Arif (2013) Model Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal (Suatu Studi LEPP-M3 pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pasuruan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan diantaranya bagaimana Profil LEPP-M3 sebagai pelaksana PEMP di Pasuruan, bagaimana kinerja program PEMP di Kabupaten Pasuruan, bagaimana model perencanaan program PEMP yang selamainitelah dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dan bagaimana model perencanaan yang tepat sebagai alternatif model perencaan baru dalam Program pemberdayaan masyarakat Pesisir. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan LEPP-M3 sebagai pelaksana PEMP di Pasuruan, mendiskripsikan penilaian kinerja program PEMP di Kabupaten Pasuruan, mendiskripsikan model perencanaan program PEMP yang selamainitelah dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dan menemukan model perencanaan yang tepat sebagai alternatif model perencaan baru dalam Program pemberdayaan masyarakat Pesisir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil kinerja LEPP-M3 Kabupaten Pasuruan baik dilihat dari Strukturpermodalan, Kualitas aktiva produktiv, Likuiditas dan Efisiensi mendapat penilaian 75,5 dengan asumsi kondisi LEPP-M3 CUKUP SEHAT. Hanya saja sehatnya LEPP-M3 lebih bany ak di ukur dari kinerja keuangan dan tidak secara komprehensip. R eview dan analisis Program PEMP Kabupaten Pasuruan khususnya pada status kinerja program PEMP di Kabupaten Pasuruan di nilai cukup baik. Bahkan hasil tersebut diatas rata-rata nilai per kabupaten. Diketahui bahwa nilai Kabupaten Pasuruan dalam elemen Kelembagaan (54,90%), Pengelolaan LEPP-M3 (53,76%) dan Persepsi (44,80%). Menunjukkan kinerja Program PEMP tergolong cukup baik. Sementara itu, dua elemen lainnya yaitu Kapasitas Pemanfaat (38,98%) dan Kemitraan (37,03%) menunjukkan kinerja Program PEMP tergolong kurang. Satu catatan pentingnya adalah evaluasi tersebut tidak menyentuh pada keberlanjutan program karena fakta menunjukkan dari beberapa aktifikatas PEMP di Pasuruan hanya unit Simpan pinjam yang tetap eksis sementara bidang usaha lainnya seperti kedai/waserda pesisir, SPDN dan bengkel pesisir menglami kemacetan dan berhenti beroperasi. perencanaan yang digunakan oleh program PEMP adalah menggunakan sistem “TOP DOWN PLANNING” artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berwal dari perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Selain itu model perencanaan program PEMP di Kabupaten Pasuruan masih menggunakan filosofi desentralisasi sebagai konsep dekonsentrasi sehingga yang ada adalah hanya pelimpahan kewenangan dan tugas-tugas kementerian kelautan dan perikanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya adalah daerah merasa bahwa program PEMP menjadi sangat sentralistik karena semua aturan main dan perencanaan program sudah given dari pemerintah pusat. Penelitian ini menawarkan alternatif model perencanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang merupakan modivikasi dari model perencanaan Strategis dengan siklus perencanaan di mulai dari poin bahwa program dari kementeriannya hanya bersifat block grand, acuan dalam block grand tersebut jadi dasar inisiasi oleh pemda dengan melibatkan tokoh lokal, LSM dan perguruan tinggi untuk mendesain perencanaan program berdasarkan pedoman block grand, kemudian pembentukan tim kecil yang telah di inisiasi oleh pemerintah daerah tadi kemudian melakukan beberapa kajian data base dengan di fasilitasi oleh pemerintah daerah data base tersebut meliputi potensi lokal, nilai-nilai kearifan lokal. kebijakan pendukung program pemberdayaankan. Langkah selanjutnya adalah perumusan masalah prioritas berdasarkan potensi lokal dan kearifan local. Unsur kebijakan juga harus ada dimana jika kebijakan telah mendukung maka dilakukan optimalisasi jika belum maka ada upaya pembuatan kebijakan dan mensuport program. Hasil akhirnya adalah terbentuk dokumen perencanaan berbasis potensi dan kearifan lokal, kemudia dokumen perencanaan tersebut kemudian di Implementasikan berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati bersama dan dilakukan evaluasi dan monitoring program dilakukan secara bersama antara pemda dan masyarakat sehingga ada perbaikan program berdasarkan evaluasi untuk memunculkan perencaan di tahun berikutnya.
English Abstract
This study raised several issues including how the profile of LEPPM3 as executive PEMP in Pasuruan, how PEMP program performance in Pasuruan, how PEMP program planning model that has been implemented in Pasuruan and how proper planning model as an alternative model of a new planning coastal community empowerment programs. Based on the description above, the purpose of this study is to describe LEPP-M3 as executive PEMP in Pasuruan, describe the assessment of program performance PEMP in Pasuruan, describing PEMP program planning model that has been implemented in Pasuruan and find the right planning model as an alternative model planning new coastal community empowerment programs. In this study, the authors used a qualitative approach with descriptive interpretive paradigm. The results of this study indicate that the performance profiles LEPP-M3 Pasuruan good views of the capital structure, quality of earning assets, liquidity and efficiency assessed 75.5 by assuming LEPP-M3 conditions is HEALTHY ENOUGH. It`s just healthy LEPP-M3 more in measuring financial performance and are not comprehensive. Review and analysis of programs PEMP Pasuruan especially on program performance status PEMP in Pasuruan in value quite well. Even the results above the average value per district. It is known that the Pasuruan value of the Institutional element (54.90%), LEPP-M3 management (53.76%) and perception (44.80%). PEMP Program perform quite good. Meanwhile, the other two elements, namely Capacity Utilization (38.98%) and Partnership (37.03%) showed relatively less PEMP program performance. One important note is that evaluation does not touch on the sustainability of the program because the facts show some activity in Pasuruan PEMP save borrow unit only that still exist while the other business areas such as shop/waserda coast, SPDN and coastal workshops stalled and stopped operating. Planning is used by the PEMP program is to use the system “TOP DOWN PLANNING” means the planning is done by the government in this case the ministry of maritime affairs and fisheries as well as the initial idea of the government giving more dominant role in regulating the course of the program that starts from planning to evaluation process, where the role of the public is not so influential. Additionally PEMP program planning model in Pasuruan still using the philosophy of decentralization as deconcentration concept so that there is only a transfer of powers and duties of the ministry of maritime affairs and fisheries of the central government to local governments. The result is the area felt that the program became highly centralized PEMP because of all the rules and program planning has been given from the central government. This study offers an alternative model of planning coastal community empowerment program is a modification of the model of strategic planning with the planning cycle at the start of the points that the program of the ministry merely block grand, block grand reference in the finished basic initiation by the local government to involve local leaders, NGO`s and universities to design a program plan based guidelines grand block, then the formation of a small team that has been initiated by the local government had conducted several studies in the data base with facilitation by the government data base includes local potential, the values of local wisdom. The policies of empowerment supporting program. The next step is the formulation of the problem based on the potential of local priorities and local wisdom. Policy elements should exist whereby if the policy has been to support the optimization done if not then no effort to support that policy and programs. The end result is a planning document created based on potential and local wisdom, and planning documents are then implemented based on priorities that have been agreed and carried out an evaluation and monitoring program carried out jointly between the local government and the community so that there is improvement programs based on evaluation planning to bring in next year.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/333.917/ARI/m/041304861 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.9 Other natural resources |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 20 Jun 2013 14:56 |
| Last Modified: | 20 Jun 2013 14:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155868 |
Actions (login required)
 |
View Item |