Akibat Hukum Tidak Dibentuk Peraturan Bupati Yang Mengatur Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tinjauan Yuridis Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peratur

Lebu, KamaludinLipa (2016) Akibat Hukum Tidak Dibentuk Peraturan Bupati Yang Mengatur Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tinjauan Yuridis Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peratur. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah salah satu jenis Pajak Daerah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tujuan dari pemungutan BPHTB adalah meningkatkan penerimaan daerah dan harapannya dapat menutup kebutuhan pengeluaran daerah. Kenyataan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lembata adalah belum membentuk Peraturan Bupati untuk mengatur Pemeriksaan terhadap BPHTB seperti yang didelegasikan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga terjadi kekosongan hukum. Akibatnya memberi peluang bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik mempermainkan harga transaksi dan harga pasar serta memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait melakukan penggelapan dalam pemungutan BPHTB dan tidak ada payung hukum bagi Instansi terkait dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan. Keadaan ini jelas memberi kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti persoalan hukum ini. Metode yang digunakan untuk Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan. sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menghasilkan konsep perbaikan. Selanjutnya adalah pendekatan analitis (analytical approach) adalah menganalisis peraturan perundang-undangan untuk membangun dan memberikan argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian maka Bupati Lembata wajib membentuk Peraturan Bupati guna mengisi Kekosongan hukum pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum, harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan peraturan tentang Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB. Saran dari penulisan tesis oleh Penulis adalah oleh karena belum dibentuknya Peraturan Bupati maka dalam mengisi kekosongan hukum tersebut adalah melakukakan diskresi.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/343.054/LEB/a/2016/041612173
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 13 Dec 2016 09:07
Last Modified: 13 Dec 2016 09:07
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156191
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item