Kuswahyono, Tri (2013) Analisis Kebijakan Tentang Pengembangan Renewable Energy Studi Tentang Program Inovatif Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Di Kec. Kepanjen Kabupaten Malang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah ketersediaan cadangan energi fosil (BBM) di Indonesia yang sudah semakin kritis. Dengan asumsi cadangan terbukti saat ini hanya mencapai 3,9 miliar barel, maka diperkirakan cadangan minyak Indonesia dalam 12 tahun lagi akan habis, jika tidak berhasil ditemukan ladang minyak baru. Sehingga dibutuhkan upaya inovatif untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (renewable energy), yang salah satunya adalah berbasis sampah (biomassa). Karena itu Pemerintah telah mengantisipasi dengan membuat Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 yang tujuannya adalah untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri, dengan fokus pada dua hal penting yaitu diversifikasi dan konservasi. Selanjutnya Pemerintah juga membuat UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi untuk mendorong Pemerintah Daerah agar serius dalam menangani program pengembangan energi baru dan terbarukan (renewable energy). Untuk serius mengawal kebijakan tersebut dibentuk gugus tugas (task force) yang diberi nama Dewan Energi Nasional (DEN) berdasar Perpres Nomor 28 tahun 2008. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, beranggotan 15 orang, terdiri dari 7 orang dari unsur pemerintah (kementrian) dan 8 orang mewakili pemangku kepentingan (stakeholders). Maka itu UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, telah diperbarui orientasinya yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, dengan mengacu pada prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Penulisan Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan tentang Pengembangan Renewable Energy” merupakan sebuah studi tentang program inovatif pengelolaan sampah menjadi energi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana respon Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan kebijakan inovatif di tingkat Nasional yang berhubungan dengan pengembangan energi alternatif, khususnya sumber energi terbarukan (renewable energi) jenis biomassa berbasis sampah?; Siapa saja lembaga-lembaga Pemerintah di Kabupaten Malang dan bagaimana mereka bekerja dalam mensukseskan kebijakan pengolahan sampah serta pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif, dan seperti apa koordinasi antar lembaga tersebut?; Faktor-faktor apa saja yang menghambat munculnya kebijakan inovatif di Kabupaten Malang dalam hal pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif?. Tujuan dari penelitian ini: untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana respon Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan kebijakan inovatif di tingkat Nasional yang berhubungan dengan pengembangan energi alternatif, khususnya energi baru dan terbarukan; untuk mendeskripsikan dan menganalisis siapa saja lembaga-lembaga di Pemerintah Kabupaten Malang yang terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah serta pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif, dan seperti apa koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut; untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat munculnya kebijakan inovatif di Kabupaten Malang dalam hal pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen serta mengunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles dan Hubermas, 1984). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sudah ada respon pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bentuk pencantuman kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ada 3 (tiga) lembaga yang memiliki irisan tanggung jawab untuk mensukseskan kebijakan ini, yaitu: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikartarung), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah paradigma para aparatur dan masyarakat dalam melihat persoalan energi. Pembahasan dan analisis terhadap hasil temuan di atas menggunakan teori kebijakan model institusional dari Friedrich menunjukkan bahwa bentuk respon Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan EBT masih sebatas formalitas. Sedangkan koordinasi antara lembaga pemerintah yang memiliki irisan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatannya menjadi energi masih terjadi ego sektoral, yang mengakibatkan program ini berjalan tidak sinergis dan terintegrasi. Ada beberapa kendala sehingga kebijakan ini belum bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu: keterbatasan anggaran, kompetensi SDM aparatur, lemahnya koordinasi, tidak sinergi antara program daerah dengan pusat, serta persepsi masyarakat dan sebagian aparatur yang menganggap masalah ketersediaan energi masih belum sampai pada tingkat kritis (sense of crisis).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/333.794/KUS/a/2012/041704101 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 08 Jun 2017 14:15 |
| Last Modified: | 08 Jun 2017 14:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155854 |
Actions (login required)
 |
View Item |