Asmuni (2014) Evaluasi Kebijakan Pelaku Ekonomi Sektor Informal (Studi Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalah kebijakan pelaku ekonomi sektor formal ditandai dengan pesatnya pembangunan diperkotaan pada sektor ekonomi formal pada satu sisi, sementara pada sisi lain sektor ekonomi formal tidak serta merta mampu menampung para pencari kerja, sehingga memunculkam pelaku ekonomi informal di perkotaan. Perkembangan sektor informal di perkotaan menyebabkan kondisi perkotaan rawan, lingkungan yang semakin buruk seperti polusi, kemacetan lalu lintas serta mengganggu pelaku usaha kecil dan pertokoan. Keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) yang terus tumbuh dan kapasitas kota yang semakin berkembang dan padat (crowded) kerapkali pelaku ekonomi sektor informal mengalami ketegangan dengan banyak pihak, terutama dengan pembuat kebijakan atau pelaksana karena PKLmenggunakan sembarang tempat berjualan. Penulisan Tesis ini merupakan studi evaluasi mengenai evaluasi kebijakan dengan perspektif evaluasi formal, evaluasi ex post, mengkaji dampak kebijakan serta mencari argument of terms dari pemangku kepentingan. Evaluasi formal berujuk kepada evaluasi input kebijakan, kemudian isi kebijakan merupakan mengacu kepada prodak kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) nomer 06 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Evaluasi kebijakan juga mengkaji respon dari aktor-aktor terlibat kebijakan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan mendiskrpisikan pelaksanaan, hasil dan dampak kebijakan terhadap ekonomi sektor informal (PKL), mengetahui dan mendiskripsikan respon aktor-aktor yang terlibat kebijakan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember serta mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan terhadap ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan penertiban dan penataan pelaku ekonomi informal dapat dilihat dari capai kebijakan yang terdari hasil penanganan skala prioritas, hasil pelaksanaan Perda, serta adanya relokasi pelaku ekonomi sektor informal. Evaluasi kebijakan pada kajian ini menemukan kendala-kendala dimana secara subtansi dari sudut internal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, anggaran serta munculnya ego sektoral kedinasan. Secara eksternal dapat lihat bahwa faktor sosial dan politik selalu menjadi kendala. Penelitian ini juga menyajikan diskripsi tentang item-item argumentasi aktor-aktor kebijakan dalam melihat permasalahan kebijakan pelaku ekonomi informal sebagai cara pandang titik temu atau irisan kepentingan.
English Abstract
Policy problems of economic actors in formal sector are characterized by urban development in the formal economy secator on the one hand, while on the other hand the formal economicsector are not necessarily able to accommodate job seekers, giving rise to informal economic actors in the urban. The existence of informal sector also have made complicated labor. Developping informal sector in urban conditions cause cartilage, the worse in environment such as pollution, traffic congestion and disrupt small businesses and shops. The existence of informal sector economic actors continue to grow and the capacity of the citys growing and dense in turn has put the actors of the informal economy is not merely a problem solver. Informal sector economic actors often experience tension with many parties, especially the policy makers or implementers because many of these principals apply to any place that is not proper. This research is evaluation study about policy evaluation use formal evaluation prespective, ex-post evaluation, study of policy impacts and find argument of term from stakeholders. Formal evaluation refers to the evaluation of policy inputs, which refers to the content of the policy referring to regional regulation number 06/2008 about street vendors in Jember town. Policy evaluation also examines the response of policy actors. The aim of this study include Knowing and description about the successful implementation of policy towards the informal sector economy (street vendors), knowing and description response from the policy actors involved in the informal sector economic policy (street vendors) in Jember and describe constraints in the implementation of policy towards the informal sector economy in Jember. The research method used qualitative research with data collected in-depth interviews, observation and documentation. The evaluation results of the implementation of the demolition and remodeling in informal economic actors can be seen from the achievements of the policy which consists of the results of treatment priorities, the results of the implementation of local regulation, as well as the relocation of informal sector economic actors. Policy evaluation in this study found the constraints which are the substance of the internal angles is caused by a lack of human resources, budget and the emergence of sectoral ego official.Externally that the political factor has always been a problem, both the electoral and political stage for certain groups. This study also presents a description of the items argument in the policy actors look the policy issues of informal economic actors as a way of meeting points of view or slices interests.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/330/ASM/e/041406663 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 29 Oct 2014 09:24 |
| Last Modified: | 29 Oct 2014 09:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155618 |
Actions (login required)
 |
View Item |