Latif, Muh (2014) Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bantul). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Otonomi daerah memberikan kewenangan dalam pengelolaan berbagai macam urusan kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan perubahan sistem perencanaan pembangunan yang selanjutnya menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau lebih dikenal dengan SPPN. SPPN mengamanatkan adanya sinkronisasi dan kontinyuitas perencanaan dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dan juga mengamanatkan adanya suatu pendekatan strategis dan kinerja dalam perencanaan pembangunan. S ebagai akhir dari proses perencanaan dilakukan proses penganggaran, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan penganggaran dengan pendekatan kinerja. Dari latar belakang tersebut , dirumuskan Bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Bantul, dan Bagaimanakah penganggaran belanja bantuan sosial di Kabupaten Bantul dilihat dengan Anggaran Berbasis Kinerja, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Bantul, (2) Penganggaran Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dilihat dengan Anggaran Berbasis Kinerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Proses perencanaan belanja bantuan sosial belum sepenuhnya memenuhi kaidah prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang mana menggunakan dokumen perencanaan: RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pedoman dalam proses penganggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Didalam dokumen perencanaan daerah belum secara jelas mengungkapkan kebijakan berkaitan dengan belanja bantuan sosial, namun secara eksplisit terdapat beberapa kebijakan, program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial. Dalam proses perencanaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Bantul belum mewujudkan sebuah perencanaan strategis yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD yang kemudian diturunkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang terlebih dahulu dikomunikasikan dengan masyarakat melalui mekanisme musrenbang dan menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Dalam proses penganggarannya, karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung maka penganggarannya belum menggunakan penganggaran dengan pendekatan kinerja. Hal ini berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa dalam proses penganggarannya, baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), dan juga Indikator Kinerja. Saran dari penelitian ini adalah: (1) Dalam dokumen perencanaan dicantumkan kebijakan mengenai belanja bantuan sosial sebagai dasar dalam pelaksanaannya, (2) Dalam proses perencanaannya, belanja bantuan sosial mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam SPPN dengan mengintegrasikannya dengan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Bantul yang ada di dalam dokumen perencanaan dan juga melalui mekanisme musrenbang sejak dari tingkat desa sampai kabupaten. (3) Di dalam penganggarannya belanja bantuan sosial sebaiknya dialokasikan di dalam program dan kegiatan yang berada di dalam belanja langsung, atau kalau tetap dianggarkan di dalam belanja tidak langsung harus ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan dalam belanja langsung sehingga didalam perencanaan dan penganggarannya dapat menggunakan penganggaran dengan pendekatan kinerja.
English Abstract
Regional autonomy give authority in managing many businesses to regional government that followed by changing of development planning system that use Act Number 25 in 2004 on National Development Planning System or known as SPPN. SPPN tells the existence of synchronization and continuity of planning and long term, medium term and year planning and also tell the existence of strategic approach and performance in development planning. As the end of planning process then budgeting process conducted according to Act Number 17 in 2003 and Permendagri Number 13 on Guidance of Regional Financial Budgeting uses budgeting with performance approach. Based on that background, it is formulated how budgeting of social donation spending at Bantul Regency, and how budgeting of social donation spending at Bantul Regency if it is shown with budgeting based on performance, that aim to describe and to analysis: (1) Budgeting planning of Social Donation spending at Bantul Regency, (2) Budgeting of Social Donation on Regional Income and Spending Budgeting at Bantul Regency if it is shown by budgeting based on performance. This research uses qualitative research method using descriptive approach. Data collection technique is performed by using interview, observation and documentation ant literature study. Data analysis uses qualitative data analysis with Miles and Huberman interactive model. Processes of social donation spending planning haven`t fully fulfilled regional development planning principles such as uses planning document: RPJPD, RPJMD and RKPD as guidance in budgeting process in Regional Income and Spending Budgeting. Regional planning document haven`t clearly shows policy on social donation spending, but explicitly there are some policies, programs and activity of social welfare that related with social donation spending. Social Donation Spending planning process at Bantul Regency haven`t implemented strategic planning where social donation spending activity should describe vision and mission explanation in RPJPD, RPJMD then derived become program and activity in RKPD that previously communicated with people through development planning forum and becoming guidance in compiling KUA and PPAS to be budgeted in Regional Income and Spending Budgeting. The activity in Social Donation Spending is indirect activity that related with program and activity that exist in direct spending. In its budgeting, because there isn`t relation with policy and activity that exist in direct spending and there isn`t policy that connect with program and activity in direct spending then its budgeting haven`t use budgeting that uses performance approach. This based on found in research that in its budgeting process, whether at SKPD level or PPKD level do not use performance standard that consist of Minimal Service Standard (SPM), Spending Standard Analysis (ASB), Price Standard (SSH) and also Performance indicator. Suggestion of this research are: (1) in planning document it is stated that policy on social donation spending as basic in its application, (2) it its planning, social donation spending follow regional planning mechanism such regulated in SPPN by integrating with program and activity that explanation of Bantul Regency vision and mission in planning document and also through development planning forum since village to regency level. (3) In its budgeting social donation spending, it is better allocated in program and activity that exist in direct spending, or if it is budgeted in indirect spending, there should be policy that connect it with program and activity in direct spending so that in its planning and budgeting can use budgeting by performance approach.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/336.014/LAT/p/041403702 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Sep 2014 15:14 |
| Last Modified: | 08 Sep 2014 15:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155895 |
Actions (login required)
 |
View Item |