Khawatim, Husnul (2013) Penanganan Kredit Bermasalah Anggota DPRD yang Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD) dalam Hal Terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) (Studi: Pasal 383 Ay. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal pemberian kredit, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank memerlukan suatu jaminan untuk meyakinkan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank pada dasarnya menerima jaminan yang mempunyai kriteria: dapat dengan mudah dieksekusi, serta dapat diikat secara yuridis formal, akan tetapi ada beberapa bank yang sekarang ini menerima jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD). Penalitian ini mengkaji tentang penanganan kredit bermasalah anggota DPRD yang menggunakan jaminan SK DPRD, dalam hal terjadi Pergantian Antarwaktu pada PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro dan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro selama menyalurkan Kredit Anggota DPRD dengan Jaminan SK DPRD, tidak pernah terjadi kredit bermasalah, dikarenakan sudah mengikutsertakan pada asuransi secara keseluruhan,yaitu asuransi meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Penangan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro akibat mengundurkan diri atau diberhentikan adalah dengan musyawarah, memberikan kesempatan membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu pembayaran, pembenahan bunga kredit yang disetor, memberi surat peringatan sebanyak 3 kali,melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara.
English Abstract
Bank in the operations follow to the principle of prudence, including the provision of credit, in accordance with Article 2 of Law No 7 of 1992 in conjunction with Law No. 10 of 1998. Bank requires a guarantee to ensure the ability of the debtor to repay the loan according to the agreement. Basically the banks have received assurance with criteria which is it can be easily executed and can be tied to formal judicial. However there are some banks that currently receives collateral in the form of the Decree of Appointment of the Regional Representatives Council. This study reviewing the handling of non-performing loans using collateral legislators Decree of Appointment of the Regional Representatives Council, in the event of Intertemporal Substitution in PT. BPD Jawa Timur, Tbk. Bojonegoro branches and PD. BPR Bojonegoro district government. This study is an empirical law, whereas the approach used is a socio-juridical approach. Based on research results of PT. BPD Jawa Timur, Tbk. Bojonegoro branch for lending legislators with Decree of Appointment of the Regional Representatives Council, credit crunch never happened, because it is already included in the overall insurance, the life insurance, resign and be dismissed. Handling non-performing loans made by the PD. BPR Bojonegoro district because of resign or dismissed by consensus, giving the opportunity to pay in installments, giving payment periods, revamping the paid credit interest, giving warning letter 3 times, through the State Receivables Affairs Committee and the Directorate General of Receivables and State Auction.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/332.7/KHA/p/041308318 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.7 Credit |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 Feb 2014 16:07 |
| Last Modified: | 18 Feb 2014 16:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155804 |
Actions (login required)
 |
View Item |