Gestora, Lorensia Resda (2017) Analisis Yuridis Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Kepala Desa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis membahas permasalahan mengenai adanya kesenjangan antara surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh ahli waris berpedoman pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan surat pengesahan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa menurut prakarsa desa itu sendiri yang berpedoman pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2014, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kedua peraturan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan undang-undang lama yang mengatur tentang kewenangan kepala desa. Sehingga terdapat dinamika perubahan kewenangan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Apakah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa sah menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? (2) Apakah kepala desa memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menguatkan surat keterangan ahli waris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan interpretasi restriktif. Kemudian dihubungkan dengan perundang-undangan serta doktrin para ahli hukum sehingga didapatkan suatu kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini yakni, bahwa: (1)Surat keterangan ahli waris bertujuan sebagai bukti diri para ahli waris yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia penduduk asli berlaku sah sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah apabila surat keterangan ahli waris dibuat sendiri oleh ahli waris, ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh kepala desa atau lurah serta dikuatkan oleh camat setempat. (2) Kepala desa sebagai pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat dapat diselenggarakan dengan cara penugasan kepada desa x berdasarkan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian kewenangan desa meliputi kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan lain itu termasuk kewenangan untuk menandatangani surat keterangan ahli waris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
English Abstract
In this study, the writer discussed the problem of the discrepancy between the heirs certificate made by the heirs with the letter under Article 111 paragraph (1) letter c number 4 of the Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration with probate heirs made by the village head under the initiative of the village itself under Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. In 2014, it was enacted Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Law Number 6 of 2014 on the village, where both legislation is legislation replacing the previous legislation governing the authority of the village head. Thus there is the changing dynamics of the authority of the village head in legislation. The problems of this study are: (1) Is the certificate of heirs made by the village head is valid under the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c number 4 of the Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation of Regulations of Government No. 24 of 1997 on Land Registration? (2) Does the village head has the authority to approve or strengthen the heirs certificate after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government and Law Number 6 of 2014 on Village? Research type the used was the study of normative juridical with an approach of legislation and approach of concept. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the writer will be analyzed using analytical technique of grammatical interpretation of legal materials and restrictive interpretation. Then connected with the doctrine of the legislation and legal experts to obtain a conclusion in the answer to the issues discussed. The results of this study are namely, that: (1) The heirs certificate intended as proof identity of the heirs for citizens of Indonesia natives be valid accordance with Article 111 paragraph (1) letter c number 4 of the Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency No. 3 of 1997 on the implementation of Government Regulation No. 24 of 1977 on Land Registration if the heirs certificate made by the heirs with the letter, signed by two (2) witnesses, and known the village head or headman and strengthened a districtman. (2) The village head as a state administrative official has the authority which comes from the central government can be held by means of assignment to the village under Article 372 paragraph (1) Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, then the authority of the village including other authority assigned by the central government under Article 19, paragraph d Law Number 6 of 2014 concerning the village, another authority includes the authority to sign the xii certificate of heirs pursuant to Article 111 paragraph (1) letter c number 4 of the Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency Number 3, 1997 Implementation of the provisions of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/388/051704929 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.052 Inheritance and succession |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 22 Aug 2017 07:38 |
| Last Modified: | 28 Sep 2020 11:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1526 |
Preview |
Text
Lorensia Resda Gestora.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |