Kedudukan Hukum Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Hibah Menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf c dan d Peraturan Direktur Jender

Nurofida, Ulifia (2011) Kedudukan Hukum Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Hibah Menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf c dan d Peraturan Direktur Jender. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penerbitan Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan karena hibah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dan d perdirjen 30/PJ/2009 dikarenakan adanya kelemahan hukum dalam peraturan yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang yang ingin menghindar atau mengelak dari pajak. Atas permohonan penerbitan SKB tersebut kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan, jika jangka waktu tersebut terlampaui maka Kepala KPP harus menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jangka waktu diatas berakhir. Dengan adanya prosedur permohonan penyelesaian SKB dalam perdirjen, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan hukum Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dan d perdirjen 30/PJ/2009 di KPP Pratama Kota Malang dan bagaimana akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang. Responden penelitian yaitu 2 (dua) orang staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, antara lain 1 (satu) orang seksi pelayanan dan informasi dan 1 (satu) orang seksi pengawasan dan konsultasi; 2 (dua) orang staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, antara lain 1 (satu) orang seksi pelayanan dan informasi dan 1 (satu) orang seksi pengawasan dan konsultasi; 6 (enam) orang wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas hibah menurut ketentuan perdirjen 30/PJ/2009. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kedudukan hukum surat keterangan bebas pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena hibah menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak 30/PJ/2009 di KPP Kota Malang terkait dengan prosedur penyelesaian SKB adalah sebagai hak, dikarenakan adanya nilai keadilan sebagai landasan filosofis, kemanfaatan sebagai landasan sosisologis dan kepastian hukum sebagai landasan yuridis. Akibat hukum terhadap wajib pajak yaitu wajib pajak membayar pajak dengan mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak) dan apabila tidak membayar pajak maka Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Apabila SKB terbit melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam perdirjen maka SKB tersebut dianggap ditolak. Akibat hukum terhadap Kantor Pertanahan yaitu terhambatnya proses balik nama dan SKB tetap diterima apabila SKB terbit melampaui jangka waktu yang telah ditentukan.

English Abstract

The letter published of free taxation of grant, according to paragraph 2 article (1) letter c dan d Perdirjen 30/PJ/2009, was done to wealeness of law in previons regulation, which could be ulitized by those who want to avoid from tax. On requesting of publication SKB head of office taxation service must give the decision at least 3 days since the date of request if during the periode overddane, thas the lead of KPP Pratama must publish SKB no more than 2 days strating from the time periode above ended. With the problem of settlement request SKB in Perdirjen 30/PJ/2009, the arisen problem is what`s status of law of the letter free taxation on ways from right diversion of land or building caused by grant according to paragraph 2 article (1) letter c and d perdirjen 30/PJ/2009 at KPP Pratama Malang city and what is the law inpact if duty tax do not submit SKB. To answer these problem the yudisial empirical study was done. The research location was in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang City. The respondent who are used in this research are 2 (two) staff of KPP Pratama Southern Malang such as 1 (one) staff of service and information dapartement and 1 (one) staff of monitoring and consultation department; 2 (two) staff of KPP Pratama Nourthern Malang such as 1 (one) staff of service and information dapartement and 1 (one) staff of monitoring and consultation department; 6 (six) people duty tax (wajib pajak) who did right diversion of land/building caused by grant according to paragraph 2 article (1) letter c and d perdirjen 30/PJ/2009 at KPP Pratama Malang city. The result of this research show that the law states of SKB of income tax from right diversion of land or building caused by grant according to regulation of Directur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 at KPP Pratama Malang City, relared with the SKB settlement procedure is as the backup caused by justness value as the philosophy fundament, worthwhile as sociological fundament and assurance of law againt duty tax is that duty tax, pay the tax with feel in the form SSP and if do not pay the tax than Direktur Jenderal Pajak can issue SKPKB. If SKB publish more than the certainly time than SKB is refused. The consequence of law to agrarian office is that the delay of change the name process and SKB will be approved if SKB publishes is overdue from certain time.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/343.052/NUR/k/041104327
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 20 Oct 2011 12:25
Last Modified: 20 Oct 2011 12:25
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156188
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item