Setyawan, Defry (2011) The Development of the Electronics Industry in Indonesia: Policy Decisions and Revealed Comparative Advantage. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengembangan industri elektronik di Indonesia dengan perspektif pembangunan para ahli teori negara dan posisi keunggulan komparatif yang terungkap. Untuk menganalisis peran negara dalam pengembangan industri elektronik, penelitian ini menggambarkan dan mengeksplorasi bagaimana industri elektronik Indonesia telah dikembangkan dan mengevaluasi dinamika kebijakan dan peraturan pemerintah untuk mendukung industri elektronik. Sedangkan untuk menilai daya saing industri elektronik Indonesia di pasar dunia, penelitian ini mempekerjakan metode unggulan komparatif (RCA). Selain itu, berdasarkan temuan dari dua masalah ini, penelitian mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan untuk diperkenalkan untuk mendukung lebih lanjut industri elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, profiling kebijakan industri elektronik Indonesia akan dibagi menjadi lima era, yaitu: 1950-1966 (Era Soekarno) memberlakukan prinsip anti-Barat dengan kebijakan yang tampak dalam dan terkenal dengan `statisme` dengan implementan kebijakan ekonomi tanpa investasi asing. 1966-1973 (stabilisasi dan keterbukaan) Era baru di bawah Presiden Suharto dengan `kebijakan luar yang terlihat luar dengan mengejar perdagangan liberal dan rezim investasi asing. 1973-1986 (deregulasi dan intervensi pemerintah yang relatif ketat) dengan substitusi impor dan meluncurkan `program penghapusan` pada tahun 1978 juga pembentukan daftar negatif untuk melarang komponen elektronik impor. 1986-1996 (keterbukaan deregulasi dan relatif) Rezim Presiden Suharto menjadi negara predator daripada negara pembangunan tetapi pemerintah lebih terbuka untuk investasi asing dan mengeluarkan pakcages deregulasi (mungkin pada tahun 1990 paket, mungkin pada tahun 1995 Paket). Post Crisis (1999-sekarang) Pemerintah diusulkan beberapa instrumen kebijakan ke dalam strategi pengembangan industri nasional seperti Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan diikuti oleh rencana jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2004 dan juga beberapa peraturan dari pemerintah. Dalam hal pasar dunia, hasil penilaian RCA pada periode 2005-2009 menunjukkan bahwa hanya 82 komoditas yang sudah memiliki keunggulan komparatif dari 283 komoditas dalam kode enam digit Harmonize System (HS). Selain itu, masalah inti yang mempengaruhi RCA produk elektronik Indonesia adalah perubahan teknologi, kondisi hukum dan birokrasi, bahan, pembagian dukungan penelitian dan pengembangan (R & D), tenaga kerja, produksi mesin dan kondisi. Beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah harus melanjutkan dan membuat kebijakan yang tepat untuk menarik investasi MNC di Indonesia, membuat sinkronisasi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan, dukungan untuk mengembangkan konten teknologi produk elektronik nasional, membuat beberapa peningkatan dalam kebijakan dan birokrasi dalam kebijakan Membuat, penentuan dan implementasi ISO dengan menyempurnakan Sistem Standar Nasional (NSS), dan menciptakan cluster industri dengan fasilitas memastikan hubungan yang lebih kooperatif dari intra-industri yang efektif dan efisien.
English Abstract
This study is designed to analyze the development of the electronics industry in Indonesia with perspective of the development state theorists and its revealed comparative advantage position. To analyze the role of state in the electronics industry development, the study describes and explores how the Indonesian electronic industry has been developed and evaluates the dynamics of government policies and regulations to support the electronics industry. While for assessing the competitiveness of the Indonesian electronic industry in the world market, the study employs revealed comparative advantage (RCA) method. In addition, based on the findings of these two issues, the study identifies the necessary policies to be introduced to further support the electronics industry. This research found that in general, the policy profiling of the Indonesian electronics industry will be divided into five eras, namely: 1950-1966 (Soekarno Era) imposed anti-Western principle with inward-looking policies and famous for “statism” with implemented guided economic policies without any foreign investment; 1966-1973 (Stabilization and Openness) the new era under President Suharto with ‘outward-looking policies` by pursuing more liberal trade and foreign investment regimes; 1973-1986 (Deregulation and relatively tight government intervention) with import substitution and launching the “Deletion Program” in 1978 also the establishment of negative list for banning the import electronic components; 1986-1996 (Deregulation and relative openness) President Suharto regime became a predatory state rather than development state but the government was more opened to foreign investment and issued deregulation pakcages (May in 1990 package, May in 1995 package & June in 1996 package); Post crisis (1999-Present) the government was proposed several policy instruments into national industrial development strategies such as the National Development Program (PROPENAS), and followed by short-term plans and long-term in 2004 and also some regulation from the government. In the term of world market, the result of RCA assessment in the period 2005-2009 shown that only 82 commodities of which already have comparability superiority from 283 commodities in the six digits Harmonize System (HS) Code. In addition, the core problems that influenced the RCA of the Indonesia electronic products are technological change, conditions of law and bureaucracy, materials, support division of research and development (R & D), labor, machinery production and conditions customer . Some suggestions given in this study are the government should continue and make a proper of policies to attract MNC investment in Indonesia, make synchronization and coordination among stakeholders, support for developing a national electronics product technology content, make some improvement in law and bureaucracy in policy making, the determination and implementation ISO with perfecting the National Standards System (NSS), and creating industrial clusters with facilities ensure a more cooperative relationship of intra-industry an effective and efficient.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.456 213 81/SET/d/041105008 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.4 Secondary industries and services |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Dec 2011 16:18 |
| Last Modified: | 12 Dec 2011 16:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156003 |
Actions (login required)
 |
View Item |