DianTriYusana (2007) Tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI pada proses rekrutmen : studi di Disnakertrans Kabupaten Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Jawab Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Calon TKI Pada Proses Rekrutmen (Studi di Disnakertrans Kabupaten Blitar). Disnakertrans adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI pada proses rekrutmen. Masalah tanggung jawab Disnakertrans untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI pada proses rekrutmen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri. Hal ini dilatarbelakangi masih tingginya tingkat penipuan dan pemerasan yang menimpa Calon TKI Kabupaten Blitar pada proses rekrutmen. Sehingga, Disnakertrans Kabupaten Blitar selama ini masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada Calon TKI pada proses rekrutmen. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Disnakertrans untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI pada proses rekrutmen berikut kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya Disnakertrans untuk mengatasi kendala yang dihadapinya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan tanggung jawab Disnakertrans dalam memberikan perlindungan terhadap Calon TKI pada proses rekrutmen. Kemudian seluruh data yang ada di analisis secara kualitatif untuk data primer dan untuk data sekunder secara content analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Disnakertrans Kabupaten Blitar telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI pada proses rekrutmen dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi Disnakertrans Kabupaten Blitar juga mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, yaitu terbatasnya kualitas SDM yang profesional, terbatasnya dana operasional, kurangnya data pokok ketenagakerjaan, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait. Selain itu, Disnakertrans Kabupaten Blitar juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya di dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, antara lain pembinaan dan pengawasan terhadap agen perekrut dan petugas lapangan di Kabupaten Blitar, mencabut ijin operasional petugas PPTKI yang bermasalah, serta peningkatan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Disnakertrans Kabupaten Blitar meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dan para stakeholder yang terkait dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI pada proses rekrutmen.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FTP/2007/050701479 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 04:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/147603 |
Preview |
Text
050701479.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |