Arahan Guna Lahan Kawasan Rawan Gempa Bumi Propinsi Papua

Faizah (2012) Arahan Guna Lahan Kawasan Rawan Gempa Bumi Propinsi Papua. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Banyaknya korban jiwa yang timbul akibat bencana alam yang terjadi setidaknya telah memberikan pelajaran berharga kepada kita semua terhadap pentingnya keberadaan ruang yang aman. Undang-undang 26 tahun 2007 merupakan undang-undang yang dibuat dengan salah satu didasari bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana, sehingga dalam setiap penyusunan rencana tata ruang wilayah harus berbasiskan pada upaya mitigasi bencana sebagai upaya keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Kepmen PU 21 tahum 2007 yaitu pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi. Dimana pedoman ini juga ditujukan untuk memberi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan penataan ruang kawasan rawan gempa bumi. Propinsi Papua adalah salah satu propinsi di Indonesia yang sering mengalami bencana gempa bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kawasan rawan terhadap gempa bumi dan arahan guna lahan kawasan rawan gempa bumi. Penelitian dilakukan dengan alat bantu sistem informasi geografis menggunakan software arcview 3.3 dengan cara skoring dan overlay peta geologi skala 1:250.000, peta kemiringan lereng 1:250.000, peta sebaran gempa skala 1:250.000, peta struktur geologi skala 1:250.000 serta peta landuse skala 1:250.000. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kelas kestabilan wilayah rawan gempa bumi Propinsi Papua memiliki kawasan yang tidak stabil seluas 85.339 ha (0,2%), kawasan yang kurang stabil seluas 4.902.407 ha (15,53%) dan kawasan yang stabil seluas 26.585.898 ha (84,20 ha). Kesesuaian lahan ini terbagi menjadi 6 zona tipologi pada kawasan rawan gempa bumi berdasarkan jumlah skor yaitu zona A, B, C, D, E dan F dimana 6 zona ini adalah wilayah dalam katagori kurang stabil dan wilayah tidak stabil rawan gempa bumi, sedangkan untuk wilayah stabil adalah masuk dalam kategori zona aman terhadap gempa bumi. Untuk zona A, B dan C merupakan kawasan yang mempunyai fungsi lindung lainnya dan budidaya sedangkan untuk zona D, E dan F merupakan kawasan yang mempunyai fungsi lindung. Kabupaten yang ada di Propinsi Papua yang mempunyai kawasan rawan gempa bumi atau zona tipologi A, B, C, D, E, F terdapat di 27 kabupaten/kota, sedangkan 2 kabupaten lainnya merupakan zona aman. Guna lahan yang tidak sesuai berada di zona A seluas 38 ha yang merupakan pelabuhan udara/laut, untuk arahan guna lahan sebaiknya difungsikan sebagai kawasan lindung dan pelabuhan udara/laut bisa dibangun di zona aman; di zona D seluas 3.486 ha berupa pertanian campur semak, 11 ha berupa permukiman dan 2 ha berupa perkebunan, untuk arahan guna lahan dialihfungsikan sebagai kawasan lindung dan untuk pertanian, permukiman dan perkebunan tersebut bisa dialihkan di zona aman; di zona E seluas 146 ha berupa pertanian campur semak dan 14 ha permukiman, arahan guna lahan yaitu dialihfungsikan sebagai kawasan lindung dan permukiman dan pertanian bisa dibangun di zona aman; di zona F 82 ha berupa pertanian campur semak, arahan guna lahan yaitu dialihfungsikan sebagai kawasan lindung. Arahan guna lahan untuk guna lahan yang sesuai dan yang berada di zona aman sesuai dengan eksisting.

English Abstract

The loss of life resulting from natural disasters that occurred at least have given us all a valuable lesson on the importance of the existence of a safe space. Act 26 of 2007 is a law made by one of Indonesia based on that region is a region particularly vulnerable to disasters, so that in each spatial planning should be based on disaster mitigation as a means of safety and comfort of life and livelihood. Decree 2007 of a tender 21 PU guideline spatial areas prone to volcanic eruptions and areas prone to earthquakes. Where these guidelines are also intended to provide a reference for local governments and district/city in carrying out the spatial planning areas prone to earthquakes. Papua province is one of the provinces in Indonesia who are experiencing the devastating earthquake. The purpose of this study was to determine the areas prone to earthquakes and land-use landing areas prone to earthquakes. The study was conducted with the tools of geographic information system using ArcView 3.3 software by means of scoring and overlay 1:250.000 scale geological maps, slope maps 1:250.000, 1:250.000 scale map of the distribution of earthquakes, 1:250.000 scale geological map of the structure and scale landuse map 1:250.000. The results of the study indicate that the stability class earthquake-prone region of Papua Province has an area of unstable region 85 339 ha (0.2%), the less stable region covering 4,902,407 ha (15.53%) and stable region covering an area of 26 585. 898 ha (84.20 ha). Suitability of this land is divided into 6 zones typology in earthquake-prone areas based on number of score ie zones A, B, C, D, E and F where the six zones are areas within the category of less stable and unstable region prone to earthquakes, Whereas, for the region is stable in the category of safe zones to earthquakes. For zones A, B and C is an area that has the function of other protected areas and aquaculture while for zones D, E and F is an area that has a protected function. Districts in Papua province that has an earthquake-prone areas or zones typology A, B, C, D, E, F are in the 27 districts/cities, while the two other districts are safe zones. Incompatible land use located in a zone covering an area of 38 ha which is a port of the air/sea, to the direction of land use should be used as a protected area and airport/sea can be built in a safety zone; in zone D area of 3486 ha of mixed farming bush, 11 ha of residential and 2 ha of plantations, to the direction of land as protected areas and converted to agriculture, settlements and plantations can be transferred in a safe zone; in an area of 146 ha E zone of mixed farms and 14 ha of bush settlements, land use direction that is being used as a protected area and the settlements and agriculture can be built in a safety zone; in zone F 82 ha of mixed shrubs agriculture, land use direction that is being used as a protected area. Direction of land suitable for land use and which are in accordance with the existing safety zone.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/333.731 3/FAI/a/041201037
Subjects: 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy
Divisions: Program Pascasarjana > Magister Studi Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 03 Oct 2012 14:32
Last Modified: 03 Oct 2012 14:32
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155840
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item