Maharani, LuckyIndahDian (2013) Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Penerima Mahar Terhutang Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penulisan tesis ini adalah yang pertama untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi istri sebagai penerima mahar terhutang berdasarkan keadilan dalam perspektif Hukum Islam. Yang kedua Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang pemberian mahar terhutang yang seharusnya berdasarkan prespektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum primer dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus, glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis. Teknik analisis bahan hukum dianalisis secara deskrptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Dari hasil penelitian di dapat bahwa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada istri sebagai penerima mahar terutang ada dua bentuk yaitu bentuk perlindungan yang preventif dan bentuk perlindungan yang refresif. Bentuk perlindungan hukum yang prefentif adalah merupakan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah/penguasa berupa penambahan terhadap ketentuan Pasal 30 KHI agar si istri penerima mahar terutang terlindungi oleh hukum untuk dapat menerima haknya yang telah diberikan oleh si suami karema mahar adalah kewajiban suami dan haknya istri. Isu hukum Pasal 30 KHI menurut penulis lengkap karena hanya mengatur mengenai “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Sehinga penulis mengusulkan penambahan ayat di Pasal 30 KHI yang selengkapnya berbunyi (1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, (2) Istri dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan agama, jika suami telah ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar mahar yang sudah disepakati tersebut sebagaimana seperti yang dimaksud pada ayat (1)”. Sedangkan bentuk perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dimana penyelesaiannya berorientasi pada perlindungan terhadap hak, yaitu suami yang melakukan utang mahar wajib bertanggung jawab dan apabila ingkar dia telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jalur yang dapat ditempuh oleh si istri sebagai oenerima mahar terutang itu ada dua, melalui jalur Litigasi, dan Jalur Non Litigasi. Jalur Non Litigasi bisa ditempuh dengan melakukan Negosiasi dan Mediasi. Apabila kedua jalur non litigasi tersebut belum menemukan kesepakatan dan si istri dan sang mantan suami, tetap bertahan dengan pendapatnya masing-masing, maka jalur litigasi dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan ke Peradilan Agama. Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Mahar wajib dibayar berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 20, ayat 24 dan surat al-Baqarah ayat 237. Mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi„iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu: Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama) dan Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad.
English Abstract
The purpose of writing this thesis is the first to investigate, identify, analyze and describe the form of legal protection for the wife as beneficiary dowry payable by fairness in the perspective of Islamic law. The second to identify, analyze and find the concept of giving dowry arrangements should be payable based on the perspective of Islamic law. The method used in this thesis is normative juridical approach to legislation and conceptual approaches. Types and sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary, and tertiary. Search techniques of primary legal materials in a way literature on legislation related to issues, secondary legal materials obtained through the books, state documents, research reports, working papers, journal articles, and the articles related to the problems studied, and tertiary legal materials obtained by quoting directly from the dictionary, glossary and doctrines which are directly related to the issues raised writer. Materials analysis techniques analyzed deskrptif law that begins by classifying materials according to the same laws and further sub aspects of interpretation to give meaning to each subaspek and relation to one another. From the results of research in the form of protection that can be given to the wife as beneficiary dowry payable in two forms, namely a form of protection that preventive and repressive forms of protection. Form of preventive legal protection is a preventive measure that should be done by governments / authorities in the form of additions to the provisions of Article 30 that the wife KHI receiver protected dowry payable by law in order to receive the rights that have been granted by the husband is karema dowry obligations and rights husband wife . Legal issues according to the authors of Article 30 KHI complete because only regulate the "Prospective groom must pay a dowry to the bride that number, shape and type agreed upon by both parties". So that the authors propose adding paragraph in Article 30 KHI is completely reads (1) Prospective groom must pay a dowry to the bride that number, shape and type agreed upon by both parties, (2) The wife may file a civil action in the courts of religion, if husband has broken a promise to fulfill its obligations to pay the dowry has been agreed as as referred to in paragraph (1) ". While the repressive form of protection aimed at resolving disputes where settlement-oriented protection of the right, the husband who dowry debts shall be responsible and if he has done unlawfull act. Paths that can be taken by the wife as dowry payable oenerima that there are two pathways through Litigation, Litigation and Non Line. Non Litigation pathway can be reached by negotiation and mediation. If both lines are non-litigation have not found an agreement and the wife and her ex-husband, still survive with their own opinion, then the path can be taken of the litigation filed to the Religious Courts. Dwory is something that should be held and described the shape and the price at time of contract. Dowry to be paid under the terms of the letter an-Nisa verse 20, verse 24 and Surat al-Baqarah verse 237. Dowry must be paid by the whole clergy Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah and Hanabilah agreed on two conditions, namely: After sexual intercourse (coitus) and the demise of any one of them after the course of the contract.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/340.59/MAH/p/041311548 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 05 Jun 2014 14:51 |
| Last Modified: | 05 Jun 2014 14:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156124 |
Actions (login required)
 |
View Item |