Kurniastuti, AriRatna (2013) Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini diawali dengan adanya perjanjian ACFTA yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 banyak industri lokal yang termasuk di dalamnya adalah UMKM mendapatkan dampak yang luar biasa, mulai dari penurunan omset, sampai ada yang gulung tikar. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang mempunyai peranan penting. Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia adalah berpendidikan rendah, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan adalah merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia? kedua, bagaimana posisi Perjanjian ACFTA jika terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang–undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap UMKM? ketiga, bagaimana perlindungan ideal yang diberikan hukum nasional terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA? Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisa keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisa posisi Perjanjian ACFTA jika terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang–undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap UMKM, 3) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan ideal yang diberikan hukum nasional terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA. Kerangka dasar teoritis meliputi: Teori Harmonisasi, Teori Monisme dan Dualisme, Teori Penerapan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Teori Perdagangan Bebas dan Teori Perlindungan Hukum. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis ( historical appro ach), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan perjanjian (Treaty approach). Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan yang mendukung perlindungan hukum terhadap UMKM. Metode pengolahan bahan hukum dengan seleksi bahan hukum dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa bahan hukum yang terkait dengan permasalahan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan normatif kualitatif menguraikan semua bahan hukum, dianalisa secara komprehensif, lalu ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: Perjanjian ACFTA berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2010 yang disahkan dengan Keppres No. 28 Tahun 2002, ketidaktegasan Indonesia memilih politik hukum ratifikasi yang dianut apakah transformasi atau inkorporasi dan pengesahannya yang dengan Keppres menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian ACFTA ini dapat berlaku dalam sebagai hukum di Indonesia. Perjanian ACFTA ini berlaku karena: pertama, perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Yang kedua, meskipun dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini lampiran yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan sebab Indonesia juga menganut politik hukum inkorporasi. Yang ketiga, pengesahannya dengan Keppres yang mengikuti ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 sebenarnya justru bertentangan dengan UUD 1945, tetapi selama tidak ada yang mengajukan judicial review maka Perjanian ACFTA ini tetap berlaku. Perjanjian ACFTA ini memiliki dampak yang luas terhadap UMKM salah satunya di sektor pertanian, sehingga memicu munculnya peraturan perundang-undangan yang tujuannya melindungi kondisi ini. Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 78 Tahun 2012 yang melarang impor seluruh produk hortikultura masuk ke wilayah Jawa Timur. Pergub ini ditandatangani tanggal 1 Maret 2012 bertujuan membentengi seluruh produk petani dari serbuan produk hortikultura impor. Permendag No 60/2012 soal impor hortikultura menyebutkan larangan terhadap 6 buah impor durian, nanas, melon, pisang, mangga dan pepaya masuk ke Indonesia. Selain keenam buah tersebut, pemerintah juga melarang impor 4 jenis sayur yaitu kubis, wortel, cabe, kentang, dan 3 Jenis bunga impor yaitu krisan, anggrek, heliconia. Kedua peraturan tersebut jelas bertentangan dengan Perjanjian ACFTA. Perjanjian ACFTA lebih diutamakan sebab sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional perundang-undangan nasional tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran, kegagalan perjanjian internasional dan/atau mengesampingkan perjanjian internasional dan Perjanjian ACFTA ini menjadi hukum organisasi internasional yang wajib ditaati oleh anggotanya karena dalam perundingan Perjanjian ACFTA, ASEAN tampil atas nama negara anggota ASEAN, maka Perjanjian ACFTA ini mengikat Indonesia. Perlindungan hukum yang ideal untuk UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA ini sebaiknya dengan pembentukan hukum yang representatif untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi unsur kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi UMKM tetapi malah bertentangan dengan Perjanjian Internasional yang telah diikuti Indonesia tidak akan dapat menyelesaikan masalah UMKM. Perlindungan hukum terhadap industri lokal termasuk UMKM sebaiknya didasarkan pada Artikel XIX GATT-WTO Agreement yang kemudian ditransformasikan materiil dalam hukum nasional dengan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: Menerapkan politik hukum ratifikasi transformasi materiil sehingga
English Abstract
