Susanto, Andrian (2016) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kegiatan-kegiatan Balai Taman Nasional Gunung Merapi tentunya dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Mengacu dari visi Kementerian Kehutanan yaitu Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, sedangkan visi Balai TNGM adalah Menjadi Taman Nasional Yang Mantap Dalam Mengelola Ekosistem Volcano Yang Dinamis Berbasis Partisipasi Para Pihak, maka salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan kinerjanya dapat dilihat dari bagaimana Balai TNGM merencanakan program pemberdayaan masyarakat di desa penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Model Desa Konservasi di Taman Nasional Gunung Merapi serta perencanaan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Model Desa Konservasi. Pelaksanaan MDK di TNGM sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan MDK ini melalui 3 aspek yaitu: (1) aspek ekologi, terjaganya kelestarian kawasan konservasi, sehingga peran, fungsi dan kontribusi kawasan konservasi terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat optimal; (2) aspek ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga kesadaran, kemauan dan kepedulian dalam upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meningkat; (3) aspek sosial, terwujudnya keserasian dan keharmonisan antara kelestarian kawasan konservasi dengan kehidupan masyarakat. Balai TNGM telah menetapkan 5 desa model di 4 Desa yaitu: MDK di Desa Ngargomulyo, MDK di Desa Sidorejo, MDK di Dusun Turgo, MDK di Dusun Tegalsruni dan Dusun Pojok Desa Samiran. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui MDK belum melalui 9 tahapan yang telah ditetapkan adapun tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) membangun kesepahaman dan komitmen, 2) membangun/membentuk kelembagaan, 3) menyiapkan fasilitator/pendamping, 4) peningkatan kapasitas SDM, 5) peningkatan keterampilan masyarakat, 6) pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, 7) membangun kemitraan/jejaring usaha. Permasalahan yang dihadapi Balai TNGM dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui MDK antara lain; (1) minimnya kualitas dan kuantitas SDM; (2) belum adanya masterplan Model Desa Konservasi; (3) masih minimnya anggaran; (4) masih belum optimalnya peran stakeholders terkait mekanisme pelaksanaan peran dan keterkaitan stakeholders. Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui MDK pada Balai TNGM tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Merapi serta Dokumen Rencana Strategis. Perencanaan pemberdayaan melalui MDK di Balai TNGM sudah mengaplikasikan teori prosedural dan substantif dalam rangka mewujudkan sustainable development. Proses perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Balai TNGM selain menggunakan pendekatan top down, juga dilakukan dengan pendekatan x bottom up planning, dimana dengan adanya pendekatan bottom up planning maka perencanaan program-program pemberdayaan masyarakat cukup aspiratif. Selain itu perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga telah diupayakan secara partisipatif dan kolaboratif, walaupun masih dalam kerangka memenuhi tanggungjawab sosial organisasi atau arahan kebijakan Kementerian Kehutanan, belum sampai pada tahap penekanan strategi creating shared value. Akan tetapi mekanisme perencanaan top down dan bottom up, serta partisipatif dan kolaboratif relatif terjadi dengan baik pada proses penyusunan rencana dokumen perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek serta perencanaan pelaksanaan kegiatan, mekanisme perencanaan bottom up, serta perencanaan partisipatif dan kolaboratif belum optimal. Walaupun belum optimal, terjadi sinergi antara proses perencanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Balai TNGM dengan Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Stakeholders yang terlibat terdiri dari 4 unsur utama dengan peran masing-masing dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar TNGM secara garis besar sebagai berikut: (1) BTNGM merupakan perencana sekaligus fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) masyarakat/kelompok masyarakat merupakan sasaran dari kegiatan pemberdayaan sekaligus turut serta mengusulkan perencanaan kegiatan; (3) Pemerintah Daerah terutama desa merupakan pengarah dan pembina perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4) Dinas/Instansi terkait termasuk LSM dan Perguruan Tinggi merupakan fasilitator materi dan pendamping teknis perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika dilihat dari perspektif good governance unsur yang berperan utama adalah pemerintah dan masyarakat, sementara pihak swasta belum terlihat perannya dalam rangka perencanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar TNGM. Sedangkan peran dan interaksi stakeholders dalam proses perencanaan pengelolaan TNGM berbasis pemberdayaan masyarakat sudah mengarah dalam konteks kemitraan. Secara umum perencanaan pengelolaan Taman Nasional di TNGM sudah mengarah pada perencanaan pengelolaan Taman Nasional berwawasan pemberdayaan masyarakat tetapi masih dalam kerangka pemenuhan tanggung jawab sosial (social responsibility) organisasi dan belum sampai pada tahapan menciptakan nilai bersama (creating shared value). Balai TNGM sudah melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui MDK meskipun belum optimal.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/333.72/SUS/p/2016/041601630 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 02 May 2016 11:54 |
| Last Modified: | 02 May 2016 11:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155834 |
Actions (login required)
 |
View Item |