection area, either at BKD, SKPD and the data accommodated by the local parliament. In addition to the honorary staff in 2010 included in the data base of 7812 people from more than 9,000 people honorary staff at the Regency. The validity of the data in this case is also included there are indications SK There Counterfeit or official decree issued by an unauthorized person. Besides, there is still no regional power (T3D) does not meet the requirements as stipulated by Regulation 48 of 2005 or Regulation 43 of 2007 both in terms of age and years of service, this causes a lot of honorary workers who can not be included in the data base. Today`s civil servants in terms of quantity Regency has been more than enough but from the quality is still low. Piled PNS and T3D at Regency currently due the staffing control system that does not run optimally. This is a separate obstacle in the appointment of a civil servant does not remain local. External factors that become barriers such as administrative systems (integralism the functions of planning, implementation and supervision) are not perfect. Planning of civil servants in the Regency which do not consider the needs of each SKPD (man power planning has not been prepared), even the recruitmen of T3D does not use the mechanism of formation. It affects the acceptance of civil servants Regency today, not based on need, but to overcome the existing honorary staff. So the positions that currently exist very likely to be filled by personnel who carelessly in other words not in accordance with the requirements of the needs job. A large number of employees in a concrete legal country. The sanctions not maximized and difficult to enforce. The trend of collusion that is difficult evidenced. Financial difficulties condition of both central and local government. In this research found poor recruitment and supervision system in the appointment of T3D, especially in the section dealing with the T3D Regional Personnel Agency (BKD). It also raises new problems, namely the overlapping SK appointment T3D that many found the presence of SK appointment with the same number in different people, especially in the last year. Finally raises new problems in the aspects of the legality of the appointment of T3D where at present there is still demand from thousands of T3D about the legality of the Decree of appointment and payment of salary demands. Nationally, the appointment of honorary workers by the central government has stipulated in government regulations, namely the PP No. 43/2007 junto PP No. 48/2005. Stated that the honorary staff who meet the requirements of legislation can be completed no later than his appointmen to become CPNS until 2009 and no longer after that appointment. There are three main elements to consider in the implementation of the recruitment of civil servants, namely: Criteria, the implementation of civil service recruitment carried out in order to find candidates who have integrity, credibility and excellent capabilities which are expected to provide a high contribution to the implementation of country. Bases, implementation of employee needs based on purposes of expanding the duties and authority organization. And process, implementation of recruitment should be fair, equal opportunity and transparent. This is certainly expected to eliminate the element of corruption, collusion, nepotism, and money politic in civil service recruitment activities. Departure from this need for affirmation of the commitment of local leaders and all leaders of work units as the coach of personnel to
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.01/ARD/p/041103150 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 15 Nov 2011 10:55 |
| Last Modified: | 15 Nov 2011 10:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156236 |
Actions (login required)
 |
View Item |