This study begins by the ACFTA agreement that went into effect on January 1, 2010 many local industries including the SMEs gain a tremendous impact, ranging from reduced turnover, to anyone out of business. In the economic development of Indonesia SME sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector, traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made to provide legal protection to SMEs. The problem formulated in this study are: first, how enforceability ACFTA agreement in the legal system in Indonesia? Second, how the position of the ACFTA agreement in case of a legal conflict with national legislation that provides protection for SMEs? third, how the ideal protection given national law to SMEs from the impact of the ACFTA Agreement. The purpose of research in this thesis are: 1) To identify and analyze the validity of the ACFTA Agreement on the Indonesian legal system, 2) to identify and analyze the position of the ACFTA Agreement if the laws conflict with national legislation which provides protection against SMEs, 3) To identify and analyze the ideal form of protection given to the MSME national laws of the impact of the ACFTA Agreement. Basic theoretical framework include: Harmonization Theory, Monism and Dualism Theory, Theory of Application of International Law in National Law, Theory of Free Trade and Protection Legal Theory. This research is a normative method. The approach used is the historical approach (historical approach), regulatory approach (statute approach), conceptual approaches (conceptual approach), and the approach of the agreement (Treaty approach). Primary Legal Materials are materials that have the legal authority consisting of international regulations and national legislation relating to international agreements and the supporting legal protection for SMEs. Legal materials processing method with the selection of legal materials in order to identify and analyze legal materials related to the problem. Analysis of legal materials using qualitative normative outlines all legal materials, comprehensively analyzed and conclusions drawn. Based on these results, it can be summed up as follows: ACFTA Agreement applies in Indonesia since January 1, 2010 which was passed by the Presidential Decree. 28 of 2002, the lack of the politics of ratification Indonesia held whether transformation or incorporation and its endorsement by President raises the question of whether the ACFTA is applicable in the law of Indonesia. ACFTA agreement is valid because: the first, it has been through the three stages of the negotiation, signing and ratification. The second, even though the decree authorizing it just makes ACFTA Agreement is an attachment that otherwise could not be separated because Indonesia also embraced legal political incorporation. The third, endorsement by presidential decree following the provisions of Law no. 24 of 2000 actually is against the 1945 Constitution, but as long as no one filed a judicial review of the ACFTA agreement remains valid. ACFTA Agreement has a broad impact on MSMEs one of them in the agricultural sector, leading to the emergence of laws that aim to protect condition. Governor of East Java issued Regulation (Pergub) No. 78 of 2012 which banned all imports of horticultural products into East Java. This regulation was signed on March 1, 2012 aims to fortify all farmers products from the advancing imported horticultural products. Minister of Commerce Decree No. 60/2012 about the mention of a ban on imports of horticultural imports 6 fruit durian, pineapple, melon, banana, mango and papaya into Indonesia. In addition to the six pieces, the government also banned the import of 4 types of vegetables are cabbage, carrots, peppers, potatoes, and 3 types of imported flowers are chrysanthemums, orchids, heliconia. These regulations clearly contrary to the ACFTA Agreement. ACFTA is preferred because ACFTA Agreement in accordance with Article 27 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties of national legislation should not be used as justification for the violations, the failure of the international treaties and/or override international treaties and agreements ACFTA is a law of international organizations that must be obeyed by members because the ACFTA Agreement negotiations, ASEAN appearing on behalf of the ASEAN member countries of ASEAN, the ACFTA Agreement is binding Indonesia. Legal protection that is ideal for SMEs from the impact of the ACFTA Agreement should be the establishment of a legal representative for economic development that meets the elements of the rule of law. Legislation that aims to protect SMEs but rather contrary to the International treaty which have followed by Indonesia would not be able to solve the problem of SMEs. Legal protection of local industries including SMEs should be based on Article XIX of GATT-WTO Agreement which is then transformed into national law with material adapted to the conditions in Indonesia. Recommendations from this study are: Apply the substantive political transformation that ratification of international treaties and safeguard to become national law has normative force and the Indonesian people in general to know about this. In the economic development the rule of law is very important for it should the governments role to make laws that provide preventive and repressive protection in substance, that can prevent harm to SMEs despite the ACFTA Agreement is valid, if a loss should occur at the MSME so MSME know repressive efforts which can be taken as a form of legal protection obta
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.07/KUR/p/041304940 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 04 Jun 2013 15:56 |
| Last Modified: | 04 Jun 2013 15:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156197 |
Actions (login required)
 |
View Item |