Sugiono, Agus (2014) Makna Pajak dan Retribusi (Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima kawasan Sae Salera Pamekasan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebenarnya wajib pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Sae Salera Pamekasan memaknai pajak dan retribusi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Non positivistik/Non mainstream). Upaya memahami makna pajak dan retribusi secara mendalam dalam penelitian ini menjadikan metode pemahaman (verstehen) dengan paradigma interpretiflah yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan fenomenologi transedental Husserl digunakan untuk mencoba menjelaskan dan mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi oleh beberapa wajib pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Sae Salera Pamekasan. Informan utama dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang dan 7 (tujuh) orang sebagai informan pendukung sumber data sedangkan Bagian Humas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DISPENDALOKA) Kabupaten Pamekasan peneliti jadikan informan kedua untuk mengkonfirmasi dan informasi data-data tentang pajak dan retribusi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa informan telah memahami tentang kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Namun demikian membayar pajak dan retribusi bagi mereka mempunyai makna tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupannya. Selain itu karakter, tradisi dan budaya masyarakat Madura mempengaruhi informan dalam memahami pajak dan retribusi. Informan memaknai pajak dan retribusi tidak hanya sebagai kewajiban yang harus dibayar pada pemerintah namun juga sebagai alat menuju ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, mengasah budaya malu serta sebagai sarana untuk berbagi dengan sesama. Disisi lain adanya perhatian pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat mereka harapkan karena pada dasarnya mereka tidak merasa keberatan membayar pajak dan retribusi asal pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar seperti dalam falsafah hidup mereka “rampa` naong bringin korong”. Keberadaannya yang tidak mempunyai status hukum membuat mereka selalu dihantui rasa waswas dan khawatir terhadap tindakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah (SATPOL PP) dengan dalih penataan dan penertiban. Dikeluarkannya Perpres Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan paradigma baru bagi pemerintah dalam upaya mengeksestensikan keberadaan mereka. Adanya pengelolaan pajak dan retribusi secara baik dan benar, peningkatan alokasi anggaran untuk kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL), adanya pembinaan dan pemberdayaan terhadap mereka serta terciptanya sistem ekonomi kerakyatan merupakan impian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Pedagang Kaki Lima (PKL
English Abstract
This research aims to gain a deep understanding of how the actual taxpayer street vendors (PKL) Sae Salera Pamekasan district interpret taxes and retributions. The research method is a qualitative method (Non positivistic/non mainstream). Efforts to understand the meaning of taxes and retributions in depth in this research makes the method of understanding (verstehen) interpretif paradigm used by researchers. Husserls transcendental phenomenological approach is used to try to explain and reveal the meaning of a concept or phenomenon of experience based on the awareness that the taxpayer incurred by some street vendors (PKL) Sae Salera Pamekasan district. Key informants in this research were 6 (six) and 7 (seven) persons as informants supporting data source while the Public Relations Department of Revenue of Regional Finance and Asset Management ( DISPENDALOKA ) Pamekasan researchers made a second informant to confirm and update data on tax and retribution. The results of the research revealed that the informant had been understood about their obligations to pay taxes and retributions. However, paying taxes and retributions have a special meaning for those who can not be separated from his background. Besides the character, traditions and culture of the people of Madura affect informants in understanding taxes and retributions. Informants interpret taxes and retributions are not only a liability to be paid to the government but also as a means to peace, social responsibility, hone culture of shame and as a means to share with others. On the other hand the governments attention to the existence of street vendors (PKL) so they expect because basically they did not mind paying taxes and retributions origin management is done properly and correctly as in their life philosophy "rampa naong bringin korong". Its existence that does not have legal status makes them always haunted by a sense of trepidation and worry about eviction actions undertaken by the government (SATPOL PP) on the pretext of structuring and controlling. Issuance of Perpres Nomor 125 Tahun 2012 and Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 on structuring and empowerment of street vendors (PKL) is a new paradigm for the government in an effor their existence. Taxes and retributions for management is good and true, the increase in the budget allocation for the welfare of street vendors (PKL), the existence of guidance and empowerment to them as well as the creation of a democratic economic system is a dream that can not be separated from the life of street vendors (PKL).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/336.24/SUG/m/041402989 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Jun 2014 14:27 |
| Last Modified: | 19 Jun 2014 14:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155910 |
Actions (login required)
 |
View Item |