Purba, TahanBernit (2013) Perlindungan Hukum Pengguna Telepon Seluler Terhadap Berkurangnya Pulsa Prabayar Tanpa Persetujuan (Kajian Normatif Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindun. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penulisan tesis ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab operator telepon seluler atas berkurangnya pulsa prabayar tanpa persetujuan pengguna telepon seluler karena adanya SMS Premium dan mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna telepon seluler terhadap berkurangnya pula prabayar tanpa adanya persetujuan pengguna karena adanya SMS Premium. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (case approac). Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum se kunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Bahan hukum yang berhasil terkumpul dari hasil penelusuran, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian di dapat bahwa Tanggung jawab operator telepon seluler atas berkurangnya pulsa prabayar tanpa persetujuan pengguna telepon seluler karena adanya SMS Premium adalah terhadap ”biaya” yang masih terpotong akibat sulitnya melakukan proses ”UNREG”, sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh konsumen. Selain itu, apabila meninjau lebih dalam pada perangkat hukum yang terkait dengan ”SMS Premium”, maka permasalahan layanan tersebut dapat dikaitkan juga dengan asas-asas penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 yang diantaranya menjelaskan bahwa kegiatan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas ”manfaat” dan ”etika”, selain asas ”kepastian hukum” sebagai pengawas dan pembina terhadap proses kegiatan pertelekomunikasian di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pengguna telepon seluler terhadap berkurangnya pulsa prabayar tanpa adanya persetujuan pengguna karena adanya sms premium dibedakan jadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum preventif itu bermula sejak dikeluarkannya Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelangaraan Pesan Premium dan Pesan ke Banyak tujuan. Sebagai tindak lanjutan untuk menyuelasikan kasus pencurian pulsa, Pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Komunikasi dan informasi menerapkan kebijakan melalui surat edaran BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) yaitu menindaklanjuti permenkominfo tersebut. Sedangkan perlindungan hukum refresif yaitu bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat kosumen dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. kepastian hukum menuntut aturan yang termuat dalam produk hukum berlaku dengan pasti kepada semua warga negaranya. Hukum sebagai tolok ukur objektif guna menyelesaikan konflik sosial, maka di dalam dirinya sendiri harus bersifat objektif. Masyarakat melalui hukum dijamin tidak akan diperlakukan secara diskriminatif, maka untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karenanya pemerintah segera bertindak dan memberikan sanksi kepada PT Operator seluler karena telah melangar ketentuan UU Perlindungan Konsumnen ini.
English Abstract
The purpose of this thesis is to describe and analyze the responsibilities of top mobile phone operator reduced without consent prepaid cell phone users because of the premium SMS and describe and analyze the legal protection for cell phone users to a reduction in prepaid anyway without the users consent because of the premium SMS. This study is a normative legal research using the approaches of legislation (tatute approach) , conceptual approaches (conceptual approach), and Case Approach (case approach). Types and sources of legal materials consist of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. Mechanical collection of legal materials is done by means of the study of literature (Library Research), is by doing a search on legal materials relevant to the issues that were analyzed in this study. Successful legal materials collected from the search results, then analyzed using the "juridical qualitative analysis" that the starting point of work "juridical reasoning". After the data is analyzed, then be deduced by using deductive reasoning method, which is a pattern of thinking that is based on things that are common, then drawn a conclusion. From the results of research in the can that responsibility over the mobile phone operators reduced without consent prepaid cell phone users because of the Premium SMS is the "cost" is still cut off due to the difficulty of doing the" STOP", in accordance with Article 19 of Law no. 8, 1999 that explains that entrepreneurs are responsible to provide compensation for any loss suffered by consumers. In addition, if the device look a little deeper on the law relating to "Premium SMS", then the problem may be related services also with the principles of operation of telecommunications in accordance with Article 2 of Law no. 39, 1999, among others, explained that telecommunication activities organized by the principle of "benefit" and "ethics", in addition to the principle of "rule of law" as a supervisor and adviser to the telecommunications activities in Indonesia. Legal protection for cell phone users to a reduction in prepaid without the users consent because of the premium sms differentiated into two namely preventive legal protection and the protection of repressive laws. Preventive legal protection since it began issuing minister of communication and information regulations No. 1 of 2009 on Premium Messaging and Message to Many destinations. As a follow up to resolve case of theft of credit, the Government represented by the Ministry of Communication and information circulars iplementing policies through ITRB ( Indonesian Telecommunications Regulatory Agency ) is the follow up minister of communication and information regulations. While the repressive legal protection is that Law. 8 of 1999 on Consumer Protection asserts that "all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers ". Rule of law to provide protection to consumers, among others, is to enhance the dignity of customers in and develop the attitudes responsible entrepreneurs. legal certainty requires that the rules contained in the applicable law for certain products to all its citizens. Law as an objective benchmark to resolve social conflicts, then in itself must be objective. Society through law guaranteed not to be treated in a discriminatory manner, to ensure legal certainty. Therefore the government to act and impose sanctions on PT Mobile operators having Konsumnen violate the provisions of the Act Protection.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.099 43/PUR/p/041401562 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 04 Jun 2014 13:40 |
| Last Modified: | 04 Jun 2014 13:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156231 |
Actions (login required)
 |
View Item |