Jejaring Kebijakan dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu pada DAS Brantas

Ifah (2013) Jejaring Kebijakan dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu pada DAS Brantas. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (water related disaster) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Water related disaster ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketetapan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk menyelenggarakan pengelolaan DAS terpadu dari hulu ke hilir secara utuh diperlukan perencanaan yang komprehensif, yang mengakomodasikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ( stakeholder ). Adanya partisipasi stakeholders atau aktor-aktor dalam proses perumusan rencana atau perencanaan telah mendorong terbentuknya jejaring kebijakan ( policy network ). Jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan. Penelitian tentang jejaring dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu penting untuk dilakukan dengan harapan akan menjadi masukan dalam tahap implementasi pengelolaan DAS terpadu juga evaluasi rencana. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan: gambaran proses perencanaan pengelolaan DAS terpadu pada DAS Brantas, , Interaksi antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan DAS terpadu pada DAS Brantas sehingga diperoleh gambaran dan bentuk jejaring kebijakannya setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Implikasi yang ditimbulkan dari jejaring kebijakan yang terbentuk terhadap kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan DAS terpadu pada DAS Brantas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner, observasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini, Perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu dilakukan dengan pendekatan teknokratis top-down. Aktor-aktor yang terlibat didominasi oleh aktor bertipe Co-Deliverer dan profesional dengan peran dan kepentingan yang terpusat pada satu institusi. Jejaring kebijakan yang terbentuk adalah Bureucratic Network, dimana dominasi perencanaan ada pada satu aktor pemerintah. Jejaring kebijakan yang terbentuk tanpa disertai dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor didalamnya. Kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan DAS Brantas kedepan belum akan mencapai jejaring yang sinergis, dengan melihat belum ada komitmen untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan DAS Brantas Terpadu, hubungan antar organisasi belum terstruktur, keyakinan bahwa stakeholder yang lain tidak akan mengimplementasikannya dan keyakinan masih adanya ego sektoral.

English Abstract

Natural resources exploitation and exploration to accelerate development cause environmental damages. Environmental and land degradation leads to low watershed support capabilites and contributes to water-related disasters such as flood, landslides, and draught. Brantas watershed is vital in supporting ecosystem and water availability to people in East Java. Brantas watershed is also a priority in treatment according to government regulations. Brantas watershed management is a multiparty management system, thereby containing many interests and needing integrated approach. Watershed integrated management from up- to downstream needs comprehensive planning, that accomodates and involves various stakeholders. Stakeholders and actors participation in plan or planning process has induced the formation of policy network. Policy network on policy-making stage contributes to changing of goals, due to emerging actors with various interests and motives. Therefore, research on Brantas watershed management planning is important as inputs in implementing integrated watershed management and plan evaluation. This research is aimed to describe and analyze integrated watershed management planning on Brantas watershed, stakeholders interactions in integrated watershed management on Brantas watershed to find out about the form of policy network according to Government Regulation number 38 year 2007, and implication of the policy network on institutional cooperation in integrated watershed management on Brantas watershed. This research uses descriptive method with qualitative approach. Data is collected through interviews, observations, and documentary studies. Data analyzing technique used is Miles and Huberman`s interactive qualitative model. The research findings show that integrated watershed management on Brantas watershed is implemented using technocratic, top-down approach. The dominant actor type is Co-Deliverer and Professional with instutional centered role and motives. The emerging policy network is Bureaucratic network, within which one goverment actor dominates planning and no integration and cohesivity among other actors. There is no apparent commitment to implement integrated watershed management plan on Brantas watershed, no structured institutional relationship, prevailing beliefs that other stakeholders do not implement such plan, and sector-related egocentrism. These are signs that in the near future, institutional cooperation in Brantas watershed management will not yet form a synergic network.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/333.91/IFA/j/041406971
Subjects: 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.9 Other natural resources
Divisions: S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 10 Nov 2014 09:25
Last Modified: 10 Nov 2014 09:25
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155859
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item