Oviten, Nico (2013) Kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya da. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini diawali dengan adanya kekhawatiran tentang munculnya Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam persidangan militer. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, memiliki TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk menjaga pertahanan dan keamananan negara (ranah militer). Seorang Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) terikat oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI dan peraturan lainnya. Hukum Militer Indonesia merupakan bagian dan merupakan satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Landasan Hukum Militer Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib Militer, dan Doktrin-doktrin militer Indonesia. Fokus kajian penelitian ini bermula ketika Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana dengan dasar yang bermacam-macam pada persidangan militer. Surat Permohonan Keringanan Pidana tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga membuka celah adanya intervensi terhadap pertimbangan hakim terhadap putusan dalam persidangan militer. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Mengapa Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam persidangan militer. Kedua, Bagaimana kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam penjatuhan pidana oleh Hakim terkait independensi kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan militer. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi latar belakang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam persidangan militer. 2)Untuk menganalisis kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam penjatuhan pidana oleh Hakim terkait independensi kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan militer. Kerangka dasar teoritis meliputi: Teori Kewenangan, Teori Kekuasaan Kehakiman, dan Teori Penjatuhan Putusan. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris . Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis . Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan SubGarnisun 0817/Gresik. Data primer hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Berkas Perkara, Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA), Surat Permohonan Keringan Pidana, Putusan Pengadilan dan berbagai macam peraturan perundangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki kewenangan memutuskan kasus anggotanya dilanjutkan ke peradilan militer dalam bentuk Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA), hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu dalam militer juga dikenal adanya asas loyalitas terhadap atasan. Tiap bawahan wajib taat dan loyal terhadap atasan dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya. Substansti Surat Permohonan Keringan Pidana juga menyebutkan kelakuan baik dalam menjalankan perintah dinas dan masih dibutuhkan di Kesatuan. Hal inilah yang dijadikan sebagai alasan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memberikan atau mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana saat persidangan, terlepas dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) menyetujui perkara diteruskan ke peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana, maka Hakim militer menafsirkan Surat Permohonan Keringanan Pidana termasuk salah satu surat lain yang hanya sebatas disparitas hukuman pidana. Surat Permohonan Keringanan Pidana memiliki substansi tentang riwayat hidup, loyalitas Terdakwa kepada atasan dan Kesatuan, serta masih dibutuhkannya Terdakwa di Kesatuan, sehingga Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berinisiatif melakukan permohonan kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku selaku anggota Ankum. Ketika berbicara kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana, sudah tepat ketika surat ini diletakkan pada porsi disparitas keringanan pidana. Mengingat substansi dari Surat Permohonan Keringanan Pidana bukanlah mencerminkan adanya suatu pembuktian. Surat Permohonan Keringanan Pidana tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam perundangan militer. Selama ini Surat Permohonan Keringanan Pidana hanyalah sebagai kebiasaan ( custom ) dalam persidangan pidana militer. Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Pidana memberikan celah adanya intervensi dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada hakim militer. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Pidana memberikan celah adanya intervensi dari Kesatuan, sehingga seharusnya Surat Permohonan Keringanan Pidana dihapuskan atau dihilangkan dalam persidangan militer karena berlawanan dengan nilai-nilai ( value ) kekuasaan kehakiman.
English Abstract
This study begins with a concern about the emergence of Application for Criminal Waivers in military trials. Unitary Republic of Indonesia is a country of law, having the TNI (Indonesian Armed Forces) to maintain the countrys security and defense (military realm). An Army personnel (Indonesian Armed Forces) is bound by the Sapta Marga, the Soldiers Oath, Eight compulsory military and other regulations. The Indonesian military law and is part of the national legal system of Indonesia. Indonesian Military Legal Foundation include Pancasila, the Constitution of 1945, Sapta Marga, the Soldiers Oath, Eight Military Conscription and military doctrines Indonesia. The focus of this research study began when the Entitled Superior Punish (Ankum) issued a letter of application to the Criminal relief multifarious policy at military conference. Criminal Application Letter Waivers do not have a clear legal basis. Thus opening a gap of intervention against the judgment in the trial judges ruling military. Problems formulated in this study are: First, Why Punish worthy of Superior (Ankum) issued a Letter of Application Criminal relief in military conference. Second, How lightness Application Letter position in the fall of Criminal Justice criminal by the relevant judicial independence within the scope of authority of the military justice. The research objective of this thesis are: 1) To analyze and criticize background Tops Eligible Punish (Ankum) issued a Request Waivers Crime in the military proceedings. 2) To analyze the position of Application Waivers in Criminal Justice-related sentences by independence of judicial authorities in the sphere of military justice. Theoretical basis of the framework include: Theory Authority, Theory of Judicial Power, and the imposition of Decision Theory. This research was Juridical Empirical research methods. The approach used is Juridical Sociological Approach. Location of the research conducted at the Military Tribunal III-12 Surabaya and SubGarnisun 0817/Gresik. Primary data interviews with relevant sources. While the data in this study is a secondary data obtained from literature searches (literature) related to the issues to be studied are Case Files, Case Submission Decree (SKEPERA), Application for Criminal drought, court verdict and various regulations. Based on the research results, can be summarized as follows: Eligible Tops Punish (Ankum) has full command authority to subordinates. Eligible Tops Punish (Ankum) has the authority to decide the case proceed to trial military members in the form of Decree Case Submission (SKEPERA), it is a form of criminal liability for criminal acts committed by members of the military. Besides the well known military principle of loyalty to the boss. Each subordinate shall be obedient and loyal to superiors and uphold all the commandments and counsel thereof. Application for Criminal dried Substansti also mentions good conduct in carrying out official orders and still needed in Unity. It is used as an excuse Eligible Bosses Punish (Ankum) provide or issue a Letter of Request Waivers criminal trial, regardless of Eligible Bosses Punish (Ankum) approved the case be forwarded to the military court. Law No. 31 Year 1997 on Military Justice does not explicitly state that the Application for Criminal Waivers, the military judge interpreted the Application for Criminal Waivers including one other letter that only a disparity in criminal sentencing. Criminal Application Letter Waivers have substance about the life history, loyalty to superiors and Unity defendant, and the defendant is still needed in Unity, so Ankum initiated a request to the judges to give light sentences to the perpetrators as members of Ankum. When speaking of the legal position of Application of Criminal Waivers, was right when this letter is placed on the portion disparity criminal waivers. Given the substance of the Application for Criminal Waivers not reflect the existence of a proof. Criminal Application Letter Waivers do not have a clear legal basis in military law. During the Application for Criminal Waivers are just as habit (custom) in military criminal proceedings. Emerging Application for Criminal Waivers provide a gap to the intervention of Ankum the military judge. Recommendations from this study are: Emerging Application for Criminal Waivers provide gap intervention of the Union, so should Waivers of Application of Criminal eliminated or removed in a military court as opposed to the values (value) of judicial power.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/323.48/OVI/k/041304977 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 323 Civil and political rights > 323.4 Spesific civil rights; limitation and suspension of civil rights |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 16 Oct 2013 11:23 |
| Last Modified: | 16 Oct 2013 11:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155594 |
Actions (login required)
 |
View Item